Legalitas Serta Inovasi KK Menjadi E-KK | Malang POST

Senin, 24 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Legalitas Serta Inovasi KK Menjadi E-KK

Kamis, 13 Feb 2020,

KARTU Keluarga (KK) merupakan suatu dokumen yang sah serta diatur oleh Undang-Undang Nomor (UU) 23 Tahun 2006. Yakni UU  tentang administrasi kependudukan. KK pada saat ini berbentuk dokumen yang sangat  lebar dalam bentuk fisik. Dikarenakan di dalamnya berisi data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga.
Bentuk KK pada saat ini kurang menarik. Maka dari itu diperlukan ide-ide atau transisi atau perubahan dalam bentuk fisik. Yakni dari bentuk sebelumnya menjadi KK elektronik atau e-KK.  
Kartu elektronik pertama dikenalkan pada dunia perbankan oleh Bank Indonesia (BI). Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Pada pasal 1 Angka 4 aturan tersebut tertulis, “Kartu kredit adalah APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh aquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.
Serta diatur pula pada UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi baru yang dilakukan perbankan di Indonesia. Antara lain dengan mengeluarkan alat pembayaran berupa uang elektronik (e-money) yang kemudian oleh Bank Indonesia ditetapkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014. Peraturan tersebut tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
Selanjutnya kartu elektronik diperkenalkan juga oleh Kementerian Dalam Negeri. Yakni Kartu Tanda Penduduk Eletronik (E-KTP) yang memiliki konsep secara sederhana, KTP-el atau e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat KTP-el.
Lebih rincinya, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Elektronik KTP (E-KTP) memiliki dasar hukum suatu legalitas yakni diatur pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Ilustrasinya bila dilihat dari sudut pandang teknologi Kartu Keluarga bisa meniru E-KTP sehingga dapat dirubah dalam bentuk “smart card family / elektronik-KK (E-KK)”. Sehingga perubahan Kartu Keluarga dari bentuk fisik yang kurang menarik, dibuat dengan berpenampilan menarik. Dengan perubahan Kartu Keluarga yang memiliki teknologi barcode (E-KK) maka pemerintah dalam hal ini Presiden RI atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuat peraturan terkait E-KK. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan itu juga harus terkait perubahan Kartu Keluarga versi lama menjadi Elektronik- Kartu Keluarga. Nantinya perlu untuk disosialisasikan tata cara penggunaan E-KK tersebut.  Dalam pembuatan atau perubahan (inovasi) dari Kartu Keluarga versi lama ke Kartu Keluarga versi baru maka harus terdapat pengawasan sehingga Elektronik Kartu Keluarga  sampai kepada masyarakat luas demi tujuan kesejahteraan umum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
E-KK nantinya akan berwujud seperti kartu yang di dalamnya terdapat barcode yang memudahkan bagi masyarakat untuk meninjau kelengkapan biodata.  E-KK dalam sistem di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat dapat  mendownload di aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dapat mendownload aplikasi barcode sehingga selanjutnya dapat meninjaunya di tempat tinggal masyarakat masing-masing. ***

Raditya.F.Rifandhana,.S.H,.M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Mantan Presiden De HAN’s FH UB

Editor : Redaksi
Penulis : Raditya

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...