Malang Post – Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih menunggu kepastian terkait bantuan bagi korban gempa yang telah dijanjikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan tersebut sudah dinantikan oleh masyarakat korban gempa.
Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian dari BNPB. Terkait kapan bantuan perbaikan ratusan rumah yang terdampak gempa itu akan didistribusikan.
“Sejauh ini kami masih menunggu bantuan dari BNPB. Karena itu dari pusat semua,” ujar Sanusi.
Saat ini, pendataan terhadap rumah yang rusak akibat gempa juga sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Sanusi menyebutkan, data tersebut juga telah dikirim ke BNPB. Yang dalam hal ini bertindak sebagai leading sector.
“Data nya sudah terkirim kesana (BNPB), tapi kami masih menunggu juga kapan akan diberikan bantuan itu,” imbuh Sanusi.
Sementara itu, saat ini Pemkab Malang berharap kesabaran masyarakat korban gempa. Karena pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin agar bantuan bisa diberikan.
“Sementara masyarakat ya tinggal di Huntara (hunian sementara) itu,” terangnya.
Lanjut Sanusi, ada sekitar 300 huntara yang telah diajukan untuk segera dibangun. Hal itu telah ia konfirmasikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.
“Jadi di semua kecamatan yang terdampak sudah didata dan diajukan untuk dibangun huntara, seperti Kecamatan Tirtoyudo, Ampelgading, Dampit, Sumawe,” kata dia.
Sementara untuk anggarannya, Sanusi mengatakan bahwa leading sektor pembiayaan huntara adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. Namun, sistem pembangunan huntara adalah knockdown.
“Anggarannya sekitar Rp 2,2 juta per huntara. Nah kalau sistemnya itu, jadi jika sudah dibangun rumahnya, akan disimpan oleh BPBD untuk dibuat persiapan jika ada bencana lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah masyarakat menyesalkan proses penyaluran bantuan dari Pemkab Malang yang terkesan lamban. Pasalnya, juga tidak sedikit rumah rusak akibat gempa pada Sabtu 10 April 2021 lalu yang belum diperbaiki.
Sejumlah warga mengaku tidak punya biaya untuk memperbaiki rumahnya yang ambruk akibat gempa. Bahkan, juga ada beberapa mengaku yang kebingungan jika akan memperbaiki rumahnya sendiri.
“Kalau mau kita perbaiki sendiri, takutnya kita nanti dikira mampu. Padahal, jika mau kami perbaiki sendiri, kami juga pinjam uang sana sini,” ujar salah seorang warga Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading.
Sementara itu, saat ini memang sudah ada beberapa unit huntara yang ditemui. Namun ternyata, huntara tersebut adalah bantuan dari pihak lain di luar Pemkab Malang. Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Bambang Istiawan menyebut bahwa tidak dipungkiri, jika keberadaan bantuan dari pihak luar sangat membantu proses pemulihan.
“Bantuan dari pihak lain itu sangat membantu. Namun memang kalau bantuan dari anggaran pemerintah, harus ada mekanisme dan prosedur yang dilalui. Kemarin juga sempat ada kendala pada proses verifikasi saat pendataan,” pungkas Bambang.(yan)