MalangPost - Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Masih Tinggi

Kamis, 02 Juli 2020

  Mengikuti :


Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Masih Tinggi

Kamis, 05 Sep 2019, Dibaca : 3961 Kali

PANDU: Ketua SPD, Salma Safitri menjadi moderator pada acara pelatihan bagi paralegal bekerja sama dengan LBH APIK di Hotel Batu Permai.

BATU - Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Batu cukup tinggi. Karena Kota Batu belum menyelesaikan Ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Banyak korban kekerasan anak dan perempuan tak dapat mengakses bantuan hukum karena faktor ekonomi. 
Dari permasalahan tersebut, Asosiasi LBH APIK Indonesia dan Suara Perempuan Desa (SPD) Kota Batu menggelar pelatihan bagi paralegal untuk membantu korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses hak dasar. Dari grafik kekerasan perempuan dan anak di Kota Batu dialami oleh warga kelas menengah kebawah.
“Angka kekerasan kepada perempuan dan anak di Kota Batu cukup tinggi. Kasus kekerasan ini seperti fenomena gunung es. Tak banyak yang melapor. Dari kasus yang ditangani oleh P2TP2A setiap tahunnya ada sekitar 25 kasus (mengacu tahun 2018.red)," kata  Ketua SPD, Salma Safitri kepada Malang Post di Hotel Batu Permai, kemarin.
Menurutnya, jumlah itu didapat dari penanganan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dengan jumlah itu, setiap bulan ada dua sampai tiga kasus yang dilporkan ke P2TP2A. Karena itulah pihaknya bekerja sama dengan LBH APIK Indonesia menggelar pelatihan bagi paralegal. Untuk menyiapakan para kader atau paralegal di komunitas untuk membantu masyarakat yang tak bisa mengakses para lawyer karena mahal. 
"Namun yang menjadi permasalahan. Untuk mendukung advokasi bagi masyarakat miskin dibutuhkan Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," tegasnya. 
Dengan adanya Perda tersebut, diungkap Salma, agar lembaga P2TP2A punya cukup daya dan dana atau ada bantuan dana dan logistik dalam membantu masyarakat miskin yang terjerat kasus kekerasan perempuan dan anak. 
"Dengan adanya Perda advokasi bagi masyarakat miskin nanti. Maka ada kewajiban Pemda mnyiapakan anggaran khusus membantu korban," imbuhnya.
Selain Perda, lanjut Salma, pihaknya juga butuh shelter untuk korban kasus kekerasan anak. Sehingga saat terjadi kekerasan, anak bisa langsung dibawa ke shelter. 
Kanit PPA Kota Batu, Ipda Anton Hendry mengungkapkan, kekerasan pada anak dan perempuan di Kota Batu terjadi peningkatan tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2018 ke tahun 2019 tejadi penurunan. 
Beberapa kasus kekerasan pada perempuan karena faktor ekonomi. Sedangkan untuk kekerasan pada anak karena faktor lingkungan, latar belakang keluarga, dan pendidikan.
"Rata-rata kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan karena faktor perselingkuhan. Kalau anak karena berkelahi di kalangan pejarar," terangnya. 
Ia menambahkan, ketika ada laporan kedua kasus kekerasan tersebut tak bisa terburu-buru untuk dimasukkan adalam perkara pidana. Karena melihat usia yang masih muda dan menyangkut masa depan sag anak, penanganan perkara tidak lanjut sampai ke ranah hukum. (eri/aim)
 

Editor : aim
Penulis : kerisdianto