Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Bupati Belum Terima Laporan Si Jaka

Bupati Malang, HM. Sanusi.

AMEG – Pengadaan Sistem Informasi Jaga dan Kawal Dana Desa (Si Jaka) masih terus menjadi perbincangan. Namun saat dikonfirmasi, Bupati Malang, HM. Sanusi mengaku belum mendapatkan laporan tentang pengadaan aplikasi tersebut, dari dinas terkait. Yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang. 

‘’Saya belum menerima dan belum ada laporan ke saya,’’ ujar Sanusi singkat belum lama ini. 

Baca Juga ----------------------------

Meskipun begitu, Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwadji mengaku, pihaknya sudah melaporkan pengadaan aplikasi Si Jaka ini ke Bupati Malang. 

‘’Saya sudah melaporkan ke Pak Bupati tentang pengadaan aplikasi si Jaka ini. Informasi awalnya kan program Si Jaka ini bekerja sama dengan Kejaksaan untuk pengawasan penggunaan DD,’’ ujar Suwadji di Pendopo Agung Kabupaten Malang. 

Suwadji menjelaskan, aplikasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa (DD). Tujuannya, agar pemerintah desa (Pemdes) dapat terhindar dari permasalahan hukum akibat penyalahgunaan pemanfaatan DD. 

‘’Dengan aplikasi ini (Si Jaka) pengelolaan dana desa itu, mulai perencanaan dan pelaksanaannya sudah kelihatan. Akan di dampingi oleh Kejaksaan, DPMD hanya mensosialisasikan saja,’’ jelasnya.

Untuk itu, lanjut Suwadji, dirinya meminta ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Malang selaku pengacara negara, untuk menerbitkan legal opinion (LO) atau pendapat hukum tentang program aplikasi Si Jaka tersebut.

“Karena keterbatasan dari aspek regulasi, maka saya bersurat ke Kajari untuk meminta LO. Dalam LO itu disebutkan, pada dasarnya memang keperluannya ya perlu. Karena desa diwajibkan untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran,’’ tukasnya.

Sebagai informasi, pengadaan aplikasi Si Jaka tersebut mendapat sorotan berbagai pihak, lantaran dalam pelaksanaannya, pihak desa diwajibkan untuk menanggung biaya pengadaan program aplikasi Si Jaka. Masing-masing desa si haruskan setor uang sebesar Rp9,5 juta oleh CV Citra Adi Perdana sebagai pemenang tender.

Terlebih untuk mengawasi penggunaan DD yang juga tercantum pada APBDes, saat ini sudah ada sistem keuangan desa (Siskeudes). Sehingga, pengadaan aplikasi si Jaka ini dinilai boros anggaran. (avi)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Koramil 0833/ 02 Kedungkandang bersama Muspika menggelar operasi yustisi untuk menegakkan protokol kesehatan covid-19. Ini juga sekaligus melaksanakan PPKM level 2...

Malang Raya

Malang Post – Dandim 0833 Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona berupaya terus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sebagai imunitas terhadap penyakit dan virus....

Malang Raya

Malang Post — Berbagai macam cara dilakukan Pemkot Batu untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada lansia. Terbaru Pemkot Batu bersama Batu Love Garden (Baloga) Jatim Park...

Malang Raya

Malang Post — Semakin melandainya angka kasus positif dan kematian akibat Covid-19, membuat kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful...

Malang Raya

Malang Post — Target pendapatan daerah Kota Batu mengalami penurunan sebesar Rp 99,8 miliar. Penurunan target tersebut terungkap saat pembahasan perubahan APBD 2021. Dengan begitu...

ShowBiz

Malang Post — Grup band rock asal Malang, d’Kross, akan berkolaborasi dengan pedangdut terkenal, Clara Gopa (Duo Semangka).  Ini menjawab rasa penasaran para d’Krosser (fans...

headline

Malang Post — Bianglala di Alun-alun Kota Batu mulai berputar kembali, Jumat (22/10/2021) tepat pukul 13.00 WIB. Setelah mati suri selama tiga bulan karena penerapan...

Malang Raya

Malang Post — Tepat pada Jumat (22/10/2021) adalah Hari Santri Nasional. Pandemi Covid-19 belum usai, tapi peran santri di Indonesia sangat besar untuk memajukan Indonesia....