Malang Post - Inovasi Pertama di Indonesia, Gubernur Khofifah Luncurkan SMART BPKAD

Minggu, 05 April 2020

  Mengikuti :


Inovasi Pertama di Indonesia, Gubernur Khofifah Luncurkan SMART BPKAD

Rabu, 06 Nov 2019

MALANG POST – Janji Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa membawa Jatim lebih amanah, satu demi satu diwujudkan. Rabu (6/11) sore kemarin, Khofifah resmi meluncurkan aplikasi SP2D Online, Paperless,  Digital Signing dan E-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota.
‘’Prinsipnya progam ini kita luncurkan sebagai bentuk dan bagian kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Menuju fastabiqul khoirot,’’ kata Khofifah, saat peluncuran SMART BPKAD di Gedung Negara Grahadi.
Program ini, lanjut Khofifah, bagian dari semangat satya ke delapan, yaitu program Jatim amanah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan antikorupsi.
Serta  menjunjung tinggi budaya birokrasi yang melayani, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif (CETTAR) demi  menjaga clean government dan sound governance.
‘’SMART BPKAD  ini untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Istilah ini kali pertama diperkenalkan ekonom Jerman Profesor Klaus Martin Schwab,’’ ungkap Khofifah dengan menyebut judul buku The Fourth Industrial Revolution milik sang professor.
Khofifah menyebutkan, menyongsong tantangan era industri 4.0 Pemprov Jatim dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menyiapkan suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi melalui transformasi keuangan daerah.
Sekaligus sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi  (Korsupgah-KPK). Sehingga kedepan diharapkan sistem-sistem yang ada diseluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat disinkronkan dengan sistem Informasi Pemerintah Pusat, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Transformasi keuangan daerah yang dikembangkan, saat ini adalah sistem informasi berbasis web. Dan dapat diakses melalui smartphone yang terintegrasi dari proses perencanaan dan penganggaran, berupa aplikasi SIPINNTAR atau Sistem Informasi Prioritas Plafond Anggaran Sementara dan Aplikasi-e-Budgeting (Sistem Informasi Penganggaran secara elektronik),  Aplikasi SIPPOL (Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online), Aplikasi e-Aset (Sistem Informasi Aset secara elektronik dan aplikasi SIAP (Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan).
Selain aplikasi di atas, lanjut Khofifah, untuk evaluasi APBD Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi E-Evaluasi, yaitu aplikasi untuk melakukan evaluasi Perda tentang APBD dan perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksaaan APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta aplikasi E-Clinik, yaitu aplikasi untuk sistem informasi layanan konsultasi keuangan daerah.
Seluruh sistem mendukung Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Daerah (SIE KEUDA), yaitu aplikasi yang memberikan layanan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
‘’Sistem SIE KEUDA digunakan untuk pengambilan kebijakan. Atau keputusan karena berisi data pengelolaan keuangan daerah yang real time. Berbasis web dan dapat diakses melalui smartphone,’’ rincinya.
Ditambahkan dia, seluruh aplikasi juga menyajikan data keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperlukan secara periodik, antara lain data anggaran dan realisasi kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Staistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (has/adv)

Editor : mp
Penulis : HMS

  Berita Lainnya





Loading...