Koordinasi Antar Dinas Tak Sinkron, Harusnya Ada Rekomendasi TACB | Malang POST

Jumat, 21 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 13 Jan 2020,

Korane Arek Malang menggelar diskusi mengenai kontroversi reklame Pro Mild 3D di Toko Avia, pada Jumat (10/1/2020). Hadir anggota Komisi A, B, C dan D DPRD Kota Malang, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) serta Satpol PP Kota Malang. Selain melangkahi mekanisme perizinan, reklame Pro Mild berada di koridor heritage Kayutangan. Bahkan berdiri di atas  Toko Avia yang dalam proses diajukan sebagai cagar budaya (CB) Kota Malang.
Agung H Bhuana, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang memberi penjelasan ketika menghadiri Diskusi Malang Post Forum, Jumat (10/2). Menurutnya, saat ini Gedung Toko Avia termasuk dalam 37 bangunan/struktur yang diusulkan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Malang oleh Wali Kota Malang Drs. Sutiaji.
“Itu kami usulkan di 2019 lalu sekitar. Kami bersurat sekitar Bulan November tahun lalu. Harapannya saat itu surat ketetapan turun di Bulan Desember 2019. Tapi sampai saat ini ya belum,” papar Agung.
Ada beberapa alasan mengapa Toko Avia diusulkan menjadi salah satu dari 37 bangunan/struktur yang hendak ditetapkan sebagai cagar budaya tahun lalu. Agung menjelaskan usia gedung tersebut sudah lebih dari 50 tahun.
Kemudian memiliki kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan salah satu objek usaha wisata daerah. Avia juga disebut sebagai toko modern pertama di Malang. Ketika komplek Kayutangan dibangun dulu ia menjadi jujukan toko modern pertama.
“Dan dulu Avia bernama Winkel Complex Lux dulu satu komplek pertokoan, tapi saat ini sudah dipotong-potong jadinya ada Avia, lalu toko Natuna, toko plastik sampai toko perkakas. Bentuknya memang memanjang dari utara ke selatan. Tetapi secara utuh fisiknya masih ada 60 persen bertahan,” papar Agung.
Disinilah mengapa Toko Avia diusulkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya. Meskipun belum ditetapkan, Agung menegaskan pemasangan reklame di sana, khususnya yang baru dan berpotensi mengubah tata muka gedung haruslah melewati aturan khusus.
Pasalnya, kawasan tempat Toko Avia berdiri, digolongkan sebagai kawasan cagar budaya Kayutangan. Batasnya memang ada di Toko Avia kemudian memanjang sampai kawasan Toko Oen.
“Kan persoalannya apa bisa dipasangi reklame itu apa tidak. Kita lihat lagi, Pemkot kan sudah menetapkan kawasan Kayutangan dalam Perda RT/RW bahwa kawasan tengah kota yakni sepanjang Jalan Basuki Rahmat adalah kawasan cagar,” jelas pria yang juga ASN Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang ini.
Maka dari itu dibutuhkan perlakukan khusus untuk menyelenggarakan reklame dalam jenis apapun. Untuk itulah, di saat proses perizinan, terdapat tahapan pengajuan rekomendasi pada TACB yang harus dilalui, sebelum melanjutkan proses permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) reklame.
Agung menyayangkan hal ini. Pasalnya aturan yang ada sudah jelas, akan tetapi tidak ada sinkronisasi aturan antara dinas satu dan lainnya. Pasalnya urusan perizinan bangunan diampu oleh tidak satu perangkat saja.
Jika ada koordinasi, misalnya pendirian reklame diketahui berada di kawasan yang perlu perlakuan khusus, maka koordinasi secara sinkron dengan dinas lain harus terjadi. Misalnya jika butuh rekomendasi TACB, bisa segera diberitahukan.
“Ya artinya itu harus ada ketegasan terhadap yang kurang sinkron. Harus ada sinkronisasi. Saat mengajukan AP (Advice Planing) dinas terkait harus minta syarat rekomendasi dari TACB ketika itu ada di kawasan cagar,” papar Agung.
Hal seperti ini kerap terjadi di Kota Malang, tegas Agung. Tidak hanya di Toko Avia saja, beberapa waktu belakangan bangunan yang berada di kawasan cagar Budaya Ijen pun diperlakukan sama, berujung pada perusakan bangunan.
Menurut Agung sinkronisasi dan komitmen untuk membuat Kota Malang sadar cagar budaya, masih perlu ditata kembali. Dan diwujudkan dengan nyata dan tegas.
“Avia ini semoga bisa jadi trigger. Bagaimana penataan kawasan cagar budaya harus dipertegas. Ya kalau mau tegas ayo tegas sama-sama,” pungkasnya.
Sementara itu, turut menanggapi anggota Komisi D DPRD Kota Malang H. Rokhmad. Ia menuturkan bahwa aturan berkaitan dengan cagar budaya dan reklame memang harus dipertegas kembali. Kejadian reklame tiga dimensi di Toko Avia juga mencoreng predikat Kota Pendidikan Kota Malang.
Dalam proses ini, Komisi D akan kembali mengutak-atik aturan yang berkenaan dengan cagar dan juga pajak reklame tersebut.
“Bila perlu kita tambahkan anggarannya di pos mana yang butuh. Misal untuk pencegahan dan antisipasi agar kejadian ini tidak ada lagi,” tegasnya di Graha Malang Post.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi C Fuad Rahman menegaskan keberadaan reklame di Toko Avia berbentuk tiga dimensi tersebut memang belum spesifik diatur. Akan tetapi dari segi pembangunan dan infrastruktur, memang Pemda disarankan untuk mempermudah segala bentuk layanan publik.
Akan tetapi, dilanjutkannya, keberadaan reklame di kawasan cagar budaya ini dianggap sebagai salah satu upaya tidak baik dari oknum yang tidak mau menghormati aturan yang ada.
“Maka dari itu opsi membongkar tetap saya sarankan. Sudah dibongkar saja dulu untuk menjaga martabat Kota Malang. Setelah itu dirangkul, diajaklah pengusaha-pengusaha itu duduk bareng,” tuturnya.
Menanggapi pula, Anggota Komisi B Lookh Makhfudz menegaskan reklame tersebut agar dibongkar selama izin tidak dimiliki. Ia meminta Pemda tegas menegakkan Perda. Menurutnya, perda yang ada sudah dilanggar.
Khususnya pada permasalahan izin. Politikus PAN ini menganggap reklame dapat langsung ditindak dengan tegas dan kemudian menjadi contoh pengusaha lain. Agar tidak melangkahi aturan.
“Kami menyarankan untuk dibongkar selama izin belum ada,” pungkasnya.(ica/ary/bersambung)

Editor : Bagus Ary Wicaksono
Penulis : Francisca Angelina



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...