News

Dewan Belum Terima Gaji Dua Bulan

Situbondo – Situbondo tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Hal ini membuat seluruh anggota DPRD setempat sejak Januari lalu belum menerima gaji.

Belum ada keputusan berupa sanksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait masalah ini. Namun sesuai pasal 311 ayat (2) dan pasal 312 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati, serta anggota DPRD, tidak boleh diberikan. Sebab APBD Situbondo Tahun 2021 belum disahkan, sampai batas akhir pengesahan, yakni 31 Desember 2020.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Situbondo, H Fahrudi Apriawan mengaku hingga 9 Februari 2021, dia belum terima gaji dan hak keuangan lainnya. Fahrudi juga mengungkapkan APBD 2021 belum juga disahkan. Sebab Plt Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi, yang juga calon petahana yang kalah dalam Pilkada Situbondo 2020, tidak mau menandatangani KUA-PPAS yang sudah dibahas bersama DPRD.

Ditegaskan Fahrudi, terkait ini DPRD akan melakukan gugatan hukum secara kelembagaan ke Pengadilan Negeri (PN) Situbondo. “Kita akan menggugat eksekutif, Plt Bupati Yoyok Mulyadi. Karena sudah menghambat hak keuangan anggota dewan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Hadi Prianto, Ketua Fraksi Partai Demokrat.Menurutnya, DPRD sudah menerima surat dari Wabup Yoyok Mulyadi, bahwa pemkab tidak akan membayar gaji dewan sebelum ada surat petunjuk dari Kemendagri.

H Tolak Atin, Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo mengaku hanya bisa pasrah dan menunggu. Dia tak bisa berbuat apa-apa, sebab pemerintahan saat ini, masih dijabat Plt Bupati Yoyok Mulyadi, yang merupakan calon dukungannya yang kalah saat Pilkada 2020 lalu.“Ya kita hanya bisa menunggu saja. Itu saja,” jelasnya singkat.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi,menegaskan, seharusnya gaji DPRD untuk Januari dan Februari sudah bisa dicairkan. Sebab, hingga kini, belum ada keputusan mengenai sanksi dari tidak disahkannya APBD hingga batas akhir pengesahan.

Atas permasalahan itu, lanjutnya, DPRD sudah melayangkan surat ke gubernur dan Kemendagri.“Kita masih menunggu balasannya,” pungkasnya. (zai/ekn)

Click to comment

You May Also Like

Malang Raya

AMEG – Pemkot Batu melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu pada tahun 2021 ini akan melakukan pembenahan 160 Rumah Tidak Layak […]

headline

AMEG – Peraturan peniadaan mudik sudah diujung tanduk. Peraturan tersebut akan berakhir pada 17 Mei pukul 23.59. Setelah tahap peniadaan mudik […]

Malang Raya

AMEG – Hari terakhir pemberlakuan kebijakan larangan mudik, Senin (17/5/2021) sejumlah ruas jalan di Malang Raya sudah mulai dipadati kendaraan. […]

headline

AMEG – Layanan pemeriksaan Rapid Test Antigen dan GeNose C19 di Stasiun Malang dipindahkan ke lokasi baru yang berada di sisi […]

Dahlan Iskan

Akhirnya polisi sepakat dengan Tesla: kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan autopilot. Itu berarti, polisi Texas harus meralat keterangan awalnya. Yang […]

headline

AMEG – Puluhan pegiat kemanusiaan, sejak Minggu (16/5/21) pagi hingga siang berada di Pantai Sendiki, Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, […]

headline

AMEG – Puluhan anggota tim pencari, masih menyisir pantai Sendiki Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, untuk menemukan Yudha, pemuda Singosari yang […]

Kriminal

AMEG – Disidik anggota Reskrim Polsek Turen, tersangka Khoir mengaku mencuri lebih dari sekali. Hingga kini, pengakuannya masih didalami penyidik dan […]

Kriminal

AMEG – Berulangkali mencuri sepeda motor, apes kemudian menimpa maling asal Wajak saat beraksi di Kecamatan Turen. Sempat ramai di media […]

Copyright © 2020 Malang Post I All rights reserved.

Exit mobile version