Kementerian PPPA Turun Tangan, Pemkot Diminta Dampingi Korban dan Pelaku Kekerasan SMPN 16 Malang | Malang POST

Sabtu, 29 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Kementerian PPPA Turun Tangan, Pemkot Diminta Dampingi Korban dan Pelaku Kekerasan SMPN 16 Malang

Jumat, 14 Feb 2020,

MALANG - Penanganan tersangka dan korban kekerasan MS, siswa SMPN 16 Malang masih menjadi perhatian pemerintah pusat. giliran utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) datang ke Malang. Selain memantau juga membahas rekomendasi hukuman untuk dua tersangka.
Utusan Kementerian PPPA yang datang ke Malang yakni Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Ginting. Ia  mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Kamis (13/2).
Valentina menjelaskan,  kedatangannya untuk mengetahui permasalahan kasus perundungan yang menyebabkan korban diamputasi salah satu jari tangan itu. Saat ditanya bagaimana sikap kementerian terhadap kasus perundungan, khususnya proses hukum terhadap dua siswa yang menjadi tersangka, ia meminta agar mengambil keputusan terbaik. Yakni memperhatikan kondisi psikis baik korban maupun pelaku.
“Kami menyarankan untuk kembali pada undang-undang perlindungan anak saja. Untuk tersangka bisa diterapkan asas restorative justice,” papar Valentina usai bertemu jajaran Dinsos P3AP2KB Kota Malang.
Hal ini dikatakannya merujuk pada UU No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut memungkinkan penerapan pola restorative justice . Yakni mengarah pada pembinaan dan penyembuhan. Baik bagi pelaku maupun korbannya.
Pasalnya ditegaskan Valentina, kedua pihak yakni pelaku dan korban sama-sama korban. Tidak dapat dilepas satu sama lain kondisi kejiwaan yang dapat mengikuti anak-anak atas apa yang dilakukannya saat ini.
“Pada dasarnya kembali lagi pada asas perlindungan anak-anak. Ada peraturan yang berlaku dan kami tetap berpegang teguh pada UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak,” tegasnya.
Perlu diketahui,  dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan restorative justice akan menekankan pada penyembuhan. Baik pada pelaku juga kobrannya. Yakni dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban.
Juga sekaligus menunjukan tanggung jawabnya serta bertemu korban dengan mengurangi rasa kebencian. Maka dari itulah ditambahkan Valentina, pihaknya meminta pendampingan intens disediakan oleh pemda kepada korban dan pelaku.
“Harus didampingi betul,  diberi pemahaman terus melibatkan pula masyarakat dan anggota keluarganya,” jelas dia.
Valentina menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya untuk menekankan aturan pendirian Satgas Penanggulangan Kekerasan pada Anak di lingkungan pendidikan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Dra Penny Indriani MM  memiliki pemahaman yang sama dengan Kementerian PPPA menyikapi nasib dua orang siswa tersangka kasus perundungan.
“Korban kondisi psikisnya juga membaik, dan pelaku juga bisa paham yang dilakukannya tidak baik. Artinya dibina,” tegas Penny.
Ia menegaskan pihaknya merekomendasikan dua siswa tersangka dibina dan dibimbing saja. Dikembalikan kepada orang tuanya serta mendapatkan bimbingan psikologis.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polresta Malang Kota menetapkan dua siswa SMPN 16 Malang,  WS (kelas VIII) dan RK (kelas VII) menjadi tersangka. Sebab dua siswa itu diduga menganiaya MS.

Hambat Status Kota Layak Anak Tingkat Utama  
Setelah mendatangi Polresta Malang Kota, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi Balai Kota Malang, Kamis (13/2). Dalam rapat tertutup yang dilakukan bersama dinas terkait dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, KPAI menyarankan setiap sekolah menyiapkan sistem pengaduan untuk memberikan kemudahan.
"Ini faktornya banyak. Bagaimana sistem pengaduan di sekolah bisa membuat anak ini speak up dan lapor ke sekolah," terang Komisioner KPAI, Retno Listyarti.
Sistem pengaduan tersebut diadakan untuk melindungi anak korban maupun anak saksi. "Selain nomor telepon kepolisian dan dinas terkait, juga ada satu nomor khusus yang dijadikan hotline. Ini harus dikuatkan," papar dia.
Kasus perundungan ini, akan menghambat proses Kota Malang menuju Kota Layak Anak tingkat utama. "Saat ini, berada di tingkat madya. Kalau tidak ditangani dengan baik, akan menghambat. Mudah-mudahan bisa naik (ke tingkat utama)," papar dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto berharap kasus serupa tidak terjadi lagi. Dinas Pendidikan  diminta untuk melakukan langkah antisipasi. "Seluruh penyelenggara pendidikan, mulai dari satpam hingga kepala sekolah harus menerapkan aturan yang ada. Sesuai Permendikbud Nomor 82 tahun 2015," terang dia.
Wasto menegaskan, implementasi aturan tersebut harus dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk pencegahan dini. "Ini untuk memudahkan anak-anak. Manakala terjadi sesuatu, mereka mudah melaporkan dan pihak sekolah langsung bergerak cepat," tandas dia.

Proses Hukum
Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengungkapkan, proses hukum atas kasus ini akan tetap dilakukan pemberkasan seperti pada umumnya. "Namun, kami pastikan dulu konstruksi hukumnya apa, agar jelas. Kemudian, baru dilakukan proses," terang dia.
Terkait penahanan yang dilakukan, pihaknya masih mempertimbangkan saran dari berbagai pihak. Sebab selama ini, baik para pelaku maupun korban didampingi oleh psikolog hingga dinas terkait. "Nanti pertimbangan dari pihak-pihak ini yang akan menentukan," papar dia.
Dia menegaskan, penyidikan kasus ini terkait pertanggungjawaban perbuatan di mata hukum. "Tentang siapa berbuat apa, ini yang penting," kata dia. (ica/tea/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Francisca Angelina

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet

Loading...