Alat Kelengkapan DPR Dibagi-bagi Proporsional

Jumat, 18 Oktober 2019

Senin, 07 Okt 2019, dibaca : 270 , udi, net

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyebut tiap fraksi akan mendapat jatah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR sesuai prinsip proporsionalitas perolehan suara di Pemilu 2019.
"Pimpinan [AKD] itu kan terdiri dari ketua dan wakil ketua sesuai dengan proporsionalitas yang ada, sesuai dengan undang-undangnya. Semuanya tentu saja akan mendapatkan porsinya masing-masing sesuai perolehan suaranya," kata Puan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Dalam kesempatan itu, Puan juga memastikan pembagian kepemimpinan di DPR ini akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat antar-fraksi di DPR. "Saya berharap bahwa semua proses ini tetap saja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat," ujar Puan.
"Kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi," tambahnya.
Anak kandung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini juga menyinggung kasus pembagian pimpinan di DPR yang tak sesuai prinsip proporsionalitas pada 2014. Saat itu, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan pendukung pasangan Prabowoi Subianto-Hatta Rajasa menguasai pimpinan dewan dan AKD lewat manuver revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Padahal, pemenang Pileg 2014 adalah PDIP.
"Yang terjadi lima tahun lalu itu saya berharap dalam proses demokrasi kepemimpinan atau proses DPR yang sekarang ini, saya harap tidak akan terjadi lagi. Itu menjadi luka sejarah," ungkapnya.
Menurutnya, kala itu hasil proses demokrasi berantakan saat semua fraksi Partai di DPR mengambil alih kursi pimpinan dengan mengubah UUD MD3. "Proses demokrasi yang sudah kita lakukan melalui proses Pemilu kemudian menjadi berantakan karena kemudian kita tidak saling menghargai dan menghormati," tandasnya.
Alat kelengkapan dewan di DPR terdiri dari pimpinan DPR, Komisi I hingga Komisi XI, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP), dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). (cnn/ra/udi)



Loading...

  Follow Us