Perbaiki RAPBD, Sutiaji Cek Lapangan | Malang Post

Senin, 09 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 03 Des 2019, dibaca : 387 , Vandri, Linda

MALANG - Setelah dievaluasi Pemprov Jatim, akhirnya Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang benahi RAPBD 2020. Selain menggelar rapat sampai Senin (2/12) subuh, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji cek keberadaan calon penerima bantuan sosial (bansos). Khusus anggaran jaminan kesehatan daerah (JKD)  sebesar Rp 2 miliar dihapus.
Gerak cepat tersebut agar pos anggaran yang terancam dicoret bisa diselamatkan. Wali Kota Sutiaji misalnya, langsung mendatangi warga calon penerima bansos di RW 4, RT 7, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang. Tujuannya untuk memastikan warga penerima bansos betul-betul ada sesuai nama dan alamat tempat tinggal.
Diberitakan Malang Post sebelumnya, Pemprov Jatim mengupas tuntas RAPBD Kota Malang 2020.  Dalam keputusan Gubernur Jatim bernomor 188/155.K/KPTS/013/2019 diurai setidaknya delapan pos anggaran bermasalah.  Contohnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Disdik untuk SD dan SMP swasta sebesar Rp 37 miliar. Penyebabnya karena pemkot tak menyertakan nama dan alamat penerima bantuan. Hal serupa juga terjadi pada tujuh pos anggaran lainnya, termasuk insentif GTT/PTT swasta sebesar Rp 6.814.800.000.  Jika ini terjadi, maka siswa miskin hingga GTT/PTT terancam  tak mendapat bantuan serta tanpa gajian.  Pos anggaran lainnya yakni bansos untuk warga tak mampu. Pemprov Jatim mempersoalkan karena dalam RAPBD Kota Malang tahun 2020 tak sertakan nama dan alamat calon penerima bansos.
"Ini kita mau menunjukkan bahwa penyusunan RAPBD dengan anggarannya berdasarkan permintaan dari masyarakat," jelas Sutiaji di sela kunjungan ke calon penerima bansos.   
Sutiaji menegaskan hal tersebut menjadi evaluasi normatif yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemkot Malang. Daftar penerima bansos yang diminta Gubernur  Jatim dalam evaluasi RAPBD sudah rangkum dan siap."Sudah ada semua. Kita tinggal kirim lampirannya," wali kota kelahiran Lamongan ini.
Ia menegaskan daftar warga Kelurahan Kedungkandang yang dikunjungi betul-betul sebagai penerima menerima bansos. Inilah yang dimaksudnya sebagai data valid penerima bansos by name by address.
Saat ditanya ada berapa sebenarnya jumlah penerima bansos, ia mengatakan tak dapat dirinci satu per satu. Pasalnya penerima bansos bermacam-macam jenisnya.
“Tapi data itu ada semua dan tebal. Kita akan lampirkan semua karena memang hasil evaluasi sudah mengatakan harus dilampirkan,” tandas Sutiaji.

Tak Anggarkan Jaminan Kesehatan Daerah
Pria yang gemar bermain badminton ini meneruskan hal yang sama juga ditindaklanjuti untuk pos anggaran lainnya yang dievaluasi gubernur. Ia menyebut bahwa data penerima jaminan kesehatan akan diperbaiki karena mendapatkan evaluasi. Yakni tidak dianggarkan di APBD 2020 karena sudah ada dalam program pusat.
Sebelumnya, data yang diperoleh Malang Post, pos anggaran  jaminan kesehatan masyarakat miskin Rp 2 miliar dilarang Pemprov Jatim. Semula  dalam usulan, anggaran sebesar  itu direncanakan untuk 49.004 masyarakat miskin.  
Alasannya tak boleh ada anggaran pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah dengan manfaat yang sama seperti  Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut sudah secara jelas diatur dalam Permendagri No 33 tahun 2019 tentang Pedoman Perusunan APBD tahun 2020.  
Untuk GTT/PTT yang dipermasalahkan, Sutiaji meyakinkan bantuan kepada mereka bakal terealisasikan. Itu karena data yang diminta telah disiapkan untuk dilampirkan dalam jawaban evaluasi tim anggaran pemkot.
“Kita dapat angka anggaran kan berdasarkan data di lapangan jadi ya tak  mungkin datanya by name by address tidak ada,” tegas Sutiaji.
Saat ditanya mengapa saat mengajukan RAPBD 2020 ke Provinsi Jatim tidak melampirkan data tersebut, dijelaskan bahwa biasanya melampirkan pada pembentukan peraturan wali kota tentang APBD 2020 nanti. Hal ini dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja tahun ini Pemprov Jatim mengevaluasi dengan cara yang berbeda.
Maka dari itulah lampiran tidak disertakan dengan detail. Hal ini juga berkaitan dengan up date data penerima bantuan yang masih dilakukan pemda, maka data valid akan dirampungkan untuk kemudian dilampirkan.
“Tetapi hari ini semua sudah beres termasuk updatingnya. Kita tinggal kirim saja data itu. Sudah selesai semua,” pungkasnya.

Sudah Terdata
Sementara itu, Puskesos Kelurahan Kedungkandang Aisyah menjelaskan ada empat KK di  RW 4 yang dikunjungi Sutiaji merupakan penerima bansos. "Sudah diajukan dan terdata. Mereka akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Nanti bisa digunakan membenahi rumah mereka," jelasnya.
Aisyah mengatakan empat warga ini adalah Sadilin, Slamet Harianto, Sugiarto dan Agus. Mereka dicatat sebagai warga kurang mampu penerima bansos. Data mereka sudah dicatat dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk dicairkan bantuannya.
Pantauan Malang Post, kondisi kediaman empat warga ini memang memprihatinkan. Rumah hanya beralaskan tanah dan atap terbuat dari genteng lawas serta seng. Untuk masuk ke dalam rumah ini, harus membungkuk dan di dalamnya terasa panas karena tidak memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
"Kalau di RW 4 ini sebenarnya ada sembilan KK atau rumah yang kita ajukan untuk menerima bantuan sosial. Termasuk yang tadi dikunjungi Pak Wali, sisanya ada di RT 6," jelas perempuan yang juga wakil RW 4 ini.

Efisiensi Kunjungan Kerja
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menjelaskan data by name by address yang menjadi catatan serius evaluasi gubernur  sudah dimiliki pemkot. Ia sendiri mengetahui data tersebut ada saat beberapa kali hearing dengan dinas atau perangkat daerah terkait.
Arif sempat menanyakan pada eksekutif mengapa tidak melampirkan data by name by address seperti yang diminta evaluator Pemprov Jatim. “Pemkot menjawab data itu banyak sekali dan tebal. Banyak fotokopiannya untuk dilampirkan akhirnya yang dilampirkan tidak detail,” jelas politisi PKB ini.
Meski begitu Arif menegaskan kedepan akan lebih memperhatikan hal-hal detail seperti ini dalam penganggaran. Ia mengakui usai menerima dokumen evaluasi gubernur,  Banggar dan Timgar (Tim Anggaran) Pemkot Malang segera membahas.
“Kita rapat sampai jam 4 pagi. Kita bahas per poin yang dipermasalahkan. Banggar dan Timgar menyusun secara berbeda jawaban dari evaluasi itu,” tegasnya.
Kalau dari DPRD Kota Malang, pada intinya sepaham dengan apa yang menjadi catatan evaluasi gubernur. Ia menjelaskan dewan juga memperhatikan imbauan provinsi terkait beberapa hal. Seperti di antaranya memperhatikan perjalanan dinas. Dalam evaluasi disebut legislatif dan eksekutif harus memperhatikan betul kebutuhan dalam perjalanan dinas. Harus dilakukan dengan efektif.
“Kami dewan setuju, ini menjadi catatan kami untuk benar-benar selektif. Kalau mau kunker (kunjungan kerja,red)  yang benar-benar dibutuhkan saja,” jelasnya.
Arif juga menjelaskan pihaknya sempat menanyakan tentang poin evaluasi berkaitan tentang target pendapatan yang tak tertulis targetnya atau hanya ditulis Rp 0,00. Contohnya target pendapatan dari deviden saham PT Bank Jatim.
Di bagian itu Arif sempat menyangsikan. Ia menganggap tidak mungkin deviden dari Bank Jatim tidak ada.  “Saat kami tanyakan kata eksekutif saat menyusun itu Bank Jatim belum memberikan laporannya. Tetapi katanya sudah ada dan segera diperbaiki data tersebut,” tandasnya.
Ditegaskannya, segala hal yang menjadi evaluasi gubernur menurutnya sudah dijawab pemkot. Pembahasan Banggar dan Timgar pada Minggu (1/12) lalu memastikan tidak ada poin yang diminta evaluator tidak ditindaklanjuti.
Jika tidak segera dilengkapi atau diperbaiki datanya, maka R-APBD Kota Malang 2020 tidak akan bisa terealisasi. Diketahuinya (Senin 2/12) jawaban terhadap evaluasi telah dikirimkan lagi ke Pemprov Jatim.
 
Jangan Sampai Bosda Dicoret
Salah seorang guru tidak tetap (GTT) yang enggan disebutkan namanya, sangat menyayangkan apabila BOSDA dicoret dari RAPBD. Sebab selama ini dana tersebut sangat membantu biaya operasional sekolah. Apabila hal tersebut benar diberlakukan justru akan memberikan dampak terhadap siswa dan orang tua.
“Selama ini Bosda telah membantu operasional sekolah, apabila ditiadakan secara tidak langsung akan menaikkan iuran siswa serta memberatkan orang tua yang anaknya sekolah di swasta,” tutur guru SMP ini.
Lebih lanjut, soal nasib Bosda Disdik dikatakannya tidak mempengaruhi jumlah insentif atau gaji yang diterimanya. Sebab untuk gaji para GTT sekolahnya menerima bantuan dana hibah Madrasah Diniyah (madin). (ica/lin/van)



Loading...