Malang Post - Menemukan Kembali Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Pidana

Kamis, 09 April 2020

  Mengikuti :


Menemukan Kembali Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Pidana

Sabtu, 23 Nov 2019

Persoalan penegakan hukum pidana selalu menjadi isu hangat di Indonesia apalagi yang berhubungan dengan perkara-perkara menarik perhatian masyarakat. Hakim sebagai salah satu aktor utama dalam persidangan perkara pidana kerap mendapat sorotan ketika sedang melaksanakan kewenangannya untuk mengadili. Pemahaman akan makna jabatan hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman akan selalu dinamis sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat.
Buku tulisan dari Handry Argatama Ellion (selanjutnya disebut penulis buku) berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Dasar Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Pidana Di Indonesia” terbitan PT. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers) yang terdiri dari 7 (tujuh) bab setebal 464 halaman ini berusaha melakukan pencarian dan penemuan kembali dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana karena kerja hakim dalam mengadili harus memiliki legitimasi sehingga menghasilkan putusan sah yang dapat dilaksanakan. Pencarian kembali dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana diawali dengan menguraikan makna pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang dipahami sebagai seperangkat aturan hukum mengenai landasan, prosedur, dan batas kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana. Penemuan kembali dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana diakhiri dengan menawarkan alternatif konsep ideal melalui rekonstruksi terhadap ketentuan undang-undang yang ada berdasarkan perspektif kekuasaan kehakiman.
Dalam Bab I Pendahuluan telah diuraikan bahwa pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal itu telah menggariskan secara tegas bahwa mengadili adalah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Secara normatif ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP mengikat para hakim agar dalam mengadili perkara pidana harus sesuai prosedur berdasarkan asas legalitas dan tidak boleh melanggar ketentuan di dalamnya.
Persoalannya adalah KUHAP tidaklah sempurna karena ada beberapa ketentuan KUHAP yang tidak jelas atau bahkan tidak ada pengaturannya sehingga kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum baik dalam artian konstruksi ataupun interpretasi terhadap undang-undang harus dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) terdapat suatu kewajiban bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan cara menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penemuan hukum oleh hakim sering menjadi solusi praktis dalam menjadikan hukum sebagai suatu bangunan terbuka dan realistik yang secara dialektis merupakan jawaban atas arsitektur KUHAP yang tertutup dan legalistik disesuaikan dengan perkara yang ditangani hakim di lapangan.
Penelusuran terhadap dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dilakukan oleh penulis buku dengan mempersoalkan ratio legis para pembentuk undang-undang dalam pembentukan KUHAP, ratio decidendi para hakim dalam melakukan penemuan hukum terhadap ketentuan KUHAP, implikasi hukum yang timbul dalam arti luas, dan sekaligus memberikan preskriptifnya berupa rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Persoalan tersebut secara akademis telah dikupas dalam buku ini satu persatu melalui pendekatan filosofis dan pendekatan analisis hukum dengan penggunaan beberapa kerangka teoretik sehingga secara metodologis mampu dipetakan secara runtut dengan didukung pula adanya perbandingan dengan sistem hukum negara-negara lain menyangkut persoalan sejenis. Selain itu juga dibahas mengenai kewenangan hakim berhubungan dengan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai penilaian profesionalitas hakim dari sudut pandang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta penilaian profesionalitas hakim dari sudut pandang teknis yudisial menyangkut pertimbangan yuridis, substansi putusan hakim, dan penerapan hukum acara terutama terhadap putusan-putusan hakim yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dan keadilan yang dianggap bersifat contralegem.
Analisis tajam dari penulis buku ternyata tidak hanya dilakukan terhadap bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan saja tetapi juga melalui analisis terhadap beberapa putusan perkara pidana yang relevan sehingga semakin melengkapi substansi pemikiran penulis buku di dalamnya karena didasarkan pada nilai-nilai yang secara epistemologis memadai. Pencarian dan penemuan kembali dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana digambarkan melalui tahapan-tahapan pembahasan menyeluruh laksana suatu perjalanan panjang dari pemikiran mendalam mengenai hukum yang bertepi dan berujung pada konsep baru orisinal yang menjadi dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yaitu Konsep Mengadili Seutuhnya (Comprehensive Adjudication Concept).
Buku ini sebenarnya adalah penulisan kembali disertasi dari penulis buku yang berprofesi sebagai seorang hakim. Hal itu tentu saja menjadikan perpaduan antara sudut pandang dari sisi teoretik dan dari sisi praktik menjadi terlihat seimbang. Sebagai buku yang berasal dari penelitian pada level Pendidikan Doktoral maka substansi tulisan di dalamnya memang sangat detail dan rinci dengan didukung beberapa catatan kaki, tabel, dan gambar yang tentu sangat membantu bagi para pembacanya. Jika sekilas saja melihat isi kandungan buku terkesan hanya untuk “Pembaca Kalangan Tertentu atau Terbatas saja” yang memang berprofesi atau bergelut dijagat pemikiran ilmu hukum. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Paparan tulisan di dalamnya mengalir lancar sesuai alur dan pola berpikirnya sehingga mudah dipahami. Buku ini sangat direkomendasikan untuk berbagai kalangan baik bagi para akademisi (peneliti, dosen, dan mahasiswa khususnya mahasiswa pascasarjana) maupun juga bagi para praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat, dan konsultan hukum) serta siapa saja yang berminat dengan dunia peradilan, kekuasaan kehakiman, dan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia sebagai salah satu sumber pengetahuan dalam rangka memberikan sudut pandang baru yang mengandung dasar filosofis kuat dan memiliki landasan yuridis argumentatif pada setiap pemikiran, penulisan, maupun produk hukum yang dihasilkan sebagaimana halnya tulisan dalam buku ini.

Editor : Redaksi
Penulis : Resensi

  Berita Lainnya





Loading...