Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Palsukan Surat Rapid Terancam Pidana

MENDARAT: Tambahan vaksin Covid-19 sebanyak 1,8 juta dosis ketika tiba di Bandara Soekarno Hatta. (Foto: Satgas Penanganan Covid-19)

Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19, menanggapi berbagai informasi yang ramai di media sosial. Tentang hasil rapid tes Covid-19 yang dipalsukan dan terdapat indikasi transaksi jual beli. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menegaskan, perbuatan itu dapat berujung pada sanksi pidana. 

Karena surat keterangan dokter yang menyatakan negatif Covid-19, adalah aturan dari prasyarat perjalanan. Yang  bertujuan mencegah penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. 

Baca Juga ----------------------------

‘’Dari segi hukum pidana, tindakan menyediakan surat keterangan dokter palsu, dapat dijatuhkan sanksi. Diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 267 ayat 1, pasal 268 ayat 1 dan 2. Yaitu pidana penjara selama 4 tahun,’’ tegasnya saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Gedung BNPB, akhir pekan ini.

Masyarakat diminta untuk menghindari melakukan praktek kecurangan tersebut. Bahkan bila ada masyarakat yang mengetahui hal tersebut terjadi, diminta segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena jika dibiarkan, dapat berdampak pada penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat tidak terkendali.

Bahayanya lagi, dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa. Apabila orang yang ternyata positif, namun menggunakan surat keterangan yang palsu dan akhirnya menulari mereka yang berada di kelompok masyarakat yang rentan.

‘’Maka jangan pernah bermain-main dengan hal ini,’’ tegas Wiku. 

Sementara itu terkait tambahan vaksi Covid-19, sebanyak 1,8 juta dosis sudah tiba di bandara Soekarno Hatta Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (31/12/2020) lalu. Diangkut menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER Garuda Indonesia.

Hadir saat penjemputan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, vaksin yang dimuat dalam 11 buah Envirotrainer, peti kemas berpendingin, dibawa ke warehouse Garuda Indonesia terlebih dahulu. Untuk dilakukan pengisian ulang daya Envirotainer.

Vaksin kemudian dibawa dengan empat truk flatbed ukuran 40 feet. Disimpan di lokasi penyimpanan khusus milik Bio Farma di Bandung, dengan protokol penyimpanan vaksin secara aman sesuai dengan standar WHO.

Kedatangan vaksin ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya 1,2 juta vaksin Sinovac tiba pada 6 Desember 2020 lalu. Hingga total ketersediaan vaksin bentuk jadi asal Sinovac menjadi 3 juta dosis. Selanjutnya akan diikuti dengan pengiriman suplai vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku (bulk), sebanyak 140 juta dosis secara bertahap dimulai dari bulan Januari 2021.

Sebelumnya pemerintah melalui Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) Tbk. menandatangani kesepakatan suplai vaksin COVID-19 dari Novavax – pengembang vaksin dari Amerika dan Kanada, dan AstraZeneca – pengembang vaksin dari Inggris dan Jerman. Masing-masing 50 juta dosis dengan opsi penambahan 80 juta dosis vaksin Novavax dan 50 juta dosis vaksin AstraZeneca.

‘’Kita menyaksikan kedatangan tahap ke-2 vaksin Sinovac ke Indonesia. Insyaallah dengan do’a seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, vaksin ini sudah bisa kami distribusikan ke 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Kita bisa memulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita,’’ kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan persnya.

Sementara, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengungkapkan, ‘’Dari awal kita terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai dari berbagai sumber lain. Secara paralel pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan Pfizer (dan BioNTech) yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman,’’ paparnya.

‘’Kemarin kita menerima kabar, Emergency Use Authorization (EUA) untuk AstraZeneca telah diberikan oleh Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA) Inggris. Ini tentunya kabar yang baik karena MHRA merupakan salah satu dari enam stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme reliance dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Melalui mekanisme reliance ini proses penerbitan UEA oleh Badan POM, atas AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil EUA di Inggris dapat dijadikan basis dan review EUA di Indonesia,’’ paparnya. (* – rdt)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Senin, 27 September 2021, hari ini, vaksinasi di Sukun digelar di dua lokasi.Pertama, vaksinasi covid-19 untuk warga masyarakat di wilayah kerja...

Malang Raya

Malang Post – Polres Malang menggelar pemilihan Duta Lalu Lintas 2021 di Gedung Satpas Polres Malang, Jum’at (24/9/2021). Kapolres Malang AKBP R Bagoes Wibisono bersama...

headline

Malang Post – Anggota Komisi I DPR RI dapil Malang Raya, Kresna Dewanata Phrosakh menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya,Jika dinilai dari sisi historis Kabupaten Malang...

headline

Malang Post — Tersangka pembunuh Ratna Darumi (56) warga Jl Emprit Mas, RT 04/RW 10, Kelurahan/Kecamatan  Sukun, Kota Malang telah ditetapkan Polresta Malang Kota. Pelaku...

Malang Raya

Malang Post – Dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19kegiatan vaksinasi terus gencar dilaksanakan di wilayah Kota Malang. Terkait upaya tersebut Pemerintah Daerah melaksanakan Vaksinasi...

Malang Raya

Malang Post – Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan  Edy  Jarwoko, memberi apresiasi pada FKUB Kota Malang yang menggelar dialog umat beragama di Hotel Tugu...

Malang Raya

Malang Post – Guna kelancaran kegiatan Vaksinasi di wilayah Kota Makang, TNI/POLRI dan Tim Satgas Covid-19 Kota Malang melaksanakan pengamanan dan pemantauan jalannya vaksinasi...

Malang Raya

Malang Post – Dialog kerukunan diselenggarakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Malang di Hotel Tugu Kota Malang, Sabtu (25/9/2021). KH Taufik Kusuma, Ketua...