Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Gratifikasi Kab Malang: JPU Bantah Tuntutan Tak Cermat

BANTAH: JPU KPK membacakan jawaban atas pembelaan terdakwa Eryk Armando Talla, Selasa (6/4/2021) lalu. Termasuk membantah atas tudingan tuntutan tak cermat.

AMEG – Sidang kasus gratifikasi di Kab Malang tinggal menunggu dua agenda persidangan lagi. Penyampaian duplik atau jawaban dari penasihat hukum masing-masing terdakwa atas replik JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK. Rencananya digelar Selasa (20/4/2021) mendatang. Dan vonis atau putusan, dalam persidangan satu atau dua minggu berikutnya.

Sedangkan dari tiga poin yang disorot JPU dalam menyampaikan replik atau jawaban atas pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby), poin pertama yang banyak diulas. Yaitu menyangkut dalil penasihat hukum Eryk bahwa tuntutan JPU dinilai disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tudak lengkap. Hal itu mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Baca Juga ----------------------------

Disebutkan dalam pledoi penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla, dakwaan atau tuntutan JPU telah disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tersebut, terdiri dari 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Di dalam ayat 1 terdapat terdiri dari huruf a dan huruf b. Unsur tiap-tiap pasalnya berbeda.

Sehingga menjadi pertanyaan dalam perkara aquo, adalah pasal mana yang dimaksudkan oleh JPU dalam mendakwa dan menuntut terdakwa Eryk Armando Talla. Bahwa oleh karena dakwaan atau tuntutan atas terdakwa pada dakwaan kesatu ini adalah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP, dakwaan atau tuntutan JPU ini haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Benarkah tuntutan JPU atas terdakwa Eryk Armando Talla bisa disebut tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap?  Untuk menjawabnya, tim JPU KPK menyampaikan replik dalam sidang Selasa (6/4/2021) lalu, yang dibacakan bergantian oleh Arif Suhermanto,  Handry Sulistiawan dan Ihsan. Ketiganya hadir di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan terdakwa Eryk Armando Talla mengikuti jalannya sidang secara online dari Rutan KPK, Jakarta.

Tanggapan JPU KPK, keberatan penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla tersebut haruslah ditolak. Alasannya, karena apa yang menjadi dalil dari penasihat hukum merupakan materi yang seharusnya diajukan dalam tahapan keberatan atas dakwaan yang diajukan penuntut umum. Kesempatan untuk mengajukan keberatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa maupun oleh penasihat hukumnya.

Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yaitu mengatur mengenai materi keberatan dari penasihat hukum. Meliputi keberatan mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka berdasarkan Pasal 156 KUHAP tersebut, maka materi mengenai dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap, haruslah diajukan pada kesempatan yang diberikan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan.

“Penasihat hukum terdakwa perlu kiranya untuk mempelajari kembali ketentuan dalam Pasal 156 KUHAP dan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP. Sehingga tidak lagi tertukar, mana materi yang seharusnya disampaikan dalam keberatan atas surat dakwaan (eksepsi) maupun materi dalam pembelaan (pledoi),” kata Arif Suhermanto membacakan replik JPU.

Dua ayat dalam Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, merupakan satu kesatuan dalam delik tindak pidana gratifikasi. Ini diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 12 B. Maka pencantuman pasal tersebut dalam surat dakwaan adalah sudah tepat.

“Bahwa surat dakwaan yang disusun penasihat hukum sudah menguraikan dengan jelas unsure-unsur pasal yang didakwakan. Termasuk uraian unsur-unsur Pasal 12 B UU Nomor 20 tahun 2001. Sehingga dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Maka dalil penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla tersebut yang tidak benar dan tidak tepat dan harus ditolak,” lanjut Arif.

Seperti diketahui, dalam sidang Selasa (16/3/2021) lalu, JPU KPK sudah membacakan tuntutan untuk dua terdakwa kasus gratifikasi di Kab Malang. Terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla  dituntut hukuman pidana masing-masing 4 tahun penjara. 

Selasa (30/3/2021), sidang memasuki pembacaan pembelaan atau pledoi dari dua terdakwa, Eryk Armando Talla dan Rendra Kresna. Pihak Rendra Kresna membacakan pembelaan di sidang yang berlangsung pagi hari, dan pihak Eryk Armando Talla membacakan pembelaan pada sidang yang digelar siang hari. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post – Setelah menjalani proses penggeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi. Sejak awal tahun 2021 di berbagai tempat di Kota Batu. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

News

AMEG—-  Dua terdakwa kasus gratifikasi di Kab Malang sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/4/2021) lalu. Rendra Kresna, Bupati Malang periode 2010-2015...

Malang Raya

AMEG – Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby), orang kepercayaan Rendra Kresna saat menjadi Bupati Malang, divonis pidana 3 tahun penjara dalam sidang...

Malang Raya

AMEG-Rendra Kresna, Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021, divonis pidana 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (27/4/2021)...

Malang Raya

AMEG—  Sidang kasus gratifikasi di Kab Malang rencananya kembali digelar Selasa (27/4/2021) pagi ini. Agendanya, pembacaan putusan majelis hakim untuk terdakwa Rendra Kresna (Nomor...

Malang Raya

AMEG – Salah satu poin yang dibeberkan dalam duplik penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby) adalah bantahan tentang unsur penyelenggara negara atau...

Malang Raya

AMEG – Tim penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby) dalam duplik yang disampaikan Selasa (20/4/2021) lalu, menyoal beragam hal dalam replik JPU (Jaksa Penuntut Umum...

News

AMEG – Ada hal menarik yang disampaikan dalam duplik penasihat hukum terdakwa Rendra Kresna (Nomor Perkara 84/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby).  Disebutkan, tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK dalam surat...