Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Penggali Kubur Korban Covid, Upahnya Telat atau Dipungli?

ilustrasi

Malang Post – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti kepala daerah menerima honor pemakaman covid-19 seperti di Jember. Ditengarai juga terjadi di Kota Malang. Merespon hal itu, Pemkot Malang mengklarifikasi. Insentif (gaji/honor/upah) yang diberikan memang masih dalam proses pencairan.

Satu kali pemakaman dianggarkan senilai Rp1,5 juta. Budget tersebut hanya diperuntukkan warga asli KTP Kota Malang, proses pengajuan akan dimasukkan di APBD, realisasinya menunggu pengajuan.

Baca Juga ----------------------------

“Masalahnya tidak bisa diprediksi. Saat ini dianggarkan segini yang mati berapa, jadi model prosesnya begitu,” ujar Walikota Malang, Drs H Sutiaji, ditemui di Balaikota Malang, Kamis (2/9/2021) kepada reporter City Guide 911 FM.

Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Umum (PPU) Kota Malang, Takroni Akbar mengatakan, memang ada keterlambatan pencairan disebabkan Standar Operasi System (SOP) dalam birokrasi membutuhkan pertanggung jawaban untuk pengajuan. Sejauh ini beberapa ada yang belum selesai di tingkat kelurahan dan RT/RW.

“Untuk masalah SPJ belum selesai, belum verifikasi, belum bisa mengajukan jadi agak lambat,” ungkap Takroni sapaan akrabnya.

Menurutnya, keterlambatan bukan hanya dari UPT PPU, tapi juga dari masyarakat sendiri. Ada masyarakat yang belum mengumpulkan dan mengajukan. Belum lagi, birokrasi pencairan insentif tersebut membutuhkan proses.

“Sedangkan di pemerintah lagi proses namanya perubahan anggaran RAPBD. Sekarang ini juga menjadi salah satu kendala pengajuan,” terang dia.

Awalnya, lanjut Takroni, insentif diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan langsung. Lantaran keluarga memakai jasa sendiri, nantinya akan diserahkan ke keluarga. Dalam perkembangannya, akhirnya dikoordinir oleh kelurahan.

Hal tersebut terjadi karena pihak RT/RW maupun kelurahan lebih tahu yang sebenarnya kondisi di lapangan. Terlebih, kebanyakan penggali kubur sudah pulang terlebih dahulu ketika petugas sampai di pemakaman, sehingga lebih efektif dikoordinir kelurahan.

Sebelumnya mekanisme pencairan menggunakan sistem estimasi data berapa per hari yang meninggal. Sedangkan sekarang di tahun 2021 berdasarkan rekap yang meninggal.

“Masih diusulkan kepada pemerintah lewat BPBD. DLH usul ke BPBD, kemudian BPBD ke Walikota. Kalau follow up, kami terus berkoordinasi dengan kelurahan, agar data segera diserahkan. Sehingga pencairan insentif itu tidak terlalu lama,” pungkasnya. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post —  Aliansi Mahasiswa Kota Malang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang dalam rangka evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Joko Widodo...

Olahraga

Malang Post – Pemkot Batu melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu bakal menyiapkan ganjaran setimpal bagi atlet asal Kota Batu yang berhasil...

Malang Raya

Malang Post – Sekitar seribu orang mengikuti serbuan vaksin dosis I dan ll di Balai Kota Jalan Tugu nomor 1 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan...

Malang Raya

Malang Post – Sebanyak 160 orang warga Kelurahan Purwantoro, Blimbing Kota Malang mendapatkan vaksinasi covid-19. Ratusan warga tersebut menerima vaksin dosis 1 jenis Sinovac....

Malang Raya

Malang Post –  Proses pembangunan pasar besar Kota Batu bakal segera dimulai dalam waktu dekat ini. Menyusul schedule lelang kontrak pembangunan akan dilakukan 9...

Malang Raya

Malang Post –  Parkir sembarangan di bahu jalan tanpa menaruh isyarat atau tanda peringatan dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan. Awas pula, kabur dari keterlibatan kecelakaan...

News

Malang Post –  Lahan tebu dekat SMAN 1 Ketawang Gondanglegi, Kamis (28/10/2021) siang terbakar misterius. Proses pemadaman berlangsung 2 jam lebih dan anggota Damkar...

Malang Raya

Malang Post – Sempat viral pelanggaran PPKM level 3, sebuah Kafe bernama Prestone Cafe. Lantaran menggelar acara tanpa menerapkan prokes ketat dimasa pandemi Covid-19....