Hanya 15 BUMN Sumbang Negara Rp 210 T, Padahal Ada 142 Perusahaan | Malang Post

Senin, 09 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 03 Des 2019, dibaca : 408 , Vandri, jpnn

JAKARTA - Tragis benar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari total 142 perusahaan pelat merah, ternyata hanya 15 BUMN saja yang menyumbangkan pendapatan  negara Rp 210 triliun. 15 perusahaan tersebut bergerak di sektor perbankan, telekomunikasi, oli dan gas.
Kondisi itu terungkap dalam rapat antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisi VI DPR  RI. Padahal pemerintah telah menyuntikkan modal besar kepada sejumlah BUMN untuk meningkatkan kinerja. Untuk modal berbentuk penyertaan modal negara (PMN) saja misalnya, selama empat tahun terakhir pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp105,5 triliun untuk BUMN.
Hampir separuh dana tersebut disebut Erick telah diserap oleh PT PLN Persero dan PT Hutama Karya dalam empat tahun terakhir. Untuk PLN besaran modal yang telah diberikan sebesar Rp 35,1 triliun atau 33 persen dari total PMN.
Sementara untuk PT Hutama Karya (HK)  total PMN mencapai Rp16,1 triliun. Menurutnya ketimpangan pendapatan tersebut perlu diantisipasi. Pasalnya, BUMN yang memberikan topangan besar bagi pendapatan negara tersebut saat ini mulai mendapat tantangan besar.
"Dari perbankan, kita tidak tahu 10 tahun mendatang seperti apa nasibnya. Apalagi, dengan kemajuan teknologi, dengan e-payment, dan digitalisasi lainnya," ungkap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Erick mengatakan perlu strategi agar ke depan antisipasi  yang dilakukan bisa konkret dan memperkuat fondasi keuangan BUMN baik dalam jangka menengah, ataupun panjang. Tapi sayang, ia masih belum memaparkan strategi tersebut.
"Semoga pada rapat kerja berikutnya, kami dikasih waktu untuk memaparkan strategi. Semoga kami tidak cuman menyelesaikan tugas saja. Tapi juga memberikan fondasi ke depan agar siapapun yang nantinya menjalankan BUMN ini bisa kuat," paparnya.
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Erick mendapat lampu hijau dari Komisi VI untuk mengutak-atik BUMN, termasuk membentuk, merger, atau membubarkan anak dan cucu perusahaan BUMN.
Ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun draf Peraturan Menteri (Permen) tentang pembentukan anak dan cucu perusahaan BUMN. Menurutnya, ‘mengembangbiakkan’ perusahaan tidak boleh tanpa rencana. “Tidak main bentuk saja,” katanya.
Erick berpendapat, lebih baik memiliki sedikit perusahaan namun sehat dan menguntungkan, daripada terlalu banyak tapi tidak efektif. “Saya sudah sampaikan dari Rp 210 triliun keuntungan, mungkin 70 persennya hanya (dari) 15 perusahaan. Yang lain seperti apa (bisa dibayangkan). Lebih baik kita lebih kecil, lebih sehat, tapi lebih cepat,” ungkap mantan presiden Inter Milan itu.
Dalam Permen tersebut, kata Erick, nantinya Menteri BUMN memiliki kewenangan menggabungkan ataupun menutup anak atau cucu perusahaan pelat merah yang sakit. “Tapi bukan berarti semua anak perusahaan itu sakit. Seperti Telkom dan Telkomsel sangat sehat,” katanya mencontohkan.
Dia menambahkan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Presiden guna menjalankan rencana itu. Sementara itu, Komisi VI DPR sendiri sudah memberikan sinyal dukungan.
“Apalagi tadi dari Komisi VI menyampaikan sangat keras, kebanyakan pembentukan anak usaha dan cucu itu lebih mengerdilkan dari perusahaan yang tadinya sudah untung (maka harus diatur). Dan saya rasa saya sepakat dengan wakil rakyat tersebut,” pungkasnya.

Tujuh BUMN Merugi
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih merugi. Padahal, ketujuh perusahaan pelat merah itu menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) selama periode 2015-2018.
Ketujuh BUMN tersebut meliputi PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI, dan PT Pertani. Kemudian, kerugian juga masih diderita oleh Perum Bulog dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Dari tujuh perusahaan pelat merah itu, Krakatau Steel merupakan satu-satunya BUMN merugi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai catatan, produsen baja itu membukukan kerugian sebesar US$211,91 juta atau setara dengan Rp2,97 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000) pada kuartal III 2019. Kerugian perseroan tersebut membengkak 467 persen dari periode sama tahun lalu.
"Penyebab kerugian Krakatau Steel adalah beban keuangan selama konstruksi," katanya, di Komisi XI DPR, Senin (2/12) .
Sementara itu, penyebab kerugian Perum Bulog diklaim karena kelebihan pengakuan pendapatan atas penyaluran beras sejahtera (rastra). Sehingga Perum Bulog harus melakukan pembebanan koreksi pendapatan di tahun 2018.
Sebelumnya, Perum Bulog menyalurkan beras untuk program sosial beras sejahtera (rastra). Akan tetapi, pemerintah telah mengganti program rastra menjadi BPNT sejak 2017.
Perubahan ketetapan itu membuat realisasi penyerapan PMN Perum Bulog tergolong rendah. Perum Bulog baru merealisasikan PMN sebesar Rp 2 triliun dari total alokasi pembiayaan sebesar Rp10 triliun.
"Sekaran Perum Bulog sedang mengkaji perubahan penggunaan PMN, karena cost of money sangat signifikan dan kalau tidak digunakan menjadi lost of opportunity (kehilangan peluang)," ucapnya.
Sementara itu, penyebab kerugian pada PT PAL Indonesia karena  peningkatan beban lain-lain hingga tiga kali lipat akibat kerugian nilai tukar dan kerugian entitas asosiasi, yaitu PT GE Power Solution Indonesia.
Berikutnya, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani yang bergerak di sektor pertanian masih merugi karena inefisiensi bisnis, beban bunga dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih.
Selanjutnya, PTDI merugi karena pembatalan kontrak dan permintaan yang tidak mencapai target. Lebih lanjut, PT Dok Kodja Bahari merugi karena beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi yakni 58 persen dari pendapatan.
Catatan Kementerian Keuangan, pada 2018, tujuh  BUMN merugi sedangkan 34 lainnya berhasil meraup laba. Kondisi ini cenderung memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya tiga perusahaan pelat merah yang merugi dan 38 perusahaan berhasil mendulang untung. (cni/jpg/van)



Minggu, 08 Des 2019

50 Ribu Warga Jakarta Positif HIV

Loading...