Connect with us

Hi, what are you looking for?

Malang Raya

Polemik Dewas PDAM Masuk Babak Baru, DPRD Kab Malang Segera Hearing

Ketua DPD LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi.

Malang Post – Polemik perekrutan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang terus berlanjut. Bahkan, segera memasuki babak baru. Dari informasi yang dihimpun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan segera menggelar hearing. 

Dalam hearing yang kabarnya akan digelar pada minggu pertama bulan Juli ini, rencananya DPRD Kabupaten Malang akan menghadirkan semua pihak yang dinilai kapabel dalam polemik ini. Mulai DPRD Kabupaten Malang, Ketua Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, Panitia Seleksi (Pansel) perekrutan Dewas, Bagian Perekonomian, Perwakilan Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan dan pihak Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya. 

Baca Juga ----------------------------

“Setelah kami bertanya kepada Ketua DPRD (Kabupaten Malang), atas desakan dari semua pihak baik dari LIRA pusat maupun masyarakat. Yang disampaikan (Ketua DPRD) sudah didisposisikan ke Komisi II. Kabarnya akan digelar hearing pada minggu pertama bulan Juli,” ujar Ketua DPD LIRA Malang Raya, M.Zuhdy Achmadi, Minggu (27/6/2021).

Sedangkan sebelumnya, pria yang akrab disapa Didik ini mengaku bahwa pihaknya mendapat desakan dari sejumlah pihak. Baik dari pihak internal LIRA maupun sejumlah masyarakat. Apalagi setelah adanya sejumlah temuan fakta baru.

“Pertama, terkait pansel yang kabarnya juga melibatkan akademisi dari salah satu Perguruan Tinggi di kota Malang. Setelah kami telusuri, ternyata pihak kampus tersebut menyatakan dalam tahun 2020-2021 belum ada permintaan yang masuk dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjadi pansel,” jelas Didik. 

Selain itu dari informasi yang dihimpun oleh LIRA, di dalam perekrutan Dewas tersebut sangat tidak benar jika peserta atau bahkan nama yang akhirnya terpilihi menjadi Dewas tidak wajib untuk berkompetensi di bidangnya. Dalam hal ini tentu terkait jalannya Perumda Tirta Kanjuruhan. 

“Di dalam perekrutan itu, setelah kita bersurat, pada 31 Mei 2021 lalu dibalas oleh Pemkab Malang. Disitu juga dijelaskan ada UKK, atau Uji Kompetensi dan Kelayakan.

Ya kan aneh, kalau ada UKK tapi yang bersangkutan tidak harus berkompetensi.

Selain itu, pihak pansel juga harus menghadirkan tim sendiri untuk proses UKK kepada peserta,” jelas Didik. 

Selain itu, masih berdasarkan surat yang sama, yakni surat bernomor 539/4344/35.07.021/2021 perihal Klarifikasi Pengangkatan Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan Dari Unsur Independent, menurut Didik surat tersebut tidak bisa menjawab surat yang dikirimkan LIRA soal perekrutan Dewas itu sendiri.

“Memang perihalnya klarifikasi. Menurut kami itu bukan klarifikasi melainkan sekedar penyampaian pengumuman atau cerita. Klarifikasi itu harusnya disertai data. Ini tidak menjawab surat yang kami kirimkan. Yang intinya, memang kami mempertanyakan bagaiamana kok tiba-tiba ada SK (Surat Keputusan) tentang penetapan Dewas dari jalur independent. Terutama tidak ada data yang detil di dalamnya,” jelas Didik. 

Sementara itu, pada intinya, LIRA menginginkan adanya suatu proses roda pemerintahan yang berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Termasuk di dalamnya, sebagai contoh adalah proses perekrutan Dewas. 

“Intinya kami ingin ada proses yang jelas. Kalau memang yang bersangkutan terpilih dengan proses yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada, akan saya beri ucapan selamat juga. Makanya, dalam hearing nanti, saya meminta agar semua pihak yang dinilai terlibat dalam perekrutan ini dihadirkan. Mulai dari Ketua Dewas, Pansel, bagian Perekonomian, Akademisi dan satu orang dari Perumda Tirta Kanjuruhan,” pungkasnya.(yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post — Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Malang mengajak masyarakat agar kembali ke koperasi dan menjauhi pinjaman online, karena membahayakan, Sedangkan koperasi adalah soko...

Pendidikan

Malang Post — Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dosen Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memberikan Pelatihan HACCP untuk Ahli Gizi Rumah Sakit dan Katering....

Malang Raya

Malang Post –  Efek Bocil (Bocah Cilik). Kata itu sangat tepat menggambarkan situasi pariwisata di Kota Batu saat ini. Pasalnya setelah turun level Pemberlakuan Pembatasan...

Malang Raya

Malang Post — Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan bentuk kampanye nasional dalam mendorong pelaku UMKM untuk go digital. Meningkatkan kehadiran produk-produk lokal yang...

Malang Raya

Malang Post – Koramil Sukun turut mengikuti karya bakti warga Jalan Kemantren 1 gang Imam Bonjol, RT 08 RW 03, Kelurahan Bandungrejosari Sukun, Minggu...

Malang Raya

Malang Post – Masjid Khoirul Huda dengan kawalan Babinsa-Bhabinkamtibmas Sukun, menghelat sunatan gratis. Panitia sunatan gratis memusatkan acara di Jalan Simpang Sukun, RW 04...

Malang Raya

Malang Post  – Pendampingan dan pelatihan keuangan bagi pelaku UMKM sangat penting. Demi kemajuan usahanya, agar tetap stabil dan produktif. Karena itulah, PT Permodalan...

headline

Malang Post – Terbukti sudah, jika pinjol (pinjaman online) apalagi ilegal, bisa bikin stres hingga nekat bunuh diri. Ini akibat tak kuat dikejar-kejar debkolektor...