Connect with us

Hi, what are you looking for?

Malang Raya

Belum Ada Bansos dari BTT Kabupaten Malang

Zia Ulhaq, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang

Malang Post – Anggaran penanganan Covid-19 selama PPKM Darurat di Kabupaten Malang, mayoritas terserap untuk operasional. Belum menyentuh ke rencana pengadaan bansos. Bagi masyarakat yang terdampak PPKM. 

Jika melihat anggaran belanja tak terduga atau BTT Kabupaten Malang, nilainya mencapai Rp 20,7 Miliar. Hingga saat ini sudah terserap Rp 9 Miliar. Sekitar 50 persen lebih. 

Baca Juga ----------------------------

Berdasarkan data dari DPRD, alokasi BTT Kabupaten Malang hingga saat ini paling banyak diserap oleh Dinkes mencapai Rp 5,7 Miliar. 

“Paling banyak masih Dinkes Rp 5,7 M, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Rp 2,5 M. Sisanya masih baru mau mengajukan Rp 2,5 M itu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kanjuruhan. BPBD juga baru mau mengajukan untuk mobil ambulans jenazah,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, Rabu (21/7/2021). 

Namun begitu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan BTT tersebut nantinya akan dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos). Apalagi, jika akhirnya bansos menjadi kebutuhan yang harus disegerakan selama PPKM Darurat, yang saat ini sudah diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang. 

“Sekarang masih belum (dianggarkan) ya untuk bansos. Tapi, tidak menutup kemungkinan itu dilakukan. Karena BTT ini kan memang untuk kebutuhan darurat atau force majeure. Artinya bisa kemudian dianggarkan. Apalagi kalau untuk penanganan Covid-19, termasuk dalam masa PPKM Darurat, yang memang banyak membutuhkan itu kan Dinsos, Dishub, Satpol PP Dinkes, Rumah Sakit dan beberapa instansi lain,” jelas dia. 

Sehingga menurutnya bukan serta merta anggaran untuk penanganan Covid-19 mayoritas hanya untuk kebutuhan operasional saja. Namun untuk pengadaan bansos bagi masyarakat yang terdampak, juga bukan hal yang mudah. Artinya ada mekanisme yang harus dilalui sesuai prosedur. 

“Iya, artinya begini, untuk bantuan sosial itu memang harus ada petunjuknya. Apalagi sekarang itu kan bansos banyak dipelototi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, Kepolisian. Sehingga, dinas atau instansi yang berhubungan secara teknis dengan hal itu juga tidak mau sembarangan jika tidak ada petunjuknya,” pungkas dia. 

Sementara itu sebelumnya, Pemkab Malang juga telah mengusulkan bantuan bagi ribuan masyarakat yang dinilai terdampak pandemi Covid-19 selama PPKM Darurat. Dalam hal ini, melalui Dinsos. Informasi yang dihimpun, ada sebanyak 9.998 keluarga penerima manfaat (KPM) yang diajukan untuk menerima bantuan sosial tunai (BST). Masing-masing KPM, rencananya akan mendapatkan Rp 300 ribu. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

News

Malang Post – Kepedulian sosial saat ini benar-benar diuji. Tak perlu jauh. Perhatian terhadap orang didekat kita. Mereka yang terpapar Covid. Pasti butuh support. Seperti...

headline

Malang Post – Program yang digencarkan Walikota Malang Drs H Sutiaji tentang lima strategi penanganan Covid mulai membuahkan hasil. Diantaranya Malpro (Malang beli produk lokal),...

Malang Raya

Malang Post – Setelah 37 tahun menjadi anggota polwan, Iptu Ni Made Seruni Marhaeni mengakhiri masa tugasnya di Polresta Malang Kota, pada usia 58 tahun....

Malang Raya

Malang Post – Ada yang menarik setelah rapat evaluasi Pemkot Malang dan Forpimcam Lowokwaru dan Blimbing. Walikota Malang Sutiaji dan peserta rakor mempraktekkan cara menggunakan...

Malang Raya

Malang Post –  Jumlah kasus Covid masih tinggi. Pemkot Malang pun menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Forum Koordinator Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Kali ini Kecamatan...

Malang Raya

Malang Post – Warga Kabupaten Malang menyambut antusias gelaran Vaksinasi Gotong Royong. Giat ini diselenggarakan IKA (Ikatan Keluarga Alumni) dan Keluarga Besar UB (Universitas Brawijaya),...

Pendidikan

Malang Post – Program akselerasi vaksinasi terus dilakukan pemerintah. Mulai dari tingkat pusat maupun di daerah. Tak ketinggalan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ikut andil melakukan...

headline

Malang Post – Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan pemimpin baru beberapa institusi pendidikan di bawah naungannya. Salah satunya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang...