Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Istana : Tak Ada Rencana Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Foto : Setneg.go.id)

Jakarta – Pemerintah tidak memiliki rencana untuk  merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang ramai diperbincangkan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2) mengutip CNNIndonesia.

Baca Juga ----------------------------

Menurut Pratikno, pelaksanaan Pemilu 2019 sesuai dengan aturan dalam UU Pemilu 7/2017 pun telah berjalan dengan sukses. Meski ada kekurangan kecil dalam implementasinya, kata Pratikno, merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU).

Terkait UU 10/2016 tentang Pilkada yang dijadwalkan berlangsung secara serentak pada November 2024, Pratikno mengatakan aturan dalam beleid tersebut belum dijalankan. Sehingga pemerintah tidak berencana untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada tersebut.

“Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya. Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelas mantan Rektor UGM ini.

Pratikno menegaskan bahwa revisi kedua UU tersebut bukan usulan pemerintah. Sejak awal pemerintah tidak pernah berniat merevisi UU Pemilu maupun Pilkada.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik, seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR sempat mengusulkan draf revisi UU Pemilu yang memuat sejumlah perubahan. Salah satunya mengenai normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023, lalu Pemilu daerah pada 2027. Sementara Pemilu tetap dihelat pada 2024.(cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post — Polres Malang kejar target vaksinasi. Kapolres Malang AKBP R Bagoes Wibisono bersama Forkopimda terus upayakan percepatan vaksinasi. Seperti yang terlihat di Lembah...

Malang Raya

Malang Post – Senin, 27 September 2021, hari ini, vaksinasi di Sukun digelar di dua lokasi.Pertama, vaksinasi covid-19 untuk warga masyarakat di wilayah kerja...

Malang Raya

Malang Post – Polres Malang menggelar pemilihan Duta Lalu Lintas 2021 di Gedung Satpas Polres Malang, Jum’at (24/9/2021). Kapolres Malang AKBP R Bagoes Wibisono bersama...

headline

Malang Post – Anggota Komisi I DPR RI dapil Malang Raya, Kresna Dewanata Phrosakh menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya,Jika dinilai dari sisi historis Kabupaten Malang...

headline

Malang Post — Tersangka pembunuh Ratna Darumi (56) warga Jl Emprit Mas, RT 04/RW 10, Kelurahan/Kecamatan  Sukun, Kota Malang telah ditetapkan Polresta Malang Kota. Pelaku...

Malang Raya

Malang Post – Dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19kegiatan vaksinasi terus gencar dilaksanakan di wilayah Kota Malang. Terkait upaya tersebut Pemerintah Daerah melaksanakan Vaksinasi...

Malang Raya

Malang Post – Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan  Edy  Jarwoko, memberi apresiasi pada FKUB Kota Malang yang menggelar dialog umat beragama di Hotel Tugu...

Malang Raya

Malang Post – Guna kelancaran kegiatan Vaksinasi di wilayah Kota Makang, TNI/POLRI dan Tim Satgas Covid-19 Kota Malang melaksanakan pengamanan dan pemantauan jalannya vaksinasi...