Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

PKS Smart Market Tak Bisa Dibatalkan Sepihak

Situbondo – Polemik Pengelolaan Kerjasama (PKS) Smart Market (SM) atau Simposium (Situbondo Market Point – Sinergi Usaha Mikro) yang berada di Kompleks Pasar Minbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, akhirnya direspons pihak pengelola.

Aman Al Muhtar, juru bicara pihak pengelola SM mengatakan, bahwa PKS dalam pengelolaan SM itu tidak ada yang melanggar aturan. Alias sah-sah saja.

Baca Juga ----------------------------

“PKS antara Pemkab Situbondo dengan CV Matlamat Agung yang dinilai cacat hukum tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apalagi dibilang, batal demi hukum. Kalau kita lihat, sudah jelas di perjanjian kerjasama, ini syarat sahnya perjanjian kan sudah terpenuhi dan menjadi sah dan mengikat para pihak,” jelas pengacara muda asal Situbondo ini.

Lebih lanjut menurutnya, sudah jelas 4 syarat sahnya perjanjian. Yakni, sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab causa yang halal. Persyaratan pertama dan kedua disebut syarat subyektif, sedang ketiga dan keempat adalah syarat obyektif.

“Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak dapat terpenuhi, maka perjanjian itu  batal demi hukum. Apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu  dapat dibatalkan pengadilan. Jika belum, perjanjian terus berlaku,” ujar Aman, panggilan akrabnya.

Aman menambahkan, jika prosedurnya tidak tepat itu bukan lagi salah pihak ketiga atau investor. Sebab, soal regulasi dan aturan perjanjian kerja sama, pihak pemkab lebih tau dan paham.

“Saya harap pihak terkait duduk bersama, untuk nenyelesaikan permasalahan ini. Karena pastinya jika ini dibatalkan, maka akan lebih banyak yang dirugikan. Selain pihak investor, pemkab,  sudah pakai uang rakyat kok malah rugi,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto yang getol mempersoalkan PKS SM mengatakan, pihaknya hanya menginginkan kerjasama itu sesuai peraturan perundang-undangan.Sikap ini sudah disampaikan DPRD dalam forum-forum resmi, termasuk ketika rapat paripurna.

“Keinginan kami hanya satu, dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, terlepas dari siapapun pengelolanya,” katanya.

Ia menjelaskan, pola kerjasama terhadap aset milik daerah mengacu pada Perda No 06 Tahun 2019. Sedang yang terjadi, ada beberapa poin yang tidak sesuai aturan. Dari sisi administratif misalnya, tidak disebutkan obyek yang dikerjasamakan dalam dokumen kerjasama.

“Masih bias. Tidak disebutkan ruko mana, blok berapa. Ini yang kami minta dievaluasi,” paparnya. 

Selain itu, penentuan besaran kontribusi dan bagi hasil juga tidak sesuai dengan perda. Hadi menyebut sewa ruko hanya sebesar Rp 35 juta per tahun.

“Kemudian amanah perda, nominalnya ditetapkan tim yang dibentuk bupati. Sementara, sampai saat ini tidak ada tim yang dibentuk,” pungkasnya.(hab/zai)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Relawan Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun mendapatkan pelatihan penanganan covid-19, Jumat malam (26/11). Pelatihan itu terlaksana di gedung serba guna RW 07...

Pendidikan

Malang Post –  Universitas Negeri Malang melaksanakan kunjungan ke Universitas Padjadjaran Bandung dan Institut Teknologi Bandung pada 25-26 November 2021. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...

headline

Malang Post – Kehadiran Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia tak dapat dipungkiri telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Terlebih saat kalangan underserved dan unbanked...

Pendidikan

Malang Post – Politeknik Negeri Malang (Polinema) kembali menyelenggarakan wisuda ke-55 secara hybrid (luring dan daring). Peserta kali ini mahasiswa Magister Terapan, Sarjana Terapan dan...

Malang Raya

Malang Post – Sasaran rasda yaitu 120 orang warga pra sejahtera Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun kota Malang. Penyerahan rasda tersebut terlaksana di e-warung Amanah...

Pendidikan

Malang Post – Peringati dies natalis yang ke 36 tahun, prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) gelar webinar nasional bertema Potensi Sektor Pertanian dan...

Pendidikan

Malang Post – Universitas Islam Malang kembali menjalin kerjasama kesepahaman dengan beberapa perguruan tinggi dalam negeri. Kali ini menggandeng Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)...

Malang Raya

Malang Post – Kamis malam (25/11), tim gabungan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang melaksanakan penegakan tersebut. Tim gabungan ini terdiri dari anggota Polsek Kedungkandang...