Malang Post

You are here: Kriminal Hati-Hati Kasus Hardi Dihentikan

Hati-Hati Kasus Hardi Dihentikan

Share
Wahab Adhinegoro

MALANG- Ketua DPD Jatim Ikadin, Wahab Adhinegoro, SH.MH turut buka suara terkait kontroversi status P-22 perkara keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) No 17 tanggal 17 Maret 2012, dengan tersanka Dr Hardi Soetanto. Dia mengingatkan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus sesegera mungkin memproses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah diserahkan penyidik Satreskrim Polres Malang Kota kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Kamis (28/2) lalu. Menurutnya, jaksa harus segera menentukan apakah kasus ini akan dibuatkan Surat Perintah Penghentikan Penyidikan (SP3) ataukah dilanjutkan ke pengadilan.
”Meskipun aturan waktunya tidak diatur dalam KUHAP, namun tersangka atau pelapor harus segera mendapat penjelasan bagaimana proses hukum berikutnya. Tersangka bisa menanyakan bagaimana statusnya. Sedangkan pelapor bisa menggugat kalau kasus ini malah di-SP3kan oleh jaksa. Itu kalau pelapor tidak terima dengan keputusan jaksa,” terangnya. Kalau ini tidak dilakukan oleh jaksa, lanjut Wahab, sapaannya, jaksa bisa dikatagorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Dia lantas menerangkan, dalam perkara pidana keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara RUPSLB PT. HMH, yang dibutuhkan oleh jaksa sebenarnya hanyalah bukti materiil. ”Dalam aturannya begitu. Formil hanya menambahkan keterangan saja. Namun dalam perkara pidana, yang lebih diutamakan adalah bukti materiil. Saya lihat, ini semua sudah diserahkan penyidik kepada kejaksaan,” papar dia.
Disinggung tentang putusan sidang perdata Nomor : 71 / Pdt.G / 2012 / PN Mlg, pada 19 Februari yang dimenangkan oleh penggugatnya Dr FM Valentina SH, M Hum terhadap Hardi, dia menerangkan masih belum bisa menjadi patokan agar perkara pidana keterangan palsu tersebut segera disidangkan. ”Sebab, masih ada upaya hukum dari tergugat. Sehingga bisa dikatakan, keputusan pengadilan itu belum memiliki kekuatan tetap. Yang jelas, saya amati, dalam kasus antara Hardi dan Valentina ini, bukan sengketa hak namun lebih berat pada sengketa kepentingan,” tegasnya. (mar) 
comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.