Ancaman Terhadap Kesaktian Pancasila

Minggu, 20 Oktober 2019

Selasa, 01 Okt 2019, dibaca : 291 , mp, opini

Benarkah ideologi negara Pancasila masih akan sakti? Setiap 1 Oktober, kita diajak melakukan refleksi tentang kesaktian Pancasila, yang sebenarnya sebagai ajakan melakukan evaluasi diri.
Kalau dibaca dari sudut kehidupan  mutakhir, secara umum sebagian elitis kekuasaan  di negeri ini, maka apa yang terpotret dalam beberapa kasus bertemakan penyalahgunaan jabatan sebenarnya menampakkan perannya yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan keadilan, padahal nilai-nilai ini merupakan  nilai-nilai sakralitasnya Pancasila.
Realitas yang mudah terbaca, adalah gaya hidup kelompok elitis itu yang larut dalam pemberhalaan  atau penahbisan kekuasaan dan kesenangan, serta “gairah” memburu kekayaan, yang otomatis menelanjangi Pancasila.
Mereka itu terseret menjadi pengultus kekuasaan karena kuatnya nafsu memperkaya diri, keluarga, dan kelompok, sehingga pola demagogisme (pendustaan) sistematis dan terstruktur  dilakukannya. Baginya, Pancasila sebatas ideologi yang sekedar hadir dalam sumpah jabatan atau upacara-upacara, dan bukan sebagai sumber fundamental berperilaku.
Mereka itu sudah “merasuk” dalam jebakan keinginan dan kepentingan yang menuntut selalu survive atau terjaga keberlanjutan peran-peran populer yang dimainkan, yang tidak ingin kalah atau dikalahkan dalam kompetisi yang barangkali serba ileglitas, tidak etis, atau menghalalkan segala cara (permisifisme) seperti yang didoktrinkan Nicollo Machiavelli “het doel heiling de mddelen”.
Dalam paradigma Machiavelli (penghalalan  segala cara)  itu, terbaca sebagian politisi memang dipacu dan dipicu untuk jadi pemburu (oportunis) yang harus bisa memenangkan persaingan  mengendarai dan mengemudikan kekuasaan atau jabatan, meski untuk kepentingan ini, berbagai bentuk cara harus dihalalkan atau diberi tempat liberal supaya segala target bisa dipenuhinya.
Dalam kompetisi yang sangat tajam tersebut, otomatis waktu, aktifitas, dan lokus, serta fokus gaya hidupnya lebih diberhalakan  pada “syahwat” memenangkan pertarungan dan mengalahkan yang lainnya.
Waktu yang tersita di lingkaran komunitas serba elit dengan gaya hidup bercorak pemujaan target politik, ekonomi, dan hedonitas ini, tentulah setiap selebriti  kekuasaan merasa dituntut beradaptasi dengannya atau bahkan memaksakan diri untuk larut mengikuti irama represi budaya rezim di lingkungan yang membentuknya.
Mereka sebenarnya  paham kalau perampasan atau perampokan hak orang rakyat lewat politisasi anggaran negara bukan hanya sebagai dosa (kriminalisasi) secara privat kepada Tuhan, tetapi juga sebagai wujud dosa publik. Ketika seseorang terjerumus dalam dosa publik ini, maka apa yang telah diperbuatnya potensial merangsang terjadinya sikap antipati dan radikalisasi dari masyarakat yang sudah dirugikannya. Ukuran kebencian masyarakat ini seimbang dengan dosis keserakahan yang diperbuatnya.
Hak-hak masyarakat Indonesia, seperti hak untuk memperoleh kesempatan secara egaliter dalam dunia pendidikan, keadilan untuk semua (justice for all),  bebas dari kemiskinan, bebas dari ketakutan, bebas dari bencana alam, kebutuhan pangan yang yang harganya tidak mencekik, kesejahteraan memadai, dan hak-hak lainnya, adalah bagian dari aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi proyek utama yang diperjuangkan oleh politisi negeri ini, baik yang sedang menjabat di yudikatif, legislatif (dewan), maupun di ranah eksekutif (jadi kepala daerah, menteri, dan seterusnya).
Sayangnya, kekayaan negara bukannya dijadikan sumber memenuhi kebutuhan fundamental rakyat atau memediasi hak-hak publik, tetapi justru dijadikan sebagai obyek “bancakan” utama untuk memenuhi kepentingan perut dan status social  komunitas elit politisi yang mengemas dirinya di ranah kriminalisasi dan malversasi kewenangan atau jabatannya, dengan segala “aksesoris” apologi yang digunakannya atau bahasa-bahasa yang meyakinkan masyarakat.
Komunitas elit itu juga sibuk mengalkukasi pos-pos  yang bisa digunakan untuk menaikkan sumber pendapatan atau menambah pundi-pundi kekayaannya. Ajaran Aristoteles “semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan kemanusiaan, ini akhirnya hanya sekadar dijadikan obyek yang dimainkan dalam gugus kalimat pidato atau ceramah.
Mereka itu bahkan terus bertualang atau mengagregasikan kompetisi dan memprogresifitaskannya untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya lewat  “industrialisasi” kebohongan publik atau kriminalisasi peran secara terstruktur dan sistematis yang dipercayakan oleh negara kepadanya, yang peran ini dikemasnya seolah-olah memediasi kemaslahatan rakyat, padahal sekadar demi memperbesar kalkulasi ekonominya.
Beratnya rakyat menanggung biaya hidup adalah kondisi fundamental yang seharusnya  mengetuk nurani politisi kita untuk mengerem gaya hidup serba kapitalistik, hedonistik, dan kultur pemborosan dan “penyalahalamatan” pemanfaatan kekayaan negara.
Memaksakan diri dalam menambah pendapatan secara demoralisasi dan pengamputasian etika jabatan di tengah kondisi rakyat yang terhegemoni akumulasi ketidakberdayaan, merupakan suatu bentuk, meminjam istilah penyair AM Rahman (2005) “kejahatan hati nurani”, karena apa yang dilakukan benar-benar menihilitaskan kepekaan dan komitmen kerakyatan atau memenangkan kerakusan, sementara komitmennya untuk meninggikan derajat pribadi dan keluarga lebih dimenangkannya.
Kondisi ini tentu saja mengakibatkan terjadinya  polarisasi dan disparitas sosial-spiritual. Di satu sisi, kontruksi vertikalnya mengalami nihilitas, sementara konstruksi horisontalnya sedang terjangkit virus disharmonisasi akibat sikap individualitas berbasis hedonitas yang seringkali dan “bersahabat” dalam mensupremasikan gaya Machiavelli.
Seharusnya komunitas elit (elemen politisi) negeri ini menyadari kondisi riil derita dan ketidakberdayaan public (public empowerlss), dan bukannya arogan dengan berucap “kalau APBN masih kuat” untuk menaikkan pundi-pundi pendapatannya atas berbagai fasilitas atau hajat eksklusif,
Bagaimana rakyat tidak terus merasa terjajah oleh komunitas elit itu, kalau di mata telanjangnya, yang terlihat adalah atmosfir perburuan duit di kalangan elit dengan cara gampang. Apa potret ini sejalan dengan doktrin kesejahteraan atau kemanusiaan yang berkeadilan yang digariskan Pancasila?
Kalau di dalam diri komunitas elit negara itu masih penuh dan beragam baksil bertemakan  penyimpangan etis-yuridis dan “krah putihnya”, tentulah mustahil diharapkan  akan banyak terjadi perubahan besar di tengah masyarakat. Kondisi ini jelas jadi ancaman kesaktian Pancasila. (*)

Oleh: Anang Sulistyono
Ketua BKBH dan  Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Jumat, 18 Okt 2019

Menangani Cross Hijaber

Loading...