Malang Post - Kadin Usulkan Kaji Ulang Ketentuan Pajak

Rabu, 08 April 2020

  Mengikuti :


Kadin Usulkan Kaji Ulang Ketentuan Pajak

Kamis, 27 Feb 2020

MALANG - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Malang memberi masukan kepada pemerintah, terkait penerapan Omnibus Law Perpajakan. Usulan disampaikan dalam diskusi terbatas dengan perwakilan Setjen DPR RI, di Kantor Kadin Jalan Widodaren Malang, Kamis (27/2). Anggota Kadin mengusulkan supaya pemerintah mengkaji lebih detail terkait insentif perpajakan bagi pengusaha. "Akses kepada pengusaha terutama dalam hal kemudahan birokrasi perizinan dan perpajakan harusnya dibenahi," ungkap Ketua Kadin Kabupaten Malang, Priyo Sudibyo saat mengusulkan pendapat. Kepala Pusat Kajian Anggaran, Setjen DPR RI Dr Asep Ahmad Saefuloh mengatakan bahwa kehadiran tim ini dalam rangka menyerap aspirasi kalangan pengusaha. Omnibus Law, kata dia, justru hadir untuk mempermudah akses dan meringkas birokrasi dan kebijakan pemerintah. "Tujuannya untuk menarik investasi dan mempermudah pengusaha," ujar Asep Ahmad Saefulloh. Dalam kegiatan ini, Pusat Kajian Anggaran juga melakukan proses pengumpulan data dan kuesioner. Para Anggota Kadin Kabupaten Malang diminta mengisi formulir yang di dalamnya berisi tentang masukan tertulis kepada pemerintah pusat. Bogank sapaan akrab Priyo Sudibyo, mengapresiasi upaya pemerintah untuk mendapatkan masukan dari kalangan pengusaha. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPP Pemuda Pancasila Kabupaten Malang ini, berharap supaya keterlibatan kalangan pengusaha dalam proses penyusunan regulasi harus ditingkatkan. Alasannya, karena pelaku usaha adalah komponen terpenting dalam sebuah tata kelola perekonomian yang tentu harus banyak memberi masukan dan menjadi aktor partisipatif. "Jangan sampai keterlibatan ini hanya dilakukan di awal-awal penyusunan. Nanti dalam aplikasinya ternyata end productnya usul kami tidak difasilitasi. Padahal kami ini stakeholder ekonomi," tegasnya. Wakil Ketua Kadin Jawa Timur, H Ghufron Marzuki ikut menyampaikan pendapat. Dia mengusulkan agar ada penguatan kapasitas bagi pelaku birokrasi di semua tingkatan. Tujuannya supaya pelayanan birokrasi bidang perpajakan maupun bidang perizinan bisa sejalan dengan regulasi. "Kadang yang di pusat berbeda persepsi dengan yang di daerah. Kami sebagai UMKM sulit juga menghadapi itu," papar H Ghufron.(agp)

Editor : Agung Priyo
Penulis : Redaksi

  Berita Lainnya





Loading...