Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Polemik BPNT, Kades Selorejo Bantah, MCW Siap Sajikan Bukti Data

ilustrasi (grafis: mat kribo-harian Di's Way Malang Post)

Malang Post – Kepala Desa (Kades) Selorejo, Bambang Soponyono membantah tudingan Malang Corruption Watch (MCW) soal dugaan pemotongan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desanya. Sementara MCW menilai hal itu diduga dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selorejo. 

Bambang menyebutkan, selama ini, baik pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Selorejo maupun pihak BUMDes Dewarejo tidak pernah terlibat penyaluran BPNT. Pasalnya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sudah mencairkan BPNT ini melalui sistem e-Warong. 

Baca Juga ----------------------------

“BUMDes selama itu, gak pernah menanganani BPNT, yang menangani itu di E-Warong. Yang jelas tidak benar itu yang disampaikan,” tegas Bambang. 

Sedangkan perkara tersebut, saat ini sudah mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang. Sejumlah warga Desa Selorejo pun juga sudah ada yang mendatangi Kantor Kejari Kabupaten Malang, Kamis (25/6/2021) untuk mengadukannya.

Sehingga, Bambang meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang untuk menghadirkan semua pihak. Baik MCW maupun KPM penerima BPNT yang merasa dirugikan.

“Saya minta nanti dihadirkan, semuanya. Yang katanya MCW itu penerima BPNT dikurangi, juga dihadirkan. Biar tahu dan clear. Pertemuannya nanti di kejaksaan.

Kemarin saya sudah komunikasi dengan Kejari. Saya juga minta MCW menghadirkan 60 orang itu,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur BUMDes Dewarejo, Edi Sumarno. Dirinya menegaskan bahwa BUMDes bukanlah penyalur BPNT. Namun, sudah disalurkan melalui e-Warong. 

“Tidak benar. Kami klarifikasi, BUMDes bukan merupakan penyalur BPNT yang menyalurkan adalah e-Warong yang dikelola perorangan. Pemilik e-Warong itu ada yang karyawan BUMDes. Biar tidak bolak-balik, karyawan tersebut minjam tempat di BUMDes,” terang Edi.

Selain itu, dirinya juga membantah adanya penyitaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimiliki KPM. Hanya saja menurut Edi, ada beberapa kondisi dimana petugas e-Warong memerlukan kartu tersebut dari warga.

“Kalau mau gesek (mendapat bantuan) kalau gak diminta kartunya ya bagaimana? Tapi e-Warong itu tidak pernah menahan kartu orang. Soal PIN itu juga tidak benar,” jelasnya.

Sedangkan, terkait bantuan yang pernah disalurkan beberapa waktu lalu, Edi menyebutkan. Bantuan tersebut berasal dari program Pemdes Selorejo. Dalam rangka bantuan Covid-19, bukan BPNT.

“Kalau bantuan beras 10 kilogram itu memang ada bantuan dari Pemdes Selorejo terkait Covid-19. Sumbernya dari desa. BUMDes membantu mendistribusikannya.

Dikasih stiker BUMDes karena Pemdes Selorejo mau mengenalkan warganya bahwa di desanya sudah ada BUMDes,” terangnya.

Akan tetapi, ketika ditanya tentang jumlah penerima bantuan Covid-19 yang berasal dari Pemdes Selorejo itu, Edi mengaku tidak ingat jumlah pastinya, dan waktu digelarnya penyerahan bantuan tersebut.

“Jumlah penerimanya saya saya gak hafal. Kami cuma bantu distribusi saja. Desa yang tahu. Waktunya itu saya lupa juga. Tepatnya bulan berapa saya lupa,” pungkasnya.

Sementara itu, bantahan tersebut ternyata tidak merubah apapun. Artinya, MCW tetap meyakini bahwa dugaan tersebut benar terjadi dan sangat perlu untuk dibuktikan oleh aparat penegak hukum (APH) melalui proses yang semestinya. 

Dan dalam hal ini, MCW juga berharap bahwa Kejari Kabupaten Malang dapat bertindak secara profesional dalam menangani perkara ini. Tentunya dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang ada. 

“Kejaksaan bisa bekerja profesional. Dengan begitu, sehingga segala tudingan-tudingan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Namun dari analisis potensi dan resiko, kami cukup meyakini dengan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan. Dan dengan harapan besar, lagi-lagi itu nanti tergantung pada Kejaksaan,” ujar Koordinator MCW Atha Nursasi, melalui sambungan telepon, Jumat (25/6/2021). 

Dirinya berpendapat, bahwa dalam hal ini MCW juga tidak ingin begitu menanggapi komentar Kepala Desa Selorejo, Bambang Soponyono yang menginginkan Kejari Kabupaten Malang untuk mengumpulkan MCW dan 60 KPM tersebut. 

Namun begitu, dirinya mengaku siap jika MCW diminta untuk menyajikan bukti-bukti data yang berhasil dikumpulkan dalam investigasi yang telah dilakukan. 

“Artinya begini, kami hanya berharap, dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan tersebut, dapat diproses melalui mekanisme hukum yang ada. Sehingga, kebenarannya pun dapat dibuktikan,” pungkasnya.(yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Dahlan Iskan

KALI ini yang mendapat giliran meninggal karena Covid adalah ulama perempuan: Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo, 71 tahun (lahir 30 Desember 1949 di Palu)....

headline

Malang Post – Program Studi Doktor (S3) Ekonomi Syariah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki) membuka pendaftaran mahasiswa baru gelombang II pada 1 Juli...

Malang Raya

Malang Post – Zahidhan Syahrul Syofiudin (18) salah satu anak dari buruh tani serabutan. Berhasil lolos seleksi Bintara Polri tahun 2021, Kamis (22/7/2021) malam. Ini membuat bangga sekaligus mengangkat nama...

Pendidikan

Malang Post – Lima mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK UB) terinspirasi membuat body lotion yang mampu mencegah Covid-19. Indri Dwi...

Ekobis

Malang Post – PT Sekar Bumi Tbk, membukukan penjualan Rp 3,1 triliun tahun 2020. Naik 50 persen dari tahun sebelumnya. Keberhasilan emiten dengan kode perdagangan SKBM...

Dahlan Iskan

IA ada di dalam, tapi tidak sampai menjadi orang dalam. Itulah Sarwono Kusumaatmadja. Yang 24 Juli besok berulang tahun Ke-77. Saya baru selesai membaca...

Arema

Malang Post – Publik sepak bola nasional belum lama dikejutkan dengan dipecatnya dua pemain, yang belasan tahun menjadi ikon Persipura Jayapura. Striker Boaz Theofilius Erwin...

Arema

Malang Post – Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, masih belum bisa bernafas lega. Jelang sebulan ke depan kick off kompetisi Liga 1 2021/2022 bakal digulirkan. Lantaran...