Malang Post – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segera menuntaskan pendataan rumah rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Pasalnya, pendataan tersebut dibutuhkan agar bantuan gempa segera dapat disalurkan.
Fraksi Gerindra menerima aduan dari perwakilan masyarakat Kecamatan Tirtoyudo, yang rumahnya rusak akibat gempa.
“Jadi hari ini, kami terima aduan dari perwakilan setiap desa di Tirtoyudo. Mereka minta kejelasan bantuan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kabupaten Malang beberapa waktu lalu,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq melalui sambungan telepon, Rabu (9/6/2021).
Ia menjelaskan, bantuan nantinya akan ditransfer kepada yang bersangkutan. Namun, bantuan ini hanya untuk rumah yang rusak dalam kategori ringan dan sedang saja.
Sedangkan rumah yang rusak berat, akan langsung dibangunkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
“Jadi nanti yang rusak ringan dan sedang akan ditransfer. Saat ini, yang sudah diverifikasi datanya, sedang dibuatkan rekening. Melalui perbankan. Entah nanti siapa yang ditunjuk.
Sedangkan yang rusak berat akan langsung dibangunkan oleh Kemen PUPR. Melalui rekanan. Kabarnya nanti butuh 4 sampai 5 rekanan,” imbuh Zia.
Sementara itu, bagi warga yang sudah terlanjur merenovasi rumahnya mandiri, tidak berdampak pada bantuan yang akan disalurkan. Artinya, bantuan tetap akan bisa diserahkan dengan semestinya.
“Insya Allah aman Tidak perlu khawatir. Artinya, bantuan itu akan diberikan dalam bentuk dana melalui rekening, jadi tetap akan disalurkan. Sedangkan bagi yang rusak berat yang sudah terlanjur direnovasi mandiri, Kemen PUPR meminta agar yang punya rumah menyediakan ruang. Agar tetap bisa dibangunkan,” terang Zia.
Maka dari itu, pihaknya mendorong agar pihak Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Malang segera merampungkan pendataan dan verifikasi tersebut. Pasalnya menurut Zia, bantuan tersebut dapat segera direalisasikan jika verifikasi data sudah utuh 100 persen. Sedangkan hingga saat ini masih 80 persen.
“Sebenarnya enggak ada kendala. Tapi memang masih proses. Pendataan kan melibatkan perangkat kecamatan dan desa. Juga sama PU Cipta Karya (DPKPCK). Kami minta, bulan ini pendataan bisa selesai,” pungkasnya.(yan)