Malang Post - RUU Cipta Kerja: PHK Dipermudah, Pesangon Tak Jelas

Rabu, 01 April 2020

  Mengikuti :


RUU Cipta Kerja: PHK Dipermudah, Pesangon Tak Jelas

Minggu, 16 Feb 2020

JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyatakan bahwa Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara nyata mereduksi fungsi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi para pekerja dalam negeri.

Ketua Umum SPN, Joko Haryono menyatakan bahwa serikat pekerja sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut. Joko menegaskan, salinan draf resmi RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada Pimpinan DPR menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pemilik perusahaan terkesan lebih mudah. Sebab, pasal-pasal sanksi pidana terkait PHK sepihak dihapus.

Mereka yang menjadi korban PHK memang dijanjikan pesangon oleh pemilik perusahaan. Namun, pesangon yang diberikan maksimal hanya 17 bulan gaji. Di sisi lain kewajiban perusahaan dalam memberikan pesangon pun tidak disertai dengan pasal sanksi perusahaan jika tidak membayarkan pesangon.

"PHK dipermudah, pesangon tidak jelas. PHK menjadi pasti, tapi pesangon sebatas janji. Ini sama saja dengan membuat tidak adanya jaminan bagi pekerja," kata Joko dalam Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Ahad (16/2).

Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa RUU Cipta Kerja secara nyata telah menghilangkan fungsi job security, salary security, serta social security. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang sejauh ini dinilai masih belum sesuai dengan kebutuhan para pekerja, pun masih lebih baik dibanding RUU Cipta Kerja.

Menurut dia, munculnya RUU Cipta Kerja telah mulai menimbulkan kegaduhan di banyak perusahaan. Ia menyampaikan bahwa banyak laporan yang ia terima, bahwa perusahaan-perusahaan memanfaatkan isu RUU Cipta Kerja untuk menawarkan PHK secara ilegal dengan alasan efisiensi. "Mereka ditawarkan pesangon tapi setengahnya. Ini ilegal. Ini berdasarkan laporan yang saya terima," ujarnya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, Omnibus Law RUU Cipta Kerja menghilangkan pesangon untuk para pekerja. Pekerjaan kontrak juga bisa diterapkan di semua pekerjaan. "Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers, kemarin.

Ia mengemukakan bahwa dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada batasan waktu untuk kontrak kerja.  Dengan begitu kontrak kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga pekerja tetap akan semakin langka. "Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal, yang juga salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, (ILO Governing Body-United Nation) itu.

Selain itu, pengusaha dapat mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan selesainya suatu pekerjaan. Pengusaha dapat melakukan PHK semena-mena memakai alasan efisiensi. "Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan kompensasi," katanya.

Ia menegaskan, bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja paling sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari satu tahun.

"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu.

Hal itu, dikarenakan dalam draf RUU tersebut hanya disebutkan waktu kerja paling lama delapan jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu pekan. "RUU ini membuka kemungkinan pekerja dipekerjakan tanpa batasan waktu yang jelas, sehingga kelebihan jam kerja setelah sehari bekerja delapan jam tidak dihitung lembur," tambah Iqbal. (cnn/kmp/udi)

Editor : Mahmudi Muchid
Penulis : Net

  Berita Lainnya





Loading...