AMEG – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), lakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Sidak itu sekaligus melihat pelaksanaan tes urine yang diikuti sekitar 100 anggota Satpol PP. Dilaksanakan di lantai 4 Mini Blok Office, Jumat (16/04/2021).
Dalam pelaksanaan tes urine, Pemkot Malang bekerjasama BNN Kota Malang. Nantinya, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Malang, akan melakukan tes urine secara bergantian.
Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi mengatakan, kegiatan pagi tadi, baru sebagian personel yang mengikuti tes urine. Nantinya, personel yang belum terdaftar dalam tes kali ini, akan diikut sertakan pada tes di lingkup Perangkat Daerah (PD) lainnya.
“Personel Satpol PP itu kan jumlahnya 274. Tapi karena ketersediaan terbatas, baru 100 yang ikut jalani tes. Tapi, kami daftar semua disini. Sisanya, akan ikut jika ada pemeriksaan di PD lainnya. Memang sifatnya mendadak, langsung dari Pak Wali dan BNN,” katanya.
Lebih lanjut Priyadi mengatakan, akan ada tindakan dari BNN, jika nanti hasil tes urine kedapatan ada yang positif Narkoba.
“Kalau ada yang terdeteksi positif narkoba, nanti BNN yang menindak lanjuti. Mungkin ada semacam karantina, wajib lapor atau pembinaan dari BNN,” jelasnya.
Sementara itu, Sutiaji menambahkan, tes urine pertama di lingkungan Pemkot Malang tersebut, dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang, yang selama ini banyak terjun ke lapangan.
“Kami memang mengambil kemungkinan-kemungkinan yang dimitigasi. Hasilnya, jangan ditanyakan sekarang. Belum tahu. Harapannya, mudah-mudahan tidak ada yang positif. Terrmasuk saya tadi (ikut jalani tes urine),” sebutnya.
Jika dari hasil tes urine ada personel yang terjangkit narkoba, maka akan dilihat dari jenis kasusnya. Tidak menutup kemungkinan, yang bersangkutan melakukan rehabilitasi.
“Ada tindakan-tindakan yang sifatnya dilihat kasusnya gimana. Saya kira ada tindakan pakai rehabilitasi juga. Tapi, mudah-mudahan tidak ada (yang terjangkit Narkoba),” kata Sutiaji.
Selain itu, kegiatan tes urine ini juga masuk pada Tusi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Ada anggaran sekitar Rp200 juta untuk kegiatan ini, tusinya ada di BKPSDM. Kalau data dari BKPSDM total pegawai pemerintahan ada 1000 an, ya harapannya semua ASN bisa dites,” paparnya. (avi)