Anggaran Dipangkas Rp 31,6 Miliar | Malang Post

Rabu, 11 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 04 Okt 2019, dibaca : 297 , bagus, agung

MALANG - Anggaran Pilkada Kabupaten Malang 2020 belum menemui titik temu hingga Kamis (3/10) . Nota perjanjian hibah daerah (NPHD), untuk Pilkada 2020 belum ditandatangani. Padahal seharusnya batas waktu penandatanganan adalah tanggal 1 Oktober 2019. Usut punya usut, rupanya anggaran Pilkada dipangkas menjadi Rp 31,6 miliar.
Salah satu alasannya, karena belum ada kesepakatan nilai anggaran untuk Pilkada 2020. Bawaslu dipangkas Rp 8,6 miliar sedangkan KPU dipangkas Rp 23 miliar. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva.
"Kami (Bawaslu, red) belum mau menandatangani NPHD. Karena belum ada kesepakatan terkait anggaran untuk Pilkada 2020 nanti," ujar George da Silva, ketika dikonfirmasi Malang Post.
"Seharusnya, sesuai ketentuan Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang dana hibah Pilkada 2020, tanggal 1 Oktober lalu harus sudah ditandatangani. Kalau terlambat, Kemendagri akan memanggil pemerintah daerah," sambungnya.
Menurutnya, terkait kebutuhan anggaran Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Malang sudah melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan anggaran yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono, selaku Ketua TAPD pada Senin (30/9) lalu, belum ada kesepakatan.
"Karena TAPD hanya menetapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan yang kami ajukan sebesar Rp 28,6 miliar. Ada pemangkasan yang tidak jelas, lantaran ketika kami minta rincian anggarannya tidak diberikan," tuturnya.
Lantaran belum adanya kesepakatan anggaran tersebut, lanjut George, langkah Bawaslu langsung menghadap ke Ketua DPRD Kabupaten Malang pada Selasa (1/10). Bawaslu meminta DPRD untuk memfasilitasi, dengan mengundang TAPD dan Komisioner Bawaslu untuk membahas anggaran Pilkada.
"Sehingga sampai saat ini  kami masih menunggu petunjuk dari DPRD Kabupaten Malang. Harapan kami, secepatnya bisa segera difasilitasi," ungkapnya.
Namun ketika lamban dan NPHD tidak kunjung disepakati, Bawaslu akan membuat telaah ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jatim. Sebab, ketika tidak kunjung ada kesepakatan, dikhawatirkan tahapan Pilkada akan terganggu.
Di mana Bawaslu, tidak bisa melakukan pengawasan tahapan Pilkada yang dimulai pada 16 Oktober nanti. Yakni, penetapan aturan untuk calon perseorangan yang akan diumumkan oleh Komisioner Pemilihan Umum (KPU).
"Karena sebelum itu, Bawaslu juga harus melakukan perekrutan Panwascam, yang dilanjutkan pelantikan, seperti yang diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang rencana program dan jadwal Pilkada 2020," urainya.
Lebih lanjut, sesuai rincian kebutuhan anggaran Pilkada 2020 untuk Bawaslu memang sebesar Rp 28,6 miliar. Anggaran tersebut paling besar digunakan untuk membayar honor petugas Panwascam, petugas pengawas lapangan (PPL) serta petugas pengawas TPS.
"Untuk pengawas TPS, jumlahnya sekitar 4.500 orang. Petugas PPL sebanyak 390 orang dan petugas Panwascam sebanyak 99 orang. Kami dari Komisioner Bawaslu dan seluruh staf, sama sekali tidak mengambil honor dari anggaran tersebut," paparnya.
Begitu juga dengan anggaran Pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, belum ada kesepakatan. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Malang, Abdul Fatah, mengatakan bahwa belum ada kesepakatan anggaran, karena selisihnya jauh dari kebutuhan anggaran yang diajukan.
"Untuk anggaran kami masih belum ada kesepakatan. Karena anggaran yang kami ajukan sebesar Rp 93 miliar, namun TAPD hanya menetapkan Rp 70 miliar. Karena selisih yang cukup besar itu, jelas kami tidak sepakat," jelas Abdul Fatah.
Terkait belum adanya kesepahaman soal anggaran Pilkada tersebut, KPU juga mengatakan telah berkirim surat ke DPRD Kabupaten Malang. Dari surat yang dikirim tersebut, sejauh ini masih belum ada tanggapan.
"Surat kami kirim awal bulan ini. Sekarang kami masih menunggu petunjuk dari DPRD, supaya bisa segera difasilitasi untuk membahas anggaran Pilkada ini," terang Fatah.
Dilanjutkannya, KPU berharap segera ada kesepakatan anggaran Pilkada 2020. Karena penetapan anggaran Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang dana hibah Pilkada 2020. Apalagi, bulan Oktober ini sudah mulai masuk tahapan Pilkada.
"Jumlah anggaran yang kami ajukan, sesuai dengan kebutuhan Pilkada 2020. Selain untuk kebutuhan logistik, juga kebutuhan lainnya seperti petugas KPPS dan lainnya," pungkasnya.(agp/ary)



Loading...