Connect with us

Hi, what are you looking for?

Malang Raya

Gratifikasi Kab Malang: Pelaku Penyerta Tak Harus ASN

REPLIK: JPU KPK membacakan jawaban (replik) atas pembelaan terdakwa Eryk Armando Talla dan terdakwa Rendra Kresna, dalam sidang Selasa (6/4/2021).( Foto: Aziz Tri P )

AMEG— Poin kedua Jawaban JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK atau replik atas pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby), terkait dengan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal itu menurut penasihat hukum terdakwa Eryk, tidak terbukti.

Maka secara hukum, lanjut penasihat hukum Eryk, tuntutan JPU atas ketentuan pasal ini juga tidak terbukti pula. Berdasarkan fakta persidangan, secara jelas jika terdakwa Eryk Armando Talla bukanlah seorang pegawai negeri dan bukan penyelenggara negara. Maka tuntutan JPU terhadap terdakwa tidak terbukti.

Baca Juga ----------------------------

Lalu apa replik JPU atas pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut? Jawaban JPU itu dibacakan secara bergantian oleh tim JPU KPK, Arif Suhermanto, Handry Sulistiawan dan Ihsan. Disebutkan, terdakwa Eryk Armando Talla telah didakwa bersama-sama dengan Rendra Kresna (Nomor Perkara 84/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby) yang memenuhi kualifikasi subyek hukum sebagai penyelenggara negara dan sebagai pegawai negeri.

Maka dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa Eryk Armando Talla, lanjut JPU, jika dihubungkan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak perkara korupsi, ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 19 tahun 2019. Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002.

Isinya tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

“Dengan demikian, kewenangan KPK adalah pelaku penyelenggara negara dalam perkara aquo adalah Bupati Malang (Rendra Kresna) dan terdakwa Eryk Armando Talla termasuk kategori pelaku orang lain, yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara yaitu Rendra Kresna selaku Bupati Malang,” kata Arfi Suhermanto membacakan replik JPU.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subyek hukum mempunyai kualitas pribadi. Tapi dapat pula melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pihak lain yang tidak memiliki kedudukan dan kualitas sebagai penyelenggara negara. Tapi yang dilihat adalah peran pihak lain, dan apakah pihak lain tersebut mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan sebagaimana telah kami uraikan dalam tuntutan, dalam rumusan terdapat tiga bentuk penyertaan. Yaitu, yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (mede pleger). Sehingga untuk penyertaan, di mana ada dua orang atau lebih melakukan tindak pidana, maka tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan.

“Sehingga tidak perlu bagi terdakwa Eryk Armando Talla harus memenuhi unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, baru perkara itu dapat dikatakan terbukti. Dalam perkara aquo, Rendra Kresna adalah pelaku (daader) yang mempunyai wewenng karena jabatannya sebagai Bupati Malang. Sedangkan terdakwa Eryk Armando Talla, merupakan pelaku peserta yang mewujudkan sempurnanya delik,” lanjut Arif.

Terdakwa Eryk Armando Talla, lanjut replik JPU, sebagai orang yang melakukan kehendak Rendra Kresna dalam mengkoodinir mengenai pengkondisian pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kab Malang, serta menjadi perantara (intermediary) dalam penerimaan uang untuk kepentingan Bupati Malang Rendra Kresna. Sehingga keduanya memiliki persamaan kehendak sebagaimana diakui perbuatannya oleh terdakwa Eryk Armando Talla.

Juga sesuai dengan alat bukti lainnya, baik keterangan saksi maupun petunjuk. Kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh terdakwa Eryk Armando Talla dengan Rendra Kresna menunjukkan adanya kesatuan kehedak (bewuste samenwerking) dan kesatuan perbuatan fisik (physieke samenwerking). Saling melengkapi satu sama lain dengan mewujudkan delik.

“Maka perbuatan terdakwa Eryk Armando Talla masuk dalam klasifikasi turut serta melakukan. Sehingga, dalil dari penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak,” tegas Arif.

Seperti diketahui, ada tiga poin penting yang disorot JPU KPK dalam menyampaikan replik atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla  Hal itu yang dibacakan tim JPU KPK, dalam sidang kasus gratifikasi di Kab Malang, Selasa (6/4/2021) lalu. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Poin pertama menyangkut tuntutan JPU yang dinilai penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Poin kedua terkait unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menurut penasihat hukum terdakwa Eryk, tidak terbukti.

Sedangkan poin ketiga adalah tuntutan pokok untuk terdakwa Eryk Armando Talla yang sama dengan tuntutan yang diberikan kepada pelaku utama, terdakwa Rendra Kresna. Padahal porsi kedua terdakwa tersebut adalah berbeda. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sudah dimulai sejak Sabtu (3/7/2021). Jika tidak ingin kecele, masyarakat yang memiliki kepentingan di sejumlah Organisasi...

Malang Raya

Malang Post – Bupati Malang, HM Sanusi merombak formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang. Pengukuhan dan pelantikan digelar di Pendopo Agung Kabupaten...

Malang Raya

Malang Post – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XII Provinsi Jawa Timur di Pemkot Malang. Kegiatan tersebut digelar...

Malang Raya

Malang Post – Kuota penerimaan calon aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bertambah. Hal ini setidaknya menjadi sedikit angin segar...

headline

Malang Post – Setelah menjalani proses penggeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi. Sejak awal tahun 2021 di berbagai tempat di Kota Batu. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Malang Raya

AMEG – Pemkot Batu mencatat 69 ASN tidak masuk kerja hari pertama pasca libur lebaran. Mereka tak masuk kerja tanpa melampirkan keterangan yang jelas....

Nasional

AMEG – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim meraih akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Akreditasi A tersebut diberikan untuk empat...

Malang Raya

AMEG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu mencatat, 69 ASN tak masuk kerja di hari pertama kerja, pasca libur...