Telusuri Aliran Dana Kapitasi, Tak Tertutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain | Malang Post

Minggu, 19 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 15 Jan 2020,

MALANG - Kasus dugaan korupsi dana kapitasi di Dinas Kesehatan bisa jadi bola liar. Setelah menyeret dua tersangka, tak tertutup kemungkinan muncul tersangka lain. Penyidik Kejari Kepanjen pun bakal menelusuri dana yang diduga disalahgunakan.
Kajari Kepanjen Abdul Qohar mengatakan, kemungkinan adanya tersangka baru akan ditentukan penyidik. Hasil pemeriksaan lanjutan yang akan mengarahkan adanya kemungkinan pihak lain terlibat dalam kasus ini.
Seperti diberitakan Malang Post kemarin, Kejari Kepanjen menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana kapitasi. Yakni Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dr. Abdurrahman dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.
Dana kapitasi adalah anggaran yang dikucurkan oleh BPJS, melalui Dinas Kesehatan yang peruntukkannya untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas. Sesuai peruntukannya, dana tersebut sebagai jasa operasional dan pelayanan.  Namun setiap puskesmas, setiap bulannya dipotong 7 persen.  

   Baca juga : Abdurrahman Terancam Dinonaktifkan


Total anggaran yang diduga dikorupsi, sebesar Rp 8,595 miliar lebih. Terhitung mulai tahun 2015 - 2017. Ketika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saat itu dijabat oleh dr. Abdurrahman.
Lebih lanjut Qohar mengatakan, penyidik Kejari  Kepanjen masih mendalami kemana saja aliran dana yang diduga disalahgunakan.  Saat penyidikan, terungkap anggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Namun dua tersangka tersebut belum bisa menjelaskan secara detail kepada penyidik. "Akan kami dalami pada pemeriksaan khusus (setelah penetapan tersangka, red)," katanya.
Sementara itu pemeriksaan terhadap dua tersangka, rencananya dilakukan pekan depan.
"Surat pemanggilan pemeriksaan untuk keduanya sudah kami persiapkan. Pemeriksaan intensif terhadap dua tersangka, kami agendakan minggu depan," ungkap Kasi Pidsus Kejari Kepanjen, Muhandas Ulimen.

   Baca juga : Direktur RSUD Kanjuruhan Tersangka Korupsi


Apakah setelah pemeriksaan nantinya kedua tersangka akan langsung ditahan?  Muhandas mengatakan, penahanan tersangka merupakan kewenangan penyidik. Melihat perkembangan hasil penyidikan nantinya.
"Karena untuk menentukan ditahan tidaknya, nantinya berdasarkan pertimbangan penyidik," ujarnya.
Soal surat tembusan penetapan tersangka, dikatakan Muhandas, sudah disampaikan kepada tersangka, keluarga serta kuasa hukumnya. Sedangkan surat tembusan penetapan tersangka untuk Pemkab Malang ataupun Bupati Malang memang belum dikirim.
Alasannya karena belum ada permintaan surat penetapan dari Pemkab Malang. "Surat tembusan untuk Pemkab Malang dan Bupati Malang, sampai saat ini belum ada permintaan. Tetapi surat pemberitahuan kepada tersangka, keluarga serta pengacaranya sudah kami berikan," tuturnya.
Di sisi lain, sempat beredar informasi,  dr. Abdurrahman ditangkap di rumahnya, pada Senin (13/1) malam. Namun ketika dikonfirmasikan, informasi tersebut tidak benar. "Tidak ada (informasi tersebut)," jawab Muhandas.
Termasuk, Selasa (14/1) sore juga beredar informasi akan ada pemanggilan tersangka. Tetapi lagi-lagi, informasi yang berhembus di kalangan media tidak bisa dibenarkan.  

Sanusi Siapkan Pengganti dr. Abdurrahman
Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi belum mengeluarkan surat penonaktifan untuk Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dr. Abdurrahman yang ditetapkan tersangka dugaan korupsi dana kapitasi, oleh Kejari Kepanjen.  Sanusi, beralasan sampai Selasa (14/1) kemarin, belum menerima surat resmi terkait penetapan tersangka oleh Kejari Kepanjen.
"Masih belum (pengeluaran surat nonaktif, red). Karena kami masih menunggu surat resmi dari kejaksaan," terang Sanusi, ketika dikonfirmasi Selasa (14/1) siang.
Kendati demikian, Sanusi, mengatakan sudah menyiapkan pelaksana tugas (Plt), untuk menggantikan Abdurrahman sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Ia sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat dan BKD agar segera mengambil langkah konkrit.
"Tujuannya untuk menjamin supaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak sampai terganggung," ujarnya.
Politisi PKB ini menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi yang menimpa Abdurrahman  kepada penegak hukum. Dalam hal ini adalah Kejari Kepanjen. Karena proses hukum sudah berjalan, maka harus dihormati.
Meskipun demikian, Sanusi menegaskan dengan penetapan tersangka terhadap Direktur RSUD Kanjuruhan tersebut, sama sekali tidak berdampak pelayanan publik. Pelayanan akan tetap jalan terus seperti biasanya.
"Setelah ada surat resmi tentang penetapan, secara otomatis akan langsung digantikan Plt. Yang bersangkutan akan dinonaktifkan, supaya tidak mengganggu jalannya pelayanan. Dan ini sudah menjadi aturan," tegasnya.
Berapa lama prosesnya? Sanusi mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kejari Kepanjen. Prosesnya tergantung dari turunnya surat pemberitahuan penetapan tersangka.
Lantas apakah ada pendampingan hukum? Orang pertama di Pemkab Malang ini menegaskan, karena kasusnya pidana umum, maka yang bersangkutan menunjuk pengacara sendiri. Pemkab Malang hanya akan memberikan pendampingan hukum, ketika kasusnya berkaitan dengan pemerintahan.
Sementara itu, dr. Abdurrahman masih belum bisa dikonfirmasi. Ia tak tampak di tempat tugasnya di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Begitu juga ketika dikonfirmasi via telepon selular juga tidak ada jawaban.
Beberapa kali nomor ponselnya dihubungi, tidak dijawab meskipun terdengar nada sambung. Termasuk pesan yang dikirim melalui SMS dan WhatsApp (WA) tidak direspon. Padahal nomor WA miliknya terlihat online. (agp/van/lim)  

Editor : Abdul Halim
Penulis : Agung Priyo






LOWONGAN KERJA

Loker

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...