Malang Post - Profesi Dokter yang Nyambi Jadi Komisioner Komnas Perempuan

Kamis, 09 April 2020

  Mengikuti :


Profesi Dokter yang Nyambi Jadi Komisioner Komnas Perempuan

Minggu, 24 Nov 2019

MEMILIKI perhatian besar terhadap hak dan perlindungan perempuan dan anak bagi Dr dr Retty Ratnawati, MSc (QU), AIF adalah sebuah passion. Ia memandang hal tersebutlah yang membuatnya bergairah dan melakukan segala yang terbaik sepanjang hidupnya untuk kesejahteraan perempuan di Indonesia.
Retty, panggilan akrabnya, dikenal sebagai pemerhati perempuan dan anak aktif di berbagai lembaga perlindungan perempuan dan anak sejak tahun 1990. Saat ini ia aktif sebagai Konsultan Woman Crisis Center (WCC) Malang dan dosen aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (UB).
Tapi baru saja, tepatnya Jumat (22/11) lalu, namanya terpilih sebagai salah satu dari 15 Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024. Ia mampu menyisihkan sekiar 700 kompetitor yang juga ikut seleksi sejak Juni lalu. “Awalnya saya juga sempat ragu, tetapi banyak dorongan dan dukungan. Dan juga setahun lagi saya sudah masa pensiun, tetapi saya masih ingin berbuat dan berbagi sesuatu terus,” tegas Retty kepada Malang Post, kemarin.

Baca juga :

Salah satu Perintis Bendirinya PSW UB

Perjuangkan Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pria Pelaku KDRT Harus Diterapi Khusus


Lantas apa yang membuat Retty memperjuangkan passionnya terhadap perempuan dan anak hingga saat ini? Hal itu ternyata berawal dari pengalamannya melakukan Community Teaching Medicine, semacam program pembinaan ke desa-desa, saat masih menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) Uiversitas Airlangga.
Seperti biasa, program itu mengharuskan mahasiswa kedokteran untuk terjun ke lapangan dan melakukan survey. Saat itu adalah masa dimana penggalakan program Keluarga Berencana (KB) sedang gencar.
Ia menjelaskan, pil-pil KB dibagikan gratis pada seluruh warga perempuan se Indonesia secara massif. Ia pun mendapatkan tugas untuk melakukan survey soal kemanfaatan pil KB tersebut di sebuah desa di Gresik. “Saya melakukan interview dengan partisipan-partisipan KB di desa itu. Satu jawaban dari seorang ibu di sana sangat beda dan membuat saya berpikir keras. Dia tidak menggunakan mengkonsumsi Pil KB yang diberikan setiap dua bulan sekali oleh pemerintah, ia menggunakannya sebagai bedak,” tegas perempuan kelahiran 1955 ini.
Dari sana jiwa keingintahuannya bergejolak. Ia memikirkan mengapa ibu tersebut tidak mengkonsumsi pil KB, mengapa ia tetap menerima Pil KB padahal tidak  membutuhkan, mengapa bidan yang memberikan tetap memerikan pil padahal tahu jika ibu tersbeut tidak membutuhkannya dan lain sebagainya.
Jawabannya pun merubah pandangan hidupnya selamanya. Retty mengetahui bahwa ibu tersebut telah mengalami menopause (tidak lagi haid, red) karena sudah berusia 60 tahun. Akan tetapi tetap menerima Pil KB secara rutin. “Ibu ini bilang, ia kasihan pada bidan yang sudah jalan 2 kilo ke rumahnya tidak bisa memberikan data yang diinginkan dokternya. Ketika ia tidak menerima pil KB maka data penerima pil KB tidak bisa menyeluruh,” jelasnya.
Mengapa kemudian ibu ini takut seperti itu? Retty menjelaskan jika saat itu, otoritas melakukan “pemaksaan” terhadap perempuan. Jika tidak menerima terdapat ancaman kesulitan mendapatkan layanan publik.
Lalu, dokter dan bidan pun ternyata juga memiliki beban yang sama. Ia akan dimarahi atasan ketika data penerima pil KB tidaklah menyeluruh atau hanya dalam jumlah yang sedikit.
“Itu faktanya saat itu. Benar terjadi. Akhirnya saya menyadari, kok perempuan diperlakukan seperti ini. Mareka seperti dikorbankan. Bagi perempuan yang menopause, mengkonsumi pil KB bisa mempengaruhi tubuh karena hormone akan terganggu. Tidak baik juga,” tandasnya.
Hal inilah yang menjadi pemicu Retty ingin melakukan sesuatu lebih pada negaranya. Dengan tujuan satu. Perempuan mengerti hak dan kewajiban yang seharusnya ia miliki dan dapatkan. Tanpa pemahaman ini, upaya “membedakan” peran gender akan terus terjadi. (*)

 

Editor : Mahmudi
Penulis : Sisca

  Berita Lainnya





Loading...