Akhiri Istilah Keminggris di Bangunan | Malang Post

Selasa, 10 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 11 Okt 2019, dibaca : 990 , vandri, sisca

MALANG - Pemerintah daerah (pemda), perguruan tinggi, dunia usaha serta tempat wisata di Malang Raya segera mengakhiri penggunaan bahasa asing dalam penamaan berbagai objek. Kebijakan yang mengatur larangan keminggris itu sesuai Perpres 63 tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia.
Penggunaan Bahasa Inggris untuk nama sejumlah objek di Kota Malang tersebar di berbagai tempat. Bahkan terdapat pula kebijakan dan program pemerintah yang menggunakan Bahasa Inggris.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan siap menggantikan nama-nama atau istilah dalam bahasa asing yang selama ini dipakai Pemkot Malang. “Kalau memang aturan yang harus diterapkan seperti itu kita ikuti,” jelasnya saat ditemui di Balai Kota Malang.
Hal ini juga termasuk istilah Bahasa Inggris yang akan digunakan dalam beberapa proyek besar. Seperti Islamic Center dan juga Malang Creative Center. Pemkot Malang selama ini menggunakan Bahasa Inggris untuk sejumlah kebijakan. Selain Ngalam Command Center (NCC), kota pendidikan ini dinyatakan sebagai smart city dan berbagai contoh lain.
Meski begitu Sutiaji masih menunggu aturan teknisnya. “Ya nanti kita lihat lagi lalu disesuaikan. Mana-mana saja yang memang harus diganti atau tidak,” jelasnya.
 Tempat di Kota Malang yang menggunakan bahasa asing tidaklah sedikit. Mulai dari hotel, apartemen, restoran, penginapan sampai kafe pun tidak luput.  Pusat perbelanjaan misalnya Malang Town Square, Malang City Point, Mall Olympic Garden hingga Transmart. Sementara itu apartemen ada Nayumi Sam Tower dan juga Everyday. Hotel lebih banyak lagi yang menggunakan Bahasa Inggris.
Sementara itu, Mall Director Malang Town Square (Matos),  Fifi Trisjanti, mengatakan pihaknya akan mengikuti perpres yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia. "Kalau pemerintah yang nyuruh kita nurut-nurut saja, yang pakai nama Bahasa Inggris kan bukan hanya Matos saja. Kami juga ikut Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), biasanya APPBI berunding dengan menteri dan hasilnya bagaimana kami ikut," ujar Fifi, sapaan akrabnya.
Ia melanjutkan sejauh ini belum ada perbincangan apapun dengan APPBI. Pihaknya pun masih menunggu kebijakan dari Jakarta. Terlebih keputusan pemerintah tersebut pasti bukan tanpa alasan.
"Mungkin pemerintah ingin kita bangga dengan Indonesia, kenapa harus asing-asing, saya tidak tahu ya, tapi yang pasti pemerintah ngomong apa kita wajib ikut, saya tunggu APPBI dulu," jelasnya.

Perguruan Tinggi Dukung
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Fauzan, M.Pd memberikan tanggapan terkait Perpres 63/2019. "Tidak masalah, saya kira itu bagus. Sebenarnya itu upaya untuk melihat Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi. Tetapi juga sebagai roh nasionalisme," ungkapnya.
Dijelaskannya, UMM sebagai perguruan tinggi mendukung penuh peraturan itu. Hal tersebut. sebagai bentuk upaya mewujudkan pengembangan Bahasa Indonesia dari bidang pendidikan.  
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Prof. Dr. Maskuri, M.Si menyampaikan hal senada. Menurutnya peraturan presiden tersebut harus didukung penuh. Sebab sudah semestinya Bahasa Indonesia dioptimalkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, peraturan baru terkait penggunaan Bahasa Indonesia ini sangat strategis. Bagaimana membuat Bahasa Indonesia digunakan secara menyeluruh, bahkan berkelas internasional. Peraturan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk berkomitmen melestarikan Bahasa Indonesia.
 
Kabupaten Malang Mulai Data
Bupati Malang H.M Sanusi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inventarisasi atau pendataan. ”Untuk yang hotel, ini masih didata. Termasuk nama usaha, sedang dilakukan pendataan. Jika memang ada yang berbahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya maka kami akan bersurat agar dilakukan perubahan,’’ katanya.
Begitu juga dengan nama layanan. Saat ini, dikatakan Sanusi pihaknya meminta OPD untuk melakukan pendataan, dan mengubah jika ada nama yang berbahasa asing.
”Kalau yang saya tahu penerapannya tahun 2020 mendatang. Saat ini kami minta OPD untuk melakukan inventarisasi. Jika memang ada layanan yang masih menggunakan Bahasa Inggris maka harus segera di ubah ke Bahasa Indonesia,’’ tamban mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.
Seperti diketahui, beberapa usaha di Kabupaten Malang yang masih menggunakan bahasa asing di antarannya PT Greenfields Indonesia. Perusahaan  susu pasteurisasi ini berlokasi di Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, PT Beiersdorf Indonesia, perusahaan manufaktur ini berada di Jalan Singosari, dan lain sebagainya. Sedangkan layanan pemerintah Kabupaten Malang yang menggunakan bahasa asing diantarannya adalah Command Center.

Tempat Wisata Menyesuaikan
Wakil Wali Kota Batu Ir. Punjul Santoso MM  mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan perpres tersebut. Meski diungkapnya Pemkot Batu belum mendapat surat dari pemerintah pusat.
Punjul menerangkan, meski belum membaca isi perpres tersebut pihaknya nanti akan mensosialisaikan. Yakni ke pelaku usaha, perkantoran, pertokoan, hingga tempat wisata.
"Setelah mempelajari dan ada surat resmi dari kementerian kami langsung sosialisasikan ke semua pelaku usaha dan perkantoran. Bahkan untuk berpidato juga harus berbahasa Indonesia," bebernya.
Manager Marketing & Public Relations Jatim Park Group Titik S. Ariyanto   mengungkapkan pihaknya sangat terbuka dengan adanya perpres tentang penggunaan Bahasa Indonesia. "Jika memang aturan seperti itu ya kami ganti sesuai instruksi presiden. Itu kalau memang hal ini wajib," pungkasnya. (ica/lin/asa/ira/eri/van)



Loading...