250 Pelajar Ikut Seleksi Bakat Bulutangkis

Jumat, 18 Oktober 2019

Sabtu, 24 Agu 2019, dibaca : 1314 , MP, Anang

Oleh: Anang Sulistyono
(Ketua Biro Konsultasi Hukum dan pengajar FH Unisma Malang)

Sebentar lagi, Indonesia akan punya kabinet baru yang akan mengawal rezim Presiden Jokowi 2019-2024. Waktu lima tahun mendampingi Jokowi bukan waktu yang pendek untuk bisa menunjukkan kinerja terbaik, sehingga logis jika ekspektasi publik sangat besar terhadap para ”pendamping” Presiden (menteri).
Salah satu menteri yang diharapkan bisa memberikan yang terbaik adalah menteri yang mengurus hak-hak anak, pasalnya selain anak adalah ”investasi” terbaik masa depan negeri ini, anak juga faktanya masih  mebutuhkan kekuatan strategis bangsa seperti menteri untuk selalu memberikan responsinya, seperti memberikan advokasinya secara maksimal.
”Mau menyelematkan masa depan Indonesia, Selamatkan dulu anak-anaknya,  Kalau mau mempercepat kehancuran Indonesia,  Perbanyaklah kekerasan dalam dunia anak-anak”, demikian pernyataan AM. Rahman (2007) mengingatkan tentang fundamentalnya eksistensi anak.
Paradigma kausalitas sudah disampaikan oleh budayawan Rahman itu, bahwa republik ini akan mempercepat laju kehancuran, menjadi Titanik yang karam,  atau menuju totalitas masa depan gelapnya (future shock) dengan cara memperlakukan anak sebagai korban kekerasan secara terus menerus dan berlapis.
Kalau anak digiring dan dijerumuskan dalam kekerasan atau dijadikan obyek langgeng dari poros komoditi ”aktifis kriminalitas”, maka taruhan utamanya adalah kehancuran negeri sehancur-hancurnya.
Kita sudah demikian sering diberi tontonan di republik ini mengenai  berbagai bentuk peringatan hari penting yang berhubungan dengan anak, yang sayangnya pentingnya lebih bersifat temporere. Peringatan-peringatan memang ini menandai kalau di tengah masyarakat masih banyak problem besar dan berat yang harus dicarikan solusinya, namun yang jauh lebih penting adalah mewujudkan perlindungan riil padanya.
Sebagai catatan saja, sSejak tahun 1954 hingga hari ini, jumlah negara yang menyelenggarakan peringatan hari anak sedunia telah meningkat dari 50 menjadi 150 negara lebih. Indonesia merupakan salah satu negara yang setiap tahunnya memperingati Hari Anak Nasional (HAN).
Seperti halnya negara-negara lain di dunia yang belum serius mempedulikan aksi-aksi perlindungan anak, Indonesia termasuk negara yang punya banyak dosa terhadap anak. Bahkan boleh dibilang Indonesia merupakan negara yang layak diberi “plat merah” akibat menempatkan dirinya sebagai gambaran negara yang sering melakukan kejahatan (kekerasan) terhadap anak.
Organisasi buruh dunia pernah menyampaikan laporannya, bahwa sebanyak 245 juta anak usia 5 hingga 17 tahun di seluruh dunia menjadi tenaga pekerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 juta 400 ribu anak lelaki dan perempuan menjadi korban aktivitas ilegal seperti perbudakan, penyeludupan manusia, exploitasi seks dan kekerasan lainnya. Perlu juga dicatat bahwa sebanyak 2 juta anak dari jumlah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan seks dan pornografi. Kemiskinan menjadi hal serius yang dihadapi oleh anak-anak
Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, pernah mencatat, bahwa khusus di Indonesia, sedikitny a3.800 anak menjadi korban kekerasan dan diperdagangkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura.
Sebagai negara yang sedang sibuk menggeliatkan pembangunan, ternyata anak tidak atau belum ditempatkan sebagai “proyek” utama pemanusiaan atau perlakuan keberadabannya. Negara sering khilaf kalau masih ada sumber daya strategis yang tidak boleh dibiarkan menjadi obyek kekerasan individual, kultural dan struktural.
Anak tidak lebih hanya ditempatkan dan diperlakukan sebagai obyek yang layak untuk dinafikan keberdayaannya. Anak lebih akrab menjadi bagian dari episode memilukan berbagai peristiwa yang terjadi dan bergulat di masyarakat, baik dalam sisi ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik.
Pembangunan yang berjalan hingga sekarang, tampaknya masih mengumbar keserakahan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya, seperti merangsang banyak wisatawan mancanegara “bertamu” ke negeri ini dengan berbagai bentuk kampanye tentang keindahan dunia pariwisata, namun demi target kapital ini, negara tidak mengikutkan dan menguatkan pemberdayaan protektif advokatif  terhadap anak-anak dari berbagai kemungkinan dan kenyataan perilaku kekerasan yang merendahkan martabatnya, baik yang dilakukan oleh ”pebisnis lokal” maupun pebisnis global”.
Tidak sedikit diantara mereka itu yang berkunjung ke negeri ini bukan sebagai tamu yang santun, menjunjung tinggi keadaban, dan memanusiakan anak bangsa ini, namun sebagai kriminal yang merendahkan martabat bangsa, menjadi petualang untuk mencari kepuasan seksual dengan menjadikan anak-anak Indonesia sebagai obyek komoditi, eksploitasi, dan ”pasar pemuas birahinya”.
Tidak sedikit dari mereka itu mengemas dirinya layaknya “predator” seksual yang memangsa anak-anak bau kencur yang digoda dan ditaklukkan dengan iming-iming imbalan uang, pekerjaan,  atau kesenangan. Mereka diperangkap dalam logika uang sebagai tujuan, kesenangan sebagai penghias kehidupan, dan kekerasan sebagai bagian dari resiko logisnya hidup di tengah persaingan.
Mereka berani memperlakukan anak-anak sebagai budak nasfunya karena mereka menilai kalau Indonesia sedang memperluas (membangun) kawasan “wisata kekerasan” seksual.
Kasus tersebut bukan hanya terjadi dan membiak di tempat-tempat wisata, tetapi juga di tengah-tengah kota yang sedang sibuk dan “gila” membangun. Di kota-kota demikian ini, tidak sulit kita temukan anak-anak terperangkap atau dijebak oleh sindikat yang kemudian diperdagangkan di lokalisasi prostitusi atau di jaringan perdagangan manusia. Mereka bahkan diperdaya dan dihancurkan secara sistematis melalui komoditi perdangan manusia.
Utu terjadi akibat pemerintah, diantaranya menteri tak serius mengawasi perkembangannya atau terkesan membiarkannya yang seolah bagian dari resiko perubahan zaman. Kawasan bursa ”perdagangan manusia” terselubung  masih secara liar mengemas dirinya menjadi ajang petualangan siapa saja.
Peran Menteri yang tegas kedepan terhadap kondisi yang mengancam keberlanjutan anak itu sangat dinantikan masyarakat, pasalnya sudah lama masyarakat merindukan keselamatan dan keberlanjutan hidup permata hati ini terjaga masa depannya. Pembiaran anak-anak dijadikan obyek perdangan manusia itu hanya akan semakin membuka ruang terjadinya liberalisasi dan absolutisasi kekerasan terhadap anak. (*)



Jumat, 18 Okt 2019

Siapkan Strategi Beda

Loading...

  Follow Us