Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Gratifikasi Kab Malang: Tak Pernah Laporkan Penerimaan ke KPK

LAPOR: JPU KPK membacakan jawaban atas pembelaan terdakwa Rendra Kresna, Selasa (6/4/2021) lalu.Termasuk membeberkan terdakwa yang tak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK.

AMEG—  Selain menyampaikan dua poin penting jawaban atau replik atas pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa Rendra Kresna (Nomor Perkara 84/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby), JPU KPK juga membeberkan soal uang Rp 1,5 miliar yang didalilkan penasihat hukum terdakwa sebagai pinjaman dari Junaedi kepada Rendra Kresna.

Disebutkan dalam replik JPU, terhadap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap oleh Rendra Kresna dari para pengusaha melalui Romdhoni sebesar Rp 1,5 miliar, yang didalilkan penasihat hukum terdakwa sebagai pinjaman dari Junaedi. Uang itu digunakan untuk membangun rumah Kresna Utari Devi Phrosakh di Perumahan The Araya Jl Araya Valley Nomor 29 Kab Malang.

Baca Juga ----------------------------

“Dalil dari penasihat hukum terdakwa Rendra Kresna itu haruslah ditolak. Alasannya, sesuai Pasal 12 B ayat (1) huruf b disebutkan, gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, tidak dilakukan oleh terdakwa,” kata JPU Arif Suhermanto saat membacakan replik dalam sidang Selasa (6/4/2021) lalu.

Bahwa di persidangan, lanjut Aif, terdakwa Rendra Kresna maupun penasihat hukumnya tidak pernah menunjukkan alat bukti yang sah bahwa uang Rp 1,5 miliar tersebut merupakan uang pinjaman dari Junaedi. “Maka dalil tentang uang tersebut adalah pinjaman haruslah ditolak,” lanjut Arif.

Disebutkan pula, untuk memperkuat pembuktian, terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang tidak pernah melaporkan seluruh penerimaannya tersebut kepada KPK. Sehingga berdasarkan Pasal 12 C UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, penerimaan uang oleh terdakwa Rendra Kresna tersebut haruslah diartikan gratifikasi yang dianggap suap.

“Bersama ini kami lampirkan surat keterangan Nomor 140/GTF.01/13/03/2021 dari Direktorat Gratifikasi KPK. Menerangkan bahwa terdakwa Rendra Kresna selama menjabat sebagai Bupati Malang periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK,” kata Arif.

Maka dapat disimpulkan, lanjut Arif, bahwa terdakwa Rendra Kresna terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis Surat Tuntutan Nomor 16/TUT.01.06/24/03/2020. Tanggal 16 Maret 2021.

Jawaban JPU KPK tersebut terkait pembelaan penasihat hukum Rendra Kresna yang mendalilkan bahwa Rendra Kresna tidak terbukti menerima seluruh gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp 6.375.000.000. Dari Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press Media Utama-Group Jawa Pos, pemenang lelang di Dinas Pendidikan Kab Malang tahun 2012) sebesar Rp 3.875.000.000.

Juga dari Suhardjito (Direktur PT Dharma Utama) Rp 1 miliar dan dari Romdhoni (Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Malang) yang berasal dari para pengusaha di Kab Malang, sebesar Rp 1,5 miliar.Terdakwa Rendra Kresna, lanjut replik JPU, menerima gratifikasi melalui Eryk Armando Talla yang merupakan orang kepercayaan Rendra Kresna.

“Maka kami menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Rendra Kresna dalam pembelaan tersebut. Bahwa dalam perkara aquo, terdakwa Rendra Kresna didakwa bersama-sama dengan Eryk Armando Talla telah menerima gratifikasi yang dianggap suap seluruhnya sebesar Rp 6.375.000.000,” kata Arif Suhermanto saat membacakan replik JPU.

Seperti diketahui, dalam sidang Selasa (16/3/2021) lalu, JPU KPK sudah membacakan tuntutan untuk dua terdakwa kasus gratifikasi di Kab Malang. Terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla  dituntut hukuman pidana masing-masing 4 tahun penjara.  

Terdakwa Rendra Kresna, selain tuntutan pidana 4 tahun penjara juga dituntut denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 6.075.000.000 subsider pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Sedangkan terdakwa Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby), orang kepercayaan Rendra Kresna, selain dituntut hukuman pidana 4 tahun penjara, juga dituntut denda Rp 265 juta subsider 6 bulan kurungan. Juga diharuskan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp 895.000.000 subsider pidana penjara 1 tahun 6 bulan. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Opini

Korupsi di Indonesia telah menancap pada sendi-sendi kehidupan Negara dan memungkinkan akan menjadi budaya baru dalam hidup bernegara. Fenomena ini patut diwaspadai secara serius...

Opini

Korupsi merupakan suatu permasalahan laten yang seolah oleh telah menjadi hal yang biasa di negri ini. Para pelaku korupsinya pun berasal dari golongan yang...

headline

Malang Post – Setelah menjalani proses penggeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi. Sejak awal tahun 2021 di berbagai tempat di Kota Batu. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

headline

Malang Post — Masyarakat Kota Batu dikejutkan, KPK lagi. Sebelumnya, awal tahun 2021, tim Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di sejumlah kantor OPD Pemkot...

News

AMEG—-  Dua terdakwa kasus gratifikasi di Kab Malang sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/4/2021) lalu. Rendra Kresna, Bupati Malang periode 2010-2015...

headline

AMEG – Tim penyidik KPK tak hanya menggeledah ruang kerja Azis Syamsuddin di Gedung DPR RI dan rumah dinas, tapi juga menggeledah kediaman pribadi...

headline

AMEG – Bersamaan penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, di Gedung DPR RI, penyidik KPK juga menggeledah rumah dinas kader Golkar...

Malang Raya

AMEG – Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby), orang kepercayaan Rendra Kresna saat menjadi Bupati Malang, divonis pidana 3 tahun penjara dalam sidang...