Malang Post - Kemenag Kabupaten Malang Belum Terapkan Tes Urin untuk Calon Pengantin

Senin, 06 April 2020

  Mengikuti :


Kemenag Kabupaten Malang Belum Terapkan Tes Urin untuk Calon Pengantin

Sabtu, 15 Feb 2020

MALANG - Hingga pertengan bulan Febuari, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang belum menerapkan tes urin untuk calon pengantin. Bukan tidak mendukung program dari Kantor Wilayah Kemenag Jatim, namun ada beberapa pertimbangan, yang kemudian program ini belum dapat diterapkan. Salah satunya adalah biaya. Hal ini disebutkan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemeng Kabupaten Malang, Drs Irfan Hakim.
“Kemarin kami sudah membahas dengan Kepala Kantor. Dan mohon maaf kami belum dapat menerapkan. Salah satunya karena faktor biaya untuk tes urin,’’ kata Irfan.  
Kepada Malang Post, Irfan mengatakan sejak beberapa tahun lalu, Kantor Kemenag Kabupaten Malang sudah menetapkan tidak ada biaya untuk calon pengantin saat menikah. Sementara untuk tes urin, dibutuhkan biaya.
“Dari Badan Narkotika Nasional (BNN) memang mengatakan tidak ada biaya saat melakukan tes urin. Tapi calon pengantin wajib membeli tes kit untuk tes urin. Nah ini yang belum bisa diterapkan,’’ tambah Irfan.
Dia mengatakan, program ini memang bagus, dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Hanya saja, program ini akan bertolak belakang dengan program Kemenag Kabupaten Malang yang menggratiskan biaya menikah untuk calon pengantin.
Berbeda lagi jika tes urin ini, ada anggaran dari Pemerintah Daerah. “Kalau Pemerintah Daerah mengucurkan anggaran untuk ini, maka kami sangat setuju. Bahkan jika anggaran itu ada, besok (hari ini) tes urin bisa langsung diterapkan,’’ tambah Irfan.
Irfan mengaku sempat ngobrol dengan BNN Kabupaten Malang. Dimana untuk tes kit harganya Rp 125 ribu. Sedangkan di Kabupaten Malang, rata-rata ada 24 ribu pasang pengantin. “Ya tinggal mengakalikan saja. 24 ribu kalau sepasang maka 48 ribu, dikali Rp 125 ribu. Itu besaran anggaran yang harus disiapkan, jika tes urin ini diterapkan,’’ urainya.
Selain anggaran, pertimbangan lain yang membuat program ini belum dapat diterapkan adalah waktu. Irfan menyebutkan, masing-masing pasangan calon pengantin umumnya ingin buru-buru menikah. Sedangkan tes urin, dibutuhkan waktu.
“Belum lagi jika saat salah satunya terindikasi menggunakan narkoba. Mereka akan tertekan, dan was-was,’’ ungkapnya.
Lantaran itu, Irfan mengatakan, saat ini masih menunggu. Bahkan, untuk mendapatkan masalah kejelasan anggaran, pihak Kantor Kemenag Kabupaten Malang juga berniat menemui Bupati Malang H.M Sanusi.
“Nanti kami akan mengusulkan agar tes urin ini dapat dicover Pemkan Malang. Hanya saja, kami juga belum tahu kapan menghadap, mengingat baik Kepala Kantor Kemenag kami dan Bupati Malang sama-sama sibuk,’’ tambahnya.
Irfan juga tidak menampik, jika masing-masing BNN di seluruh Jawa Timur wajib menunjuk satu kecamatan untuk program ini. Tapi demikian, dia tidak yakin itu berhasil. Bahkan dia was-was, KUA di kecamatan yang ditunjuk sebagai pilot project angka pernikahannya akan menurun.
“Karena satu saja, maka calon pengantin bisa mendaftarkan pernikahannya ditempat lain. Nah ini juga harus diwaspadai,’’ tandasnya.(ira/jon)

Editor : Jon Soeparijono
Penulis : Ira Ravika

  Berita Lainnya





Loading...