Malang Post

You are here: Metro Raya Ikut Diklat Kepsek Bayar Rp 2 Juta

Ikut Diklat Kepsek Bayar Rp 2 Juta

Share
MALANG-Munculnya pungutan sebesar Rp 2 juta atau swadana yang harus dikeluarkan oleh peserta diklat Kepala Sekolah (Kepsek) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang, dianggap oleh PP Otoda FH Unibraw sebagai sikap yang kebablasan.
Direktur Klinik Hukum PP Otoda FH Unibraw Syahrul Sajidin, peserta diklat seharusnya tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengangkatan Kepsek. Dengan cacatan, jika prosedur yang dilakukan mulai awal, memang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Mengingat, untuk kebutuhan itu seharusnya keluar dari angaran daerah melalui dana APBD.
“Jadi perlu ditegaskan dalam pengangkatan Kepsek ini, memang BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tidak berwenang untuk menyelenggarakan seleksi pengangkatan Kepsek. Namun, dari sinilah nanti BKD akan mengarahkan untuk melakukan koordinasi dengan lembaga penjamin pendidikan Jatim yang ditunjuk sesuai Permendiknas. Siapa, yakni LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Jatim di Surabaya atau LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) di Solo,” terang Syahrul.
Dari dua lembaga yang ditunjuk itulah ungkapnya, nantinya akan muncul sertifikat dengan nomor unik yang dimunculkan oleh lembaga penjamin. Nomor itu, langsung terdaftar di Mentri Pendidikan.
“Kalau Disdik menilai jika harus ke lembaga penjamin akan lebih mahal dengan mengeluarkan biaya sampai sekitar Rp 8 juta, dan lebih baik menyelenggarakan sendiri namun dengan biaya Rp 2 juta, itu malah yang salah. Apalagi, biaya yang dikeluarkan sebenarnya adalah dari APBD,” tambahnya.
Proses atau tahapan yang diduga menyalahi itulah, papar Syahrul, yang perlu dipertanyakan. Karena dari awal, memang ada sejumlah kejanggalan. Seperti quota pendaftaran, dari tujuh kekosongan jabatan Kepsek yang akan berlangsung di Tahun 2013, dengan uraian Kepsek SMP 5 orang, Kepsek SMA 1 orang dan Kepsek SMK 1 orang, justru diising dengan pendaftar yang melebihi quota maksimal dua kali jumlah kekosongan. Begitu juga dengan peserta yang lolos, pun melebihi dari quota yang diatur yakni 1,5 dari kekosongan.
“SMP total ada 22 peserta yang lolos seleksi, sementara SMA ada 4 yang lolos dan SMK ada 2 peserta. Inikan sudah jelas tidak profesional,” paparnya.
Yang tidak kalah menariknya, dari peserta yang lolos, tiga diantaranya diketahui sudah menjadi Kepsek. Diantaranya di SMP Donomulyo, SMPN Singosari dan SMAN Bantur.
Saat ini, sebanyak 191 orang calon kepala sekolah tengah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah mulai akhir bulan Februari sampai tiga bulan kedepan di Hotel Air Panas Songgoriti, Kota Batu. (sit/aim)
comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.