Penentuan Harga Sewa Alun Alun Mall Awal 2020 | Malang Post

Senin, 20 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 18 Des 2019,

MALANG - Pemkot Malang baru bisa memaksimalkan pengelolaan Alun Alun Mall (AAM) pada tahun depan. Itu karena appraisal  terhadap aset AAM dimulai pada awal tahun 2020 nanti. Komisi B DPRD Kota Malang pun mendesak pemkot agar bergerak cepat agar proses appraisal bisa segera dimulai.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan saat ini sedang proses pembuatan surat keputusan (SK) Tim  Appraisal. Pembuatan SK tersebut kata dia, tak ada hambatan sama sekali.
Progres pembuatan SK Tim Appraisal kata Sutiaji, sedang diproses secara prosedural di Bagian Hukum Pemkot Malang. Hal ini dilakukan terlebih dahulu agar disiapkan format resmi penerbitan SK. Sehingga kemudian diserahkan kepada Wali Kota Malang secara resmi.
Orang pertama di Pemkot Malang ini mengatakan, walau SK diterbitkan dalam bulan ini namun proses appraisal  untuk menentukan harga sewa AAM tak bisa langsung dilakukan.  
"Kami juga sudah komunikasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Malang. Mereka baru bisa bertugas menilai di Alun Alun Mall di awal tahun 2020," jelas Sutiaji.
Penjelasan tersebut, lanjut Sutiaji berdasarkan komunikasi intens pemkot dengan KPKNL pusat dan regional provinsi. Karena tugas KPKNL Malang juga membawahi daerah lain di Jatim. Maka dari itu Pemkot Malang harus menunggu jadwal setelah urusan KPKNL selesai di daerah lain tersebut.
Meski begitu KPKNL dikatakannya sudah menjanjikan awal tahun 2020 ini  tim appraisal yang berjumlah delapan orang akan segera bertugas untuk menentukan nilai sewa di AAM.
"Intinya tidak ada kelambatan. Memang sudah dijadwal begitu. Kita juga terus intens komunikasi. Kalau SK tidak lama lagi juga sudah diterbitkan," jelas Sutiaji.
Sebelumnya Kasi Pelayanan Penilaian KPKNL Malang, Ani Mafiana menjelaskan tentang pentingnya SK Tim Appraisal. Menurut dia, sebelum SK turun tim appraisal tidak akan bisa mulai bekerja.
Soal berapa batas wajar nilai sewa yang dapat dikenakan pada tenant di gedung AAM, Ani tidak dapat menjabarkan secara gamblang. Ia menjelaskan, penentuan nilai sewa berdasarkan sejumlah indikator.
“Ada dua yang akan dilihat nanti. Pertama nilai bangunan dan kedua nilai sewanya. Ini akan jadi penentuan nilai dasar sewa,” tuturnya.
Dilanjutkannya nilai bangunan berkaitan dengan luasan bangunan, detail konstruksi, tahun berdiri dan segala yang berhubungan dengan fisik gedung. Sedangkan nilai sewa berkaitan dengan jumlah tenant, denah lokasi tenant, luasan gedung dan tenant, harga pasar, harga perbandingan dan banyak lainnya.

Desak Seriusi Konsep Pengelolaan
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi SH mendesak Pemkot Malang untuk siapkan seriusui rencana pengelolaan AAM. Tidak hanya mempercepat penerbitan SK Tim Appraisal, dewan juga menunggu langkah  Wali Kota Malang agar segera membuat perencanaan yang matang untuk pengelolaan AAM.
"Bangunan ini (AAM) kan tempatnya strategis. Rencana untuk menjadikan gedung itu sentra UMKM sampai pelayanan terpadu One Stop Service juga harus mulai diperbincangkan serius oleh wali kota" harapnya.
Meski begitu ia kembali memberi apresiasi kepada Pemkot Malang, lantaran telah berhasil mengembalikan asetnya dari PT SIMC. Kini yang ditunggu warga yakni konsep pengelolaan AAM berikutnya. (ica/van)

Editor : Vandri
Penulis : Sisca






LOWONGAN KERJA

Loker

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...