Malang Post — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang membeberkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana tersebut berasal dari refocusing Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Daerah serta Dana Bagi Hasil yang jumlahnya tak main main.
Kepala Bappeda Kab Malang, Tomie Herawanto, membenarkan kabar tersebut. Pihaknya menyebutkan angka yang dinilai fantastis, senilai Rp 380 Milliar.
Tomie merincikan, dari jumlah tersebut, Rp 213 Milliar untuk infrastruktur. Alokasi dana itu digadang-gadang mampu untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penanganan terdampak Covid-19.
“Didasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengalokasian Pemulihan Ekonomi Nasional difokuskan dulu dari APBD. Pertama khusus DAU diambil 8 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, Senin(27/9/2021)
“Kemudian diambil lagi sebesar 25 persen terhadap dana transfer daerah. Yaitu ada DAU, ada dana bagi hasil, sehingga total ketemu sekitar Rp 380 miliar lebih dari 8 dan 25 persen itu,” ujar Tommie
Dari jumlah tersebut, Tomie memyebut, kembali mengaturnya di dalam PMK. Untuk membagi besaran bagi sejumlah program PEN. Diantaranya untuk Perlindungan Sosial, Dukungan Ekonomi dan Infrastruktur.
Selanjutnya, ada 23 OPD yang akan mendapatkan kucuran dana. Diantaranya program perlindungan sosial yang berjumlah Rp 63,2 miliar akan dialokasikan kepada 8 OPD. Sementara untuk Program Dukungan Ekonomi dialokasikan sekitar Rp 42 miliar bagi 8 OPD. Selain itu, PEN untuk Infrastruktur juga dialokasikan Rp 213 miliar untuk 7 OPD.
“Infrastruktur ada di dalam PEN tadi itu. Polanya pada PEN Infrastruktur ini lebih padat karya (maaf). Tidak harus kontrak dengan pihak ketiga,” tegasnya.
Menurutnya, lebih mengutamakan melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Baik itu jalan, jembatan, drainase dan sejumlah pekerjaan fisik lainnya.
“Itu diharapkan bisa memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat Kabupaten Malang,” tandas Tomie.
Terakhir, pihaknya menegaskan, padat karya diutamakan. Supaya perputaran ekonomi terjadi di Kabupaten Malang. Juga sebagai acuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat terdampak Covid-19.
“PEN Infrastruktur ini, harapannya uang berputar di masyarakat. Tetapi boleh juga dikontraktual,” pungkasnya. (yan)
