Ahli Waris Sugandi Terima Jaminan Kematian BPJS | Malang Post

Jumat, 15 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Jumat, 08 Nov 2019, dibaca : 921 , aim, kris

BATU – Ahli waris anggota DPRD Kota Batu periode 2019-2024, Sugandi dari Partai Golkar yang meninggal dunia karena sakit infeksi paru-paru, menerima jaminan kematian dari BPJS Ketenegakerjaan. Jaminan kematian senilai Rp 24 juta diberikan kepada Ganda Aji Setiawan, anak pertama almarhum di DPRD Kota Batu, Jumat (8/11).
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Cahyaning Indriasari mengatakan, jaminan kematian yang diberikan kepada keluarga Sugandi, karena setelah dilantik sebagai anggota DPRD Kota Batu telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika Sugandi meninggal pada tanggal 18 Oktober karena sakit langsung mendapat jaminan kematian.
"Untuk jaminan kematian yang diterima keluarga Sugandi sebesar Rp 24 juta. Dengan rincian santunan berkala senilai Rp 4,8 juta, biaya pemakaman Rp 3 juta, dan santunan kematian senilai Rp 16,2 juta," ujar Cahyaning kepada Malang Post.

   Baca juga :

Jatuh Cinta Seni Tradisional

Situs Rondo Kuning Akan di Reka Ulang Secara Digital

Jokowi Akan Canangkan Pemulihan DAS di Kota Batu


Ia menerangkan, jaminan kematian memang sudah jadi hak alamarhum. Karena pihak DPRD Kota Batu telah mendaftarkan Sugandi sebagai salah satu anggota BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah.
Sementara itu, dengan meninggalkan anggota DPRD Kota Batu Dapil 2 Sugandi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Sesuai dengan aturan yang bakal menggantikan Sugandi adalah peraih suara terbanyak dibawahnya, yakni Susanti Livirika.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud mengungkapkan, nantinya posisi Sugandi akan digantikan Susanti Livirika dalam PAW. Sesuai jadwal PAW akan dilaksanakan anggota DPRD dalam 30 hari kedepan.
"Penggantinya nanti adalah Susanti Livirika yang meraih suara terbanyak setelah almarhum Sugandi. Kalau menurut regulasi masih 30 hari lagi menjelang PAW," papar Didik.
Ia juga menambahkan, surat PAW saat ini telah disampaikan fraksinya kepada pimpinan DPRD. Dari DPRD ke KPU (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu. Kemudian akan dikembalikan pada anggota DPRD.
Setelah dikembalikan ke DPRD, surat PAW akan dilanjutkan ke wali kota untuk disampaikan ke gubernur. Dengan masing-masing regulasi waktu lima hari dalam setiap tempat untuk dikaji.

Untuk kajian yang lebih lama berada di tingkat Gubernur. Dengan memakan waktu setidaknya 14 hari. (eri/aim)



Loading...