Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Pengadaan Aplikasi si Jaka Dinilai Boros Anggaran

Ketua AKD Kabupaten Malang, Hasan Bashori.

AMEG – Pengadaan program aplikasi Jaga dan Kawal Dana Desa (Si Jaka) disoroti oleh sejumlah pihak. Pasalnya, besar anggaran yang diajukan oleh pihak pengembang, dinilai kurang masuk akal. Dimana, setiap desa diminta untuk membayar biaya sebesar Rp 9.500.000.

Terlebih, jika diakumulasi dengan jumlah desa di Kabupaten Malang yang mencapai 378 desa, maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp 3 Miliar lebih. Ditambah lagi, sejumlah pihak menyebut bahwa pengadaan aplikasi si Jaka ini, dinilai kurang memiliki dasar hukum.

Baca Juga ----------------------------

“Saya rasa itu kurang ada dasarnya. Kenapa bisa tiba-tiba ada pengadaan aplikasi seperti itu. Itu dasarnya apa tolong ditunjukan. Itu nilai juga besar. Apalagi jika diakumulasi dengan jumlah desa di Kabupaten Malang,” ujar Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Ngebruk, M Huda Prastoto. 

Dirinya mengaku, dari koordinasi yang ia lakukan, pihak Pemdes ragu untuk bisa berkontribusi terkait pengadaan aplikasi tersebut. Alasannya, karena dinilai kurang memiliki dasar aturan yang jelas, mereka khawatir kontribusi yang mereka berikan malah berpotensi menjadi penyalagunaan wewenang dalam penggunaan anggaran. 

“Ya jelas ragu dan khawatir. Untuk pengadaan dengan jumlah sekian juta, kalau tidak ada dasar aturan yang jelas, ya khawatir jika disebut sebagai penyalahgunaan anggaran. Dasarnya apa kita mengeluarkan biaya untuk aplikasi tersebut,” imbuh pria yang akrab disapa Huda ini. 

Dari informasi yang dihimpun, pengadaan aplikasi ini dilakukan oleh CV Citra Adi Perdana. Dalam surat yang dikeluarkan oleh CV. Citra Adi Perdana bernomor 042/CAP-BIMTEK/IV/2021, terdapat susunan rundown bimbingan teknis bagi Kepala Desa se Kabupaten Malang. 

Di dalam surat tersebut juga terlampir terkait upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, planning, budgeting dan monitoring melalui aplikasi si Jaka. 

Bahkan, hal itu juga dinilai terburu-buru. Sebab, saat ini sudah ada aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang juga memiliki fungsi sama dengan gambaran umum aplikasi si Jaka

“Penggunaan Siskeudes saja saat ini masih belum maksimal. Bagaimana mau bikin aplikasi lagi,” tegas Huda. 

Sebagai informasi, di dalam surat tersebut juga terlampir sejumlah anggaran biaya pengadaan. Seperti biaya Bimtek, yang mewajibkan desa harus membayar sebesar Rp 4.500.000, seminar kit Rp 200.000, Alat pelindung diri (APD) Rp 100.000, biaya akomodasi untuk Kepala Desa dan 1 orang perangkatnya Rp 1.000.000, infrastrukstur teknologi informasi sebesar Rp 2.700.000. Totalnya Rp 9.500.000

“Iya itu yang membuat ragu. Harus dianggarkan dari mana. Dan dasarnya apa?,” pungkas Huda.(yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

News

Malang Post — Panik bercampur syok dan bersyukur sempat selamatkan diri, Rabu (27/10/2021) siang, saat mesin mobil padam tepat di jalur perlintasan kereta api. Brakkk!!...

News

Malang Post – Apa yang sesungguhnya terjadi di rumah Farm Flower Losari Singosari masih misteri. Apa sebab Fitri meninggal dan Agung mengalami luka tusuk...

News

Malang Post —  Para sahabat Fitri dan Agung, kaget dan tidak menyangka tragedi Senin (25/10/2021). Para sahabat ini mengenal pasangan Fitri – Agung sebagai...

News

Malang Post –Seputaran Jl Suropati RT03/RW03 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Senin (25/10/2021) jelang petang, mendadak gempar. Seorang perempuan tergeletak tidak bernyawa dan...

News

Malang Post – Lagi, bayi dibuang di Kabupaten Malang. Tapi naas, nyawa bayi perempuan tidak terselamatkan karena tenggelam di sungai. Sebelumnya, bayi terselamatkan usai...

Pendidikan

Malang Post –  Universitas Brawijaya Malang patut berbangga. Karena salah satu fakultasnya, yaitu Fakultas Teknologi Peternakan meluncurkan aplikasi ABC E-MART. Aplikasi ini dipasarkan melalui...

Malang Raya

Malang Post – Pemerintah Kota Malang, TNI-Polri, SAR Kota Malang, dan instansi terkait mengikuti Apel Gelar Pasukan Antisipasi Bencana Alam. Ini dalam rangka penanggulangan...

Malang Raya

Malang Post — Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Malang mengajak masyarakat agar kembali ke koperasi dan menjauhi pinjaman online, karena membahayakan, Sedangkan koperasi adalah soko...