Malang Post - Walhi Jatim: 53 Sumber Air Hilang di Kota Batu

Jumat, 03 April 2020

  Mengikuti :


Walhi Jatim: 53 Sumber Air Hilang di Kota Batu

Senin, 24 Feb 2020

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur (Jatim) tanggapi masalah banjir yang melanda wilayah Kota Batu dalam musim hujan tahun ini. Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur (Jatim) Purnama Dwikora Negara, memberi penjelasan kepada Malang Post, Minggu, (23/2). Banjir yang melanda wilayah Kota Batu diakibatkan oleh titik poin ekologi kritis terhadap kondisi hutan serta lahan.
Kata dia,hutan dan lahan telah dialihfungsikan sebagai tempat pembangunan wisata maupun pembangunan bangunan hotel di dekat sumber air. Jika dilihat dari titik ketinggian, sebenarnya Kota Batu merupakan sebuah daerah yang berada di kawasan atas. Sehingga seharusnya banjir bisa tidak akan terjadi.
“Namun, berdasarkan data yang dimiliki Walhi Jatim sumber air yang seharusnya 110 titik berkurang menjadi 57 sumber air saja untuk saat ini yang kelihatan di Kota Batu,” ungkapnya.
Lebih lanjut Purnama juga menambahkan, dampak dari hilangnya 53 sumber air di Kota Batu, tentunya dipengaruhi oleh pengalihfungsian lahan hutan yang dijadikan kawasan wisata. Termasuk pembangunan hotel atau villa di dekat sumber air, tentunya berdampak pada kurangnya aliran air untuk ditampung di kawasan tersebut.
Ia menjelaskan, kawasan hutan yang ada di Kota Batu yang dikelola oleh Perhutani untuk saat ini, seharusnya bisa mengurangi dampak banjir. Tapi, kenyataannya mayoritas hutan di Kota Batu adalah hutan produksi yang dieksploitasi sebagai tempat kawasan wisata. Yang tentunya di dalam kawasan tersebut ada pengosongan pohon yang besar untuk dialihfungsikan sebagai tempat pengunjung. “Akibatnya ketika hujan, air tidak bisa dibendang oleh lahan yang kosong,” tegasnya.
Masih kata Purnama, pemerintah Kota Batu seharusnya membuat sebuah kebijakan yang sekiranya bisa membatasi pengalihfungsian lahan oleh masyarakat atau perhutani dalam kawasan tertinggi. Supaya dengan adanya kebijakan pemerintah daerah izin-izin pembangunan dan pengosongan lahan bisa teratasi, serta dapat mengurangi dampak dari terjadinya banjir.
 “Karena sering kali terjadi masyarakat dimobilisasi menanam pohon, namun di ruang kebijakan sangat mudah mengeluarkan izin untuk eksploitasi lingkungan. Supaya tidak terjadi bencana, menanam pohon saja tidak cukup.
Perlu ada moratorium untuk menghentikan izin yang berkaitan dengan ancaman ekologi kritis. Menanam pohon hanya sebuah lingkup kecil untuk perbaikan kondisi lingkungan, yang paling substansi adalah pencemaran kebijakan.
“Pencemaran kebijakan tidak bisa sekadar diselesaikan dengan cara menanam pohon,” tegasnya
Dia juga berharap, Pemerintah Kota Batu bisa membuat sebuah kebijakan baru yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda), yang di dalamnya memasukan tata ruang pengelolaan lahan serta izin pembangunan didekat sumber air.
 “Masyarakat Kota Batu sebetulnya kaya menjaga nilai ekologi, yang kita kenal kearifan lokal. Sekarang ini terjadi degradasi. Nilai keteladanan itu terkikis, itu mengakibatkan erosi ekologi. Erosi kultural itu yang menyebabkan rusaknya lingkungan, serta perluh sebuah kebijakan Pemerintah untuk mempekuat nilai-nilai tesebut” harapnya
Ditempat terpisa Siswoyo warga RT6 RW 9 Kelurahan Sisir Kecamatan Kota Batu yang juga korban banjir mengatakan, merasa heran ketika desanya dilanda banjir akibat dari derasnya hujan serta tidak maksimalnya saluran air. Akibat dari banjir, jembatan penyeberangan di depan rumanya harus dibongkar untuk bisa memperbesar saluran air ketika musim hujan.
 “Semoga saja kejadian banjir yang sudah berlalu tidak terjadi lagi nantinya di Kota Batu, karena sangat merugikan masyarakat yang terdampak banjir,” pungkasnya.(mg2/ary)

Editor : Bagus Ary Wicaksono
Penulis : Redaksi

  Berita Lainnya





Loading...