Malang Post - Akibat Direktur Jadi Tersangka, Dewan Pengawas Ambil Alih RSUD Kanjuruhan

Rabu, 01 April 2020

  Mengikuti :


Akibat Direktur Jadi Tersangka, Dewan Pengawas Ambil Alih RSUD Kanjuruhan

Jumat, 17 Jan 2020

MALANG - Pemkab Malang tak mau menunggu terlalu lama untuk mengetahui kepastian status hukum  Direktur RSUD Kanjuruhan, dr Abdurrahman. Surat resmi pun dikirim ke Kejari Kabupaten Malang untuk mengetahui status hukum dr Abdurrahman. Di sisi lain, kepemimpinan RSUD Kanjuruhan sementara ini diambil alih Dewan Pengawas (Dewas).
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang  merupakan instansi teknis yang melayangkan surat ke Kejari Kabupaten Malang.
Hal ini disampaikan  Kepala BKPSDM, Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah SH, M.Hum. Ditemui di halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (17/1) , Nurman mengatakan mengirim surat tersebut sejak Kamis (16/1) lalu.
“Isi surat itu pertama menanyakan status yang bersangkutan, sekalipun permohonan percepatan pengiriman surat resmi, jika status yang bersangkutan sudah ditetapkan,’’ katanya.

   Baca juga :

Telusuri Aliran Dana Kapitasi, Tak Tertutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain

Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas, dr Abdurrahman Penentu Tersangka Baru


Dia mengatakan, sampai saat ini Pemkab Malang belum menonaktifkan dr Abdurrahman sebagai direktur RSUD Kanjuruhan. “Karena surat resmi kejaksaan belum ada. Makanya kami mengirmkan surat ke kejaksaan,’’ kata dia.
Nurman berharap kejaksaan cepat merespon. Sehingga pihaknya pun dapat cepat memproses di internal Pemkab Malang.
Sementara itu Sekertaris Daerah Kabupaten Malang Ir Didik Budi Muljono mengatakan untuk kepemimpinan di RSUD Kanjuruhan akan ditangani Dewan Pengawas. Langkah ini untuk mengisi kekosongan. Selain itu demilayanan di RS tidak terganggu.
“Untuk pelayanan tidak ada yang terganggu. Namun sementara ini kepemimpinan diambil alih Dewan Pengawas,’’ tandasnya.
Sebelumnya  Bupati Malang H.M. Sanusi belum nenentukan sikap terkait penetapan status tersangka Direktur RSUD Kanjuruhan dr Abdurrahman. Itu karena sampai dengan siang , Pemkab Malang belum mendapatkan surat dari Kejari Kabupaten Malang. “Belum-belum ada surat. Jadi ya kami belum melakukan apa-apa,’’ katanya.
Sanusi menyesalkan adanya perkara ini. Namun demikian, dia berharap kasus tersebut menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi pejabat di Kabupaten Malang yang tersangkut perkara korupsi.
“Ya, semuanya masih praduga tak bersalah. Kami hormati semua prosedur hukumnya, dan menyerahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum,’ tandas Sanusi.
Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, Kejari Kabupaten Malang menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana kapitasi. Yakni Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dr. Abdurrahman dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.
Dana kapitasi adalah anggaran yang dikucurkan oleh BPJS, melalui Dinas Kesehatan yang peruntukkannya untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas. Sesuai peruntukannya, dana tersebut sebagai jasa operasional dan pelayanan.  Namun setiap puskesmas, setiap bulannya dipotong 7 persen.  
Total anggaran yang diduga dikorupsi, sebesar Rp 8,595 miliar lebih. Terhitung mulai tahun 2015 - 2017. Ketika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saat itu dijabat oleh dr. Abdurrahman. (ira/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Ira Ravika

  Berita Lainnya





Loading...