Connect with us

Hi, what are you looking for?

Malang Raya

Syamsul Tegaskan Rekrutmen Dewas Tirta Kanjuruhan Sesuai Regulasi

Direktur Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi.

Malang Post – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Malang Raya menyoroti proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan. Yang dinilai kurang transparan. 

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang, saat ini sudah ditetapkan 3 orang sebagai Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan. Yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Iriantoro dan satu orang dari unsur independent adalah Priyo Sudibyo. 

Baca Juga ----------------------------

Menurut Ketua DPD LIRA Malang Raya, Zuhdy Achmady, ketidaktransparanan ini bisa berdampak pada jalannya Perumda Tirta Kanjuruhan. Ditambah lagi menurutnya, hal itu juga diduga ada lobi-lobi khusus dalam prosesnya. 

Sementara itu dirinya menilai bahwa dalam hal ini, Bupati Malang HM Sanusi memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab secara yuridis formal. 

“Karena ini kewenangan Bupati dan SK (Surat Keputusan) nya yang tanda tangan Bupati juga. Namun secara moral, yang harus bertanggung jawab, adalah mereka yang mengatasnamakan dirinya pansel (panitia seleksi). Mungkin saja itu pansel siluman,” ujar pria yang akrab disapa Didik ini. 

Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa proses seleksi Dewas secara umum sudah sesuai dengan mekanisme  regulasi. 

Namun secara teknis, Syamsul menyebut bahwa proses seleksi hingga pengangkatan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

“Memang sudah kami jelaskan. Bahwa domain dari dewan pengawas adalah pemerintah daerah. Kami selaku direksi menerima. Artinya siapa saja yang ditugaskan menjadi Dewas adalah kewenangan Bupati. Namun dari proses perekrutan, saya amati sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Syamsul, Jumat (28/5/2021).

Menurut Syamsul, ada perubahan dalam regulasi yang mengatur tentang Dewas. Sebelumnya, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2007. Namu sekarang sudah berubah dan mengacu pada Permendagri nomor 37 tahun 2018.

“Di sana (Permendagri nomor 37 tahun 2018) memang sudah jelas. Bahwa sistem perekrutan (Dewas) itu melalui pansel yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Baru seleksi dengan melibatkan perguruan tinggi, dengan prosesnya hingga muncul namanya, kebetulan namanya Priyo Sudibyo. Beberapa hari lalu sudah dikeluarkan atas nama Ketua Dewas, dalam hal ini Sekretaris Daerah,” ujar Syamsul. 

Syamsul menegaskan bahwa dalam hal ini dirinya mengaku mengetahui mekanisme seleksi. Namun ia menyebut bahwa Perumda Tirta Kanjuruhan tidak terlibat secara teknis dalam proses seleksi Dewas. 

“Mekanisme saya tahu, tapi ini bicara soal kewenangan. Karena di dalam tata kelola Perumda Tirta Kanjuruhan, itu ada empat organ. Yaitu Kepala Daerah, Dewas Pengawas, Direksi dan Pegawai. Dan proses perekrutan kami tidak diikutkan. Karena fungsinya nanti mengawasi kami (Perumda Tirta Kanjuruhan,” pungkasnya. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Dahlan Iskan

Mereka sudah vaksinasi. Sudah dua kali. Tapi, sembilan anggota DPRD Surabaya itu tertular Covid-19. Itulah headline Harian Disway edisi Jumat lalu. Itu menambah kekhawatiran...

Malang Raya

Malang-Post – Komandan Kodim 0833/Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona, S.E, M. Tr (Han) bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia atau KBT, Sabtu...

Malang Raya

Malang-Post – Mayat bayi lelaki berusia kandungan sekitar enam sampai tujuh bulan ditemukan di Jl Abdul Ghani Atas, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan/Kota Batu. Saat ditemukan,...

Malang Raya

Malang-Post – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, aparat gabungan Polsek Kedungkandang, Koramil Kedungkandang, Satpol PP, pihak kelurahan dan Linmas kembali menggelar operasi...

Ekobis

Malang-Post – Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bumbu-bumbuan, direspon pedagang di Pasar Lawang, Kabupaten Malang. “Mosok Pak, bumbu-bumbuan juga kena pajak, cek...

Opini

Mental health atau kesehatan mental terutama bagi generasi muda,saat ini para remaja seringkali menyepelekan kesehatan mental,bahkan lebih mengutamakan kesehatan fisik padahal kesehatan mental juga...

Malang Raya

Malang Post – Rencana Pemkab Malang yang akan membuka perkebunan sawit sekitar 60 hektar di Malang Selatan menuai protes dari berbagai kalangan. Ini juga menjadi...