Malang Post – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,2 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021. Jumlah tersebut menurun sebesar 1,6 persen dari sebelumnya.
Penurunan anggaran tersebut juga merupakan penyesuaian atas refocusing yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang karena dampak pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi.
“Awalnya Rp 1,3 triliun lau ada refocusing menjadi sekitar Rp 1,2 triliun sekian,” ujar Kepala Dindik Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono.
Rahmat menjelaskan, anggaran yang cukup besar digunakan untuk kebutuhan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun untuk jumlah pastinya, dirinya mengaku tidak tahu jumlahnya secara pasti. Sedangkan terkait kebutuhan ideal PPPK di dinas yang ia pimpin, Rahmat mengatakan pengusulan bukan dari dinas pendidikan.
“Yang jelas peruntukannya untuk nambah gaji PPPK. Kan ini lagi rekrutmen. Kalau gajinya gak disiapkan sekarang bagaimana. Total rekrutmennya berapa itu ada di BKPSDM (badan kepegawaian dan sumber daya manusia). Bukan dari kami, personelnya berapa kebutuhannya, pengusulan ke pusat. Lalu dapatnya berapa,” terangnya.
Dirinya menegaskan, bahwa anggaran yang didapat Dindik sangatlah besar. Sehingga, ia menegaskan bahwa anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Malang.
“Untuk DAK (dana alokasi khusus) sarana dan prasarana tidak mengalami refocusing. Soal kecukupan (Rp 1,2 trililun) itu relatif, cukup gak cukup,” imbuhnya.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk perawatan sarana pendidikan yang hingga saat ini masih belum terawat dengan baik. Meskipun dia masih belum bisa menjelaskan secara gamblang, dimana saja sarana pendidikan yang perlu ditunjang perawatannya.
“Meskipun ada pandemi ini kan sekolah yang sekian tahun tidak dirawat, itu kan harus dilakukan (perawatan). Seperti juga yang terkena gempa itu kan di luar perencanaan,” ungkapnya.
Rahmat mengatakan, biaya pembangunan kembali sekolah yang rusak akibat gempa juga ditalangi dari berbagai donasi.
“Sudah ada yang dimulai untuk pembangunannya ada yang dari BUMN, Kemendikbud, LPMP. Meskipun belum tuntas paling tidak sudah dimulai,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tomie Herawanto, besaran anggaran tersebut masih tergolong wajar untuk diarahkan ke sektor pendidikan melalui Dindik.
“Memang Rp 1,2 triliun, kita lihat pegawainya saja cukup banyak. Apakah itu ASN ataupun non ASN memang berkontribusi. Kemudian sarana dan prasarana juga.
Memang tidak menyalahi dan berdasarkan kondisi yang ada,” ujar Wakil Ketua TAPD Pemkab Malang, Tomie Herawanto ketika dikonfirmasi.
Sementara itu, terkait APBD Kabupaten Malang sendiri awalnya sebesar Rp 4,2 Triliun. Namun imbas pandemi, sehingga direfocusing dan akhirnya mengerucut menjadi Rp 3,8 Triliun. Menurut Tomie refokusing tidak bisa dihindari agar neraca anggaran yang dimiliki Pemkab Malang tetap stabil.
“Difokuskan menjadi Rp 3,8 triliun. Ada refocusing, menjadi titik tekan pertama untuk menuju tahun 2026. Karena seluruh OPD tidak bisa mencapai indikator, apakah itu stabil. Tetap menyesuaikan, program kerja ini targetnya disesuaikan,” pungkas Tomie.(yan)