Connect with us

Hi, what are you looking for?

Malang Raya

Penyaluran BPNT Desa Selorejo Diterpa Kabar Tak Sedap

(ilustrasi)

Malang-Post – Dugaan penyelewengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) diendus oleh Malang Corruption Watch (MCW). Diduga terjadi di Desa Selorejo Kecamatan Dau. Berdasarkan pantauan MCW, ada bantuan yang disalurkan, dengan jumlah kurang dari semestinya. 

Setidaknya terjadi kepada 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Selorejo. Terjadi sekitar 6 bulan hingga April 2021. Badan Pekerja MCW, Janwan Tarigan menyampaikan. Penyaluran bantuan sosial berupa BPNT, merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang disalurkan setiap bulan sekali. 

Baca Juga ----------------------------

Untuk penyalurannya melalui mekanisme akun elektronik. Digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

“Di Selorejo berbeda. Warga tidak lagi langsung mengambil sembako ke e-Warong langgananannya. Sejak adanya instruksi dan pengkondisian oleh Aparat Desa yang mengumpulkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Serta meminta pada warga menulis PIN pada bagian putih KKS. Modusnya agar masyarakat tidak lupa saat dikembalikan,” ujar Janwan. 

Bantuannya dalam bentuk sembako Berupa 15 kilogram beras, 1 kilogram telur dan setegah kilogram kacang hijau. Informasi yang ia himpun, sembako tersebut diterima dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kalau melalui BUMDes berkurang. Beras jadi 10 kg, telor 1/2 kg dan kacang hijau ¼ kg. Ini bukan tentang besar-kecilnya yang dikorupsi. Tapi perilaku korupsi sekecil apapun akan meluas ke sektor yang lain,” imbuhnya.

Janwan menjelaskan, pada bukti tanda pengambilan BNPT dari e-Warong, terdapat perbedaan dengan bukti yang diberikan oleh BUMDes. Dalam Pedoman BNPT, bukti pengambilan Bansos dari e-Warong berupa resi dari mesin Electronic Data Capture (EDC) memuat nominal transaksi dan sisa jumlah dana pada rekening wallet KPM. Sedangkan pada bukti yang diberi BUMDes, tidak tercantum informasi nominal transaksi dan sisa dana pada rekening wallet KPM.

“Itu menguatkan dugaan kami, jika Pemerintah Desa (Pemdes) melalui BUMDes Selorejo melakukan pemotongan sejumlah sembako untuk menambah kas Desa Selorejo. Padahal program BPNT itu, untuk meminimalkan pos pemberhentian dalam penyaluran bantuan sosial. Sehingga dapat meminimalisir peluang adanya penyimpangan seperti korupsi,” ulasnya.

Untuk itu, MCW menilai. Jika dugaan kasus korupsi di Desa Selorejo hanya salah satu contoh korupsi di desa se-Kabupaten Malang yang muncul ke permukaan. Ada potensi korupsi serupa di desa lain jika sistem yang diterapkan sama. 

Salah satunya karena minimnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemkab Malang. Juga aparat penegak hukum sehingga upaya-upaya pencegahan korupsi tak optimal. 

“Kasus dugaan korupsi di Desa Selorejo merupakan kasus yang kesekian kalinya didampingi MCW. Pengelolaan APBDes juga rawan dikorupsi mengingat prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi warga sejauh ini dalam amatan MCW masih dikesampingkan. Padahal partisipasi warga merupakan kunci suksesnya pembangunan di desa pada era ‘desa membangun’,” pungkasnya.

Dalam hal ini, ada empat tuntutan MCW kepada unsur Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengambil sikap, berikut ini.

1. Pemkab Malang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pemerintahan Desa Selorejo khususnya dan seluruh desa di Kabupaten Malang yang cenderung minim transparansi, akuntabilitas dan partisipasi warga. 

2. Inspektorat Kabupaten Malang mengoptimalkan fungsi pengawasan internal terhadap Pemerintah Desa Selorejo dan seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Malang untuk menekan peluang korupsi.

3. DPRD Kabupaten Malang sebagai wakil rakyat agar responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat di desa, termasuk dalam mendorong penuntasan dugaan kasus korupsi Bansos di Desa Selorejo.

4. Kejaksaan Kabupaten Malang agar responsif dan professional dalam penanganan dugaan kasus korupsi di Desa Selorejo dan seluruh kasus lainnya agar tercipta penegakan dan kepastian hukum, serta keadilan di tengah masyarakat. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Gotong royong warga membenahi jalan longsor di Sumbermanjing Wetan, Kamis (5/8/2021) siang sampai sore. Longsor tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian materiil. ...

headline

Malang Post – Koarmada II TNI Angkatan Laut (AL) menggandeng Pemkot Malang menggelar Serbuan Vaksinasi. Bertempat di Stadion Gajayana. Mulai 7 – 8 Agustus 2021....

Malang Raya

Malang Post – Pemkot Malang masih punya tanggungan soal aset. Dari ribuan aset yang dimiliki, hanya ratusan yang sudah bersertifikat. Data yang dihimpun reporter City...

headline

Malang Post – Perumahan tanpa nama ada di Dusun Sawahan, Desa Giripurno, Bumiaji, Kota Batu. Satpol PP pun menyegel lantaran tak punya izin. Kamis (5/8/2021)...

Malang Raya

Malang Post – PPKM berlevel berdampak pada sektor ekonomi. Khususnya bagi pengusaha maupun wirausaha. Namun, situasi ini tidak begitu mempengaruhi penjualan jamur milik Ismail, warga...

Pendidikan

Malang Post – Kemendikbud-RI bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendekatkan dunia pendidikan dan industri. Menggelar program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) bidang pertanian dan peternakan....

Malang Raya

Malang Post – Partai Demokrat (PD) Malang Raya (Kabupaten/Kota Malang-Batu) menggerakkan kadernya untuk menekan penyebaran virus corona. Ini patut diapresiasi. Lantaran membantu Pemerintah dalam upaya...

News

Malang Post – Korban Agung diketahui ber-KTP warga Dusun Kasin RT 12/RW 03, Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kamis (5/8/2021) sore ditemukan tewas di...