Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Bupati Belum Terima Laporan Si Jaka

Bupati Malang, HM. Sanusi.

AMEG – Pengadaan Sistem Informasi Jaga dan Kawal Dana Desa (Si Jaka) masih terus menjadi perbincangan. Namun saat dikonfirmasi, Bupati Malang, HM. Sanusi mengaku belum mendapatkan laporan tentang pengadaan aplikasi tersebut, dari dinas terkait. Yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang. 

‘’Saya belum menerima dan belum ada laporan ke saya,’’ ujar Sanusi singkat belum lama ini. 

Baca Juga ----------------------------

Meskipun begitu, Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwadji mengaku, pihaknya sudah melaporkan pengadaan aplikasi Si Jaka ini ke Bupati Malang. 

‘’Saya sudah melaporkan ke Pak Bupati tentang pengadaan aplikasi si Jaka ini. Informasi awalnya kan program Si Jaka ini bekerja sama dengan Kejaksaan untuk pengawasan penggunaan DD,’’ ujar Suwadji di Pendopo Agung Kabupaten Malang. 

Suwadji menjelaskan, aplikasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa (DD). Tujuannya, agar pemerintah desa (Pemdes) dapat terhindar dari permasalahan hukum akibat penyalahgunaan pemanfaatan DD. 

‘’Dengan aplikasi ini (Si Jaka) pengelolaan dana desa itu, mulai perencanaan dan pelaksanaannya sudah kelihatan. Akan di dampingi oleh Kejaksaan, DPMD hanya mensosialisasikan saja,’’ jelasnya.

Untuk itu, lanjut Suwadji, dirinya meminta ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Malang selaku pengacara negara, untuk menerbitkan legal opinion (LO) atau pendapat hukum tentang program aplikasi Si Jaka tersebut.

“Karena keterbatasan dari aspek regulasi, maka saya bersurat ke Kajari untuk meminta LO. Dalam LO itu disebutkan, pada dasarnya memang keperluannya ya perlu. Karena desa diwajibkan untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran,’’ tukasnya.

Sebagai informasi, pengadaan aplikasi Si Jaka tersebut mendapat sorotan berbagai pihak, lantaran dalam pelaksanaannya, pihak desa diwajibkan untuk menanggung biaya pengadaan program aplikasi Si Jaka. Masing-masing desa si haruskan setor uang sebesar Rp9,5 juta oleh CV Citra Adi Perdana sebagai pemenang tender.

Terlebih untuk mengawasi penggunaan DD yang juga tercantum pada APBDes, saat ini sudah ada sistem keuangan desa (Siskeudes). Sehingga, pengadaan aplikasi si Jaka ini dinilai boros anggaran. (avi)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

News

Malang Post – Kepedulian sosial saat ini benar-benar diuji. Tak perlu jauh. Perhatian terhadap orang didekat kita. Mereka yang terpapar Covid. Pasti butuh support. Seperti...

headline

Malang Post – Program yang digencarkan Walikota Malang Drs H Sutiaji tentang lima strategi penanganan Covid mulai membuahkan hasil. Diantaranya Malpro (Malang beli produk lokal),...

Malang Raya

Malang Post – Setelah 37 tahun menjadi anggota polwan, Iptu Ni Made Seruni Marhaeni mengakhiri masa tugasnya di Polresta Malang Kota, pada usia 58 tahun....

Malang Raya

Malang Post – Ada yang menarik setelah rapat evaluasi Pemkot Malang dan Forpimcam Lowokwaru dan Blimbing. Walikota Malang Sutiaji dan peserta rakor mempraktekkan cara menggunakan...

Malang Raya

Malang Post –  Jumlah kasus Covid masih tinggi. Pemkot Malang pun menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Forum Koordinator Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Kali ini Kecamatan...

Malang Raya

Malang Post – Warga Kabupaten Malang menyambut antusias gelaran Vaksinasi Gotong Royong. Giat ini diselenggarakan IKA (Ikatan Keluarga Alumni) dan Keluarga Besar UB (Universitas Brawijaya),...

Pendidikan

Malang Post – Program akselerasi vaksinasi terus dilakukan pemerintah. Mulai dari tingkat pusat maupun di daerah. Tak ketinggalan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ikut andil melakukan...

headline

Malang Post – Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan pemimpin baru beberapa institusi pendidikan di bawah naungannya. Salah satunya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang...