Sensor Keyword Saja Tak Cukup, Harus Lokalisir Domain | Malang POST

Senin, 24 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Sensor Keyword Saja Tak Cukup, Harus Lokalisir Domain

Selasa, 05 Nov 2019,

Diskusi Malang Post Forum tak mengulas perspektif kultural, lifestyle dan dimensi sosial dalam prostitusi online di Malang. Salah satu pembicara, Sugeng Winarno S.Sos MA, akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammdiyah Malang juga menyoroti perspektif pemblokiran konten porno dan bisnis seks lewat media sosial. Digitalisasi prostitusi dan pornografi ternyata saling terkait.

“Ada hukum ekonomi dalam transaksi dagang seks. Ada permintaan, ada penawaran. Pasca penutupan lokalisasi, pekerja seks yang berpotensi terpapar penyakit seksual, semburat ke semua arah. Mereka beralih ke platform medsos, untuk menjawab permintaan pelanggannya,” urai Sugeng.
Pada akhir tahun 2019 ini, prostitusi online sedang moncer-moncernya. Akun media sosial bertagar Malang, muncul secara sporadis dan masif dan menyediakan tawaran hiburan ‘lendir’. Akun asal luar kota, juga ikut menambah kompleks bisnis seks online dengan menggelar ‘expo’ di Malang.
Semua akun medsos ini bisa diakses dari handphone, tanpa sensor, tanpa blokir, tanpa saringan. Anak kecil yang belajar bermain smartphone, siswa SD, SMP hingga SMA, bisa mengakses semua ini. Menurut Sugeng, dulu saat masih terlokalisir, prostitusi terikat dengan kebijakan, regulasi, serta rentetan biaya operasional di luar aktivitas dagang jasa seks.
Mulai dari sewa tempat, jatah preman, dan potongan-potongan lain. Sekarang, dengan medsos, para pekerja prostitusi cukup santai di rumah saja, tak perlu sewa kamar, apalagi sewa ruko. Keuntungan yang besar karena menerima uang transaksi seks secara utuh, tanpa potongan apapun, semakin membuat profesi prostitusi kian tak terbendung.
Kalau dulu ada Dolly sebagai tempat dagang seks konvensional yang dilokalisir demi mengontrol penyebaran penyakit menular seksual. Media sosial menjadi lokasi penggantinya. Minus kontrol terhadap penyakit menular seksual. Pelanggan dan prostitusi, sama-sama tidak akan tahu, apakah bakal mengidap bila tak periksa.
Dengan perkembangan media sosial prostitusi yang sedang membeludak, Sugeng merekomendasikan solusi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yaitu, lokalisir domain yang berbau prostitusi, pornografi. Selama ini, Kemenkominfo hanya menyensor lewat keyword. Sensor ini dianggap lemah karena sudah bisa diakali dengan menghindari keyword yang sensitif. Atau cukup dengan menginstal jaringan pribadi virtual, simsalabim, situs porno terakses.
 “Untuk persoalan yang muncul dari digitalisasi, solusinya pun harus digitalisasi. Saya nilai perlu ada lokalisir konten. Amerika sudah melakukannya. Situs yang berbau pornografi, domainnya adalah .xxx. Di Amerika, ini legal, sehingga orang tua bisa filter konsumsi internet anaknya,” tegas Sugeng.
Proteksi konsumsi internet berbasis lokalisir domain, belum ada di Indonesia. Sugeng mengungkapkan kekhawatirannya apabila kebebasan berjualan jasa seks lewat medsos ini tak segera diredam dan dilokalisir. Dia cemas akan ada pihak yang dengan sengaja membangun platform prostitusi online berbasis startup, untuk memudahkan transaksi seks secara digital.
“Sekarang medsos sudah menjadi sarana. Saya khawatir, jangan-jangan nanti ada juga prostitusi start up, yang meniru Bukalapak atau Tokopedia. Jangan sampai ini malah menginspirasi orang untuk membuat start up prostitusi. Karena, seks sudah menjadi komoditi yang tersegmen,” sambung Sugeng.
Misalnya saja, prostitusi penyedia jasa threesome, konten porno lolicon atau sex terhadap anak-anak, pelaku prostitusi genre hardcore dan berbagai genre lain. Sugeng menyebut, segmentasi seks ini semakin membuat prostitusi tak pernah mati. Bahkan bakal semakin menjadi-jadi bila tak dilokalisir.
Kasus penangkapan Vanessa Angel oleh Polda Jatim, sejatinya malah menjadi ajang promosi, resepsi prostitusi yang semakin meningkatkan pamor si pelaku ini. Kelemahan pemerintah Indonesia, adalah selalu malu-malu, selalu tarik ulur dan banyak bergerak di area abu-abu dalam mengatasi persoalan prostitusi.

   Baca juga : Fenomena Prostitusi Online dan Upaya Pencegahan
Seakan-akan, pemerintah sudah menyelesaikan praktik prostitusi dengan menutup lokalisasi. Tapi, para prostitusi kini transmigrasi ke media sosial. Traffic atau arus lalu lintas data yang menyedot pulsa seluruh pengguna internet di dunia, sangat didominasi pencarian konten berbau seksual.
Sekali googling soal pornografi, akan ada ratusan ribu tautan yang muncul dari mesin pencarian. Menurut Sugeng, hal ini menandakan betapa bisnis konten pornografi, adalah tulang punggung mega industri bernama World Wide Web atau internet.
 “Persoalan ini, tidak akan selesai dengan ceramah. Persoalan tidak akan selesai ketika Kemenkominfo cuma tutup laman. Soalnya, konten porno dan konten prostitusi itu diam-diam menjadi penyuplai utama industri internet,” tambah Sugeng.
Dari segi penindakan hukum, prostitusi online ternyata sulit tersentuh. Terutama, apabila tak ada perantara atau makelar seks, atau yang sering diistilahkan dengan mucikari. Iptu Tri Nawang Sari, Kanit PPA Satreskrim Polres Makota, menyebut bahwa kasus prostitusi online Vanessa Angel, terungkap karena Vanessa secara aktif mengirim gambar dan menjajakan diri, selain karena ada mucikari yang terlibat.
“Seperti prostitusi online di medsos ini, harus terlacak dulu perantaranya. Kami bisa menindak ketika ada mucikari,” sambung Nawang.
Menurutnya, investigasi pengungkapan kasus prostitusi, hanya bisa membidik mucikari. Nawang menyebut bahwa pelaku yang bisa terjerat dalam lingkaran prostitusi ini adalah mucikari. Karena, hukum Indonesia baru secara eksplisit menjerat mucikari, belum bisa menjerat penjaja seks atau penggunanya.
“Untuk kasus PA yang di Batu, yang kena adalah germonya. Karena, ada UU ITE dan KUHP yang menjerat mucikari karena menerima keuntungan dari transaksi prostitusi. Jika mengungkap antara penjaja seks dan konsumennya, maka paling bisa adalah pengaduan perzinahan,” sambung Nawang.
Pengaduan dengan pasal perzinahan ini, biasanya dilakukan dalam kasus perselingkuhan. Karena itu, jika ada seorang suami yang menggunakan jasa prostitusi, maka sang istri harus melapor ke polisi untuk pengaduan perzinahan. Serta ditindaklanjuti dengan penggerebekan di hotel atau losmen tempat terjadinya hubungan selingkuh.
Jika kedapatan sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, maka keduanya bisa dijerat dengan pasal perzinahan. “Tapi, harus ada pengaduan dulu, baru ditindaklanjuti. Selain itu, perzinahan sendiri tidak bisa dilakukan penahanan, karena ancaman hukuman penjaranya 9 bulan,” tutur Nawang.
Selain sudut pandang hukum, kemudahan dalam memesan kamar hotel, via aplikasi di smartphone, juga ikut secara tidak langsung, melancarkan prostitusi online. Namun, Iskandar Sjachran dari PHRI Kota Malang menyebut bahwa kalangan perhotelan sangat realistis dan praktis.
Sebagai tempat usaha, hotel pun beroperasi untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini, meningkatkan okupansi kamar. Iskandar menyebut, semakin banyak pengunjung hotel, semakin besar juga pajak yang masuk ke kas daerah. Sehingga, hotel tidak mungkin melarang atau membatasi.
Dia tak mungkin mengecek satu-satu, apakah orang yang datang sudah menikah atau belum, membawa buku nikah atau tidak. Kamar pun tidak mungkin dipasangi CCTV, karena jelas melanggar privasi tamu itu sendiri.  “Karena itu, jika memang harus ada pembatasan, maka itu harus datang dari eksekutif, dalam hal ini pemerintah,” jelasnya.
Pemred dan Direktur Malang Post, Hj Dewi Yuhana menegaskan, pembahasan ini diharapkan membuat seluruh stakeholder Malang Raya aware dan peduli. Karena, generasi ini bakal berpotensi ruska karena ancaman paparan virus HIV Aids jika tak segera ada kontrol terhadap pertumbuhan prostitusi online.(fin/ary)

Editor : bagus
Penulis : fino

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...