Malang Post – Dua kelompok massa melakukan unjuk rasa (unras) PPKM. Mereka menyampaikan aspirasi dan orasi di depan gedung DPRD Kota Malang dan Balaikota Malang. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya dan Aliansi Rakyat Tertindas (ART), Senin (9/8/2021) bergerak.
Pukul 09.30 WIB, IMM Malang Raya berorasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Salah satu peserta aksi sekaligus Humas IMM Malang Raya Rony Versal mengatakan. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi imbas dari pandemi Covid-19.
“Kami datang menyampaikan aspirasi. Tuntutan kita adalah: Sejahterakan rakyat. Bebaskan biaya SPP bagi pelajar dan mahasiswa miskin. Mendesak Pemkot Malang hidupkan kembali PJU. Berikan bantuan bagi buruh yang di-PHK akibat pandemi,” ujarnya kepada reporter City Guide 911 FM.
Setelah berorasi, mereka diundang masuk ke ruang DPRD Kota Malang. Ditemui Wakil Ketua DPRD, Rimzah. Perwakilan IMM menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota Dewan tersebut.
Setelah ditampung aspirasinya, kelompok IMM membubarkan diri. Meninggalkan lokasi unras dengan tertib.
Namun, tak berselang lama. Kelompok dari Aliansi Rakyat Tertindas (ART) muncul. Mereka mendatangi gerbang pintu masuk Balaikota Malang sekitar pukul 11.30 WIB.
Menggunakan baju berwarna hitam. Membawa selebaran aspirasinya. Mereka menyuarakan orasi itu dengan penjagaan ketat dari unsur TNI-Polri dan Satpol PP.
Selain itu, mereka menggelar aksi teatrikal. Dimana para peserta unras itu, menggambarkan kondisi pedagang. Saat sedang menjajakan dagangannya, diminta pulang ke rumah oleh petugas.
Peserta demo dari ART, Jhon Man mengatakan. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan dari pemerintah tentang penanganan pandemi Covid.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi rakyat. Karena itu, kami menuntut. Agar kebijakan seperti tuntaskan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat yang memang membutuhkan. Hilangkan jam malam,” sebutnya.
Dirinya menjelaskan. Setiap Pemda berhak menentukan langkah penerapan PPKM. Dengan melihat kondisi dan situasi di setiap daerah.
“Kami melihat. Bahwa Kota Malang masih belum siap. Seperti penerapan PJU dimatikan. Itu membuat pedagang PKL ‘mati’ dari sisi ekonomi,” tegasnya.
Setelah menyuarakan orasi, mereka ditemui Sekda Erik Setyo Santoso. Dilanjutkan dengan menggelar diskusi dengan kelompok ART.
Sekda Erik mengatakan. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi itu, saat rapat dengan pimpinan Forpimda.
“Nanti aspirasi dari teman-teman ini saya akan sampaikan ke pimpinan,” jelasnya. Setelah diterima, mereka pun membubarkan diri sekitar pukul 13.30 WIB dengan baik dan patuh prokes. (yan)