Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Karena Pandemi DBHCT Peruntukkannya Digeser

AMEG-Pandemi Covid-19, meluluhlantakkan sektor ekonomi. Berbagai macam potensi sumber anggaran, difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) 2021.

Ketentuan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCT.

Baca Juga ----------------------------

Tahun 2021, Kota Batu dapat kucuran Rp18,9 miliar. Sebelumnya anggaran DBHCT yang diterima Rp15 miliar.

Kasubag Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Batu, Dwi Nova Andriany menjelaskan, tahun ini, 50 persen DBHCT, dialokasi untuk kesejahteraan masyarakat. Rinciannya, 15 persen untuk permodalan dan pelatihan. Serta 35 persennya untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Di bidang kesehatan masyarakat, kata dia, disalurkan dalam bentuk BLT, untuk 68 warga Kota Batu, yang bekerja di pabrik rokok.

Untuk besaran nilai bantuan, bagi penerima manfaat, diupayakan Rp300 ribu per bulan. Diberikan sepanjang satu tahun.
”Syaratnya pekerja pabrik rokok yang masih aktif dan belum menerima bantuan. Kalau sudah menerima BLT lainnya, tidak diperbolehkan,” ujarnya kepada Ameg.id.

Pagu alokasi DBHCT 2021, juga dimanfaatkan bidang kesehatan dan penegakan hukum. Masing-masing mendapatkan 25 persen. Meski tahun sebelumnya, bidang kesehatan dialokasikan 50 persen.

Namun, kata dia, dalam rangka pemulihan ekonomi, pos anggaran di bidang kesehatan dipangkas sebesar 25 persen. Sisanya dialihkan pada bidang kesejahteraan masyarakat, hingga total jadi 50 persen.

Khusus bidang kesehatan, pemanfaatan DBHCHT berupa program pembinaan lingkungan sosial. Untuk mendukung bidang kesehatan. Seperti pelayanan kesehatan, baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif. Prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Covid-19. Termasuk penyediaan, peningkatan atau pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas kesehatan.

Lebih lanjut Nova menuturkan, bidang penegakan hukum meliputi, sosialisasi pemberantasan cukai rokok ilegal, di tiap-tiap pemdes. Serta melakukan operasi di tiap-tiap toko, dalam upaya pemberantasan rokok yang dilekati pita cukai palsu ataupun tidak dilekati pita cukai.

”Tahun 2020 lalu, kami bersama Satpol PP datang ke 200 toko eceran. Tapi tidak ditemukan,” tandasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post – Program yang digencarkan Walikota Malang Drs H Sutiaji tentang lima strategi penanganan Covid mulai membuahkan hasil. Diantaranya Malpro (Malang beli produk lokal),...

Malang Raya

Malang Post – Ada yang menarik setelah rapat evaluasi Pemkot Malang dan Forpimcam Lowokwaru dan Blimbing. Walikota Malang Sutiaji dan peserta rakor mempraktekkan cara menggunakan...

Malang Raya

Malang Post –  Jumlah kasus Covid masih tinggi. Pemkot Malang pun menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Forum Koordinator Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Kali ini Kecamatan...

Malang Raya

Malang Post – Warga Kabupaten Malang menyambut antusias gelaran Vaksinasi Gotong Royong. Giat ini diselenggarakan IKA (Ikatan Keluarga Alumni) dan Keluarga Besar UB (Universitas Brawijaya),...

Malang Raya

Malang Post – Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan cara efektif. Menyediakan air minum kualitas aman (siap diminum) dan tidak...

Malang Raya

Malang Post – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang punya pemimpin baru. Setelah ditinggal purna tugas Ir Hadi Santoso,...

Malang Raya

Malang Post – Aparat gabungan kembali menggelar patroli dalam rangka PPKM Level 4. Sebagai upaya menegakkan aturan PPKM dan disiplin prokes. Sebanyak 40 personel gabungan...

News

Malang Post – Pandemi mengharuskan setiap individu menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan higienis. Namun masih diberlakukan PPKM. Mobilitas harus dikurangi. Berdiam...