Malang Post - Khofifah Luncurkan SP2D Online Berbasis Smartphone

Rabu, 01 April 2020

  Mengikuti :


Khofifah Luncurkan SP2D Online Berbasis Smartphone

Kamis, 07 Nov 2019

SURABAYA - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperles, Digital Signing dan E-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11).
Aplikasi ini bentuk inovasi Pemprov Jatim dalam pengelolaan keuangan daerah di era Revolusi Industri 4.0 dengan menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.
Sistem online tersebut menjadikan Pemprov Jatim sebagai provinsi pertama yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi. Integrasi ini mencakup mulai perencanaan, penganggaran hingga evaluasinya.
‘’Pemanfaatan teknologi informasi ingin kami integrasikan di segala lini. Termasuk bidang pengelolaan keuangan daerah. Ini kita lakukan sebagai bentuk fastabiqul khairat menjaga clean government dan sound governance,” urai Khofifah.
Disebutkan dia, inovasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim banyak keunggulannya untuk Pemprov Jatim. Yaitu lebih cepat, lebih transparan dan lebih efektif. SP2D online juga menjadi sarana memonitor performansi atau realisasi dari kegiatan di setiap level.
‘’Ini ikhtiar kita. Gol kita sebenarnya ingin menjadikan Jatim Connect. Tapi kan tidak bisa langsung terwujud. Jadi harus disisir satu per satu. Mana dulu kita bisa bangun transparansi dan bisa mengakses secara realtime,’’ harap Khofifah.
Transformasi keuangan daerah yang dikembangkan ini adalah sistem informasi yang seluruhnya berbasis web serta dapat diakses melalui smartphone. Aplikasi tersebut juga terintegrasi mulai dari proses perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgetting).
Selain itu, lanjut Khofifah, untuk evaluasi APBD Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi E-Evaluasi. Yaitu aplikasi untuk evaluasi Perda tentang APBD dan Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jatim.
‘’Seluruh sistem akan mendukung Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Daerah (SIE KEUDA) yang bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Terlebih data pengelolaan keuangan daerah berbasis realtime,” urai mantan Menteri Sosial ini.
Harapannya dengan aplikasi tersebut tercipta koneksitas antara perencanaan dan penganggaran di Jatim. Di mana ada penerapan e-planning dan e-budgetting secara regional se Jatim.
‘’Karena hari ini baru 14 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan integrasi e-planning dan e-budgetting. Masih ada 24 kabupaten kota lagi yang belum dan menjadi PR kita," tegas Khofifah.
14 kabupaten/kota itu antara lain Pemkab Banyuwangi, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Lalu Pemkot Surabaya, Probolinggo, Blitar dan Madiun.
Sumsel dan NTB
Ditemui di tempat yang sama, Kepala BPKAD Jatim Dr. Ir. Jumadi M.MT menyebutkan, kecanggihan dan kepiawaian Provinsi Jatim meluncurkan SMART BPKAD, mengundang minat provinsi lain.
‘’Silakan. Tidak perlu ke sini (Jawa Timur). Cukup masuk laman saya, bisa langsung ambil
aplikasi kita (SMART BPKAD),’’ tandas Dr. Ir. Jumadi M.MT.  
Dua provinsi yang berminat meniru, kata Jumadi, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan, kedua pemerintahan itu secara resmi telah melayangkan undangan  agar BPKAD Jatim bisa menjelaskan SMART BPKAD.
‘’Mereka mengundang kita untuk datang ke daerahnya. Kita diminta untuk menjelaskan
seperti apa sistem yang real time ini. Sistem yang paperless ini,’’ tandas Jumadi dengan nada
santun.
Ditambahkan Jumadi, sistem yang diinisiasi dan diciptakan Pemprov Jatim bersama BPPT
harapannya bisa dimiliki seluruh provinsi di Indonesia. Kalau terwujud, maka Presiden Joko
Widodo jika hendak melihat transaksi belanja barang jasa dalam sehari bisa mengaksesnya
dengan mudah.
‘’ Mimpi saya, presiden juga bisa melihat secara real time berapa ratus miliar belanja barang
dan jasa dalam sehari di Jatim. Dan juga untuk provinsi lainnya,’’ pungkas Jumadi dengan
menyebut SMART BPKAD adalah road map besar yang telah menjadi atensi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). (has/van)

Editor : vandri
Penulis : HMS

  Berita Lainnya





Loading...