Connect with us

Hi, what are you looking for?

Malang Raya

Pemkab Malang Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut

Bupati Malang HM Sanusi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi saat menerima LHP dengan Opini WTP. (istimewa)

Malang-Post – Pemerintah Kabupaten Malang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Jumat (28/5/2021) pagi. 

Prosesi penyerahan LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. 

Baca Juga ----------------------------

Prestasi ini merupakan perolehan kali ketujuh berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Malang. LHP diserahkan BPK sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemkab Malang. 

Indikator OPINI WTP diberikan oleh BPK RI jika laporan keuangan telah disajikan memadahi dan handal atas Pengungangkapan, Kecukupan Bukti, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan disajikan memadahi dan secara material memberikan keyakinan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

‘’BPK telah menyerahkan LHP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan ini hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020,” jelas Bupati Malang, HM Sanusi.

Sanusi menjelaskan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standart Akuntasi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas system pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

“Opini WTP atas LKPD tahun 2020 ini merupakan OPINI yang ke 7 tahun berturut turut sejak tahun 2014,” pungkas Sanusi. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang-Post – Edukasi pra nikah penting dilakukan. Mengingat pernikahan bukan sekedar menyatukan dua individu yang berbeda. Tapi menyatukan dua keluarga besar yang penuh dinamika...

Malang Raya

Malang-Post – Seorang warga Kelurahan Songgokerto bernama Nanang ditemukan tewas saat mencari rumput di Kelurahan Sisir, Kota Batu. Diketahui, Nanang sering mencari rumput di...

Malang Raya

Malang-Post – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, aparat gabungan menggencarkan operasi yustisi penegakan disiplin prokes. Digelar dalam rangka PPKM Mikro di wilayah...

Malang Raya

Malang-Post – Program vaksinasi Covid-19 di Kota Malang terus dilakukan. Selasa (15/6/2021) pagi, giliran warga RW 11 Kelurahan Cemorokandang yang divaksin.  Vaksinasi diikuti 150...

Opini

Indonesia adalah negara yang kaya. Kaya sumber daya alam dan kaya akan budaya. Membahas tentang kebudayaan Indonesia tentu bukan lah sutau hal yang asing...

Dahlan Iskan

Ini taruhan baru: apakah RUU Pajak akan ditarik oleh pemerintah atau diminta terus dibahas di DPR. Tokoh DPR dari Golkar jelas minta agar RUU...

Arema

Malang Post – Manajemen tim Arema FC, mendadak merilis dua unggahan pada akun resmi instagram mereka @aremafcofficial. Bergambarkan Diego Michiels dan bertuliskan; Welcome to Arema FC dan Selamat...