DPRD Dukung Revisi Perda RTRW, Syaratnya Eksekutif Komitmen dan Konsisten | Malang Post

Senin, 27 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Selasa, 12 Nov 2019,

Menata Kepanjen, Ibu Kota Kabupaten Malang, bukanlah hal yang sulit. Asalkan semua pihak konsisten dan memiliki komitmen. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto SH MM. Keduanya ini menjadi dasar, jika dijalankan, maka semua pembangunan pasti akan berhasil.
Mantan Kades Tunjungtirto, Singosari paham bahwa pembangunan Kepanjen ini butuh komitmen bersama. Ia sepakat bahwa untuk menata Kepanjen, dibutuhkan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) yang mumpuni.  Didik menyatakan bahwa pihaknya akan membantu dan mendukung revisi Perda tersebut.
Bahkan, ia menyarankan pembahasan juga membahas mengenai lahan hijau yang berstatus Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).  Maka DPRD memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi terkait hal tersebut.
“Dewan menyediakan payung, kami buat filter dulu, sehingga eksekutif bisa bekerja secara nyaman, dan tidak dibayang-bayangi dengan pelanggaran hukum,’’ ungkapnya.

   Baca juga : Menata Kepanjen Ibu Kota Kabupaten, Dimulai dari Revisi Perda RTRW Kabupaten Malang dan RDTRK Kepanjen


Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini meminta eksekutif untuk membuat dan menyusun perencanaan dengan bagus. Dan dia juga memastikan, dewan akan mendorong revisi RTRW itu hingga selesai.
”Karena saat ini prosesnya adalah peninjauan kembali (PK), maka eksekutif harus gerak didorong DPR. Jika bersama-sama dan sama-sama memiliki komitmen saya yakin semuanya dapat diselesaikan,’’ ungkapnya.
Selain itu, penganggaran juga harus dilakukan penataan secara matang. Didik yang cukup mengetahui seluk beluk penganggaran tak segan menyebut bahwa sistem penganggaran di Pemerintah Kabupaten Malang, tidak terlalu bagus. Itu karena konsentrasi, postur  anggaran itu, dititikberatkan pada satu bidang. Yaitu Kebinamargaan.
”Sedangkan anggaran untuk Keciptakaryaan dan Pengairan dinomor duakan dan dinomor tigakan. Kenyataannya demikian,’’ kata Didik disambut tepuk tangan sejumlah peserta.
Kata Didik, Pemkab harus mulai memetakan agar penganggaran lebih efektif. Sudah saatnya kebinamargaan dikurangi porsinya dan untuk konsentrasi pada keciptakaryaan dan pengairan. Sebab, pembangunan Kepanjen sebagai ibu kota juga harus diiringi dengan political will  yang jelas.
“Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Malang tidak menentukan konsentrasi pembangunan. Alias konsentrasi pembangunan sangat bias,” tegasnya.
Maka jika semua pihak memiliki komitmen yang sama dan konsisten mewujudkannya, maka semuanya akan mudah. Termasuk menata Kepanjen. Meski sudah ditetapkan sebagai ibu kota sesuai Perda no 18 tahun 2008, masih stagnan karena pembangunannya tidak konsisten dan tidak ada komitmen.
”Saya menyambut baik ada diskusi seperti ini. Ke depan DPRD akan kami buka untuk diskusi seperti ini. Silahkan kepala dinas presentasi di sana. Kita diskusi. Namanya eksekutif gak boleh alergi dengan kritik. Pembangunan untuk kebaikan semuanya. Jadi harus dilakukan bersama-sama,’’ tandas Didik.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat MM mengapreasi dukungan dari DPRD. Wahyu kembali menegaskan bahwa revisi Perda RTRW adalah sesuatu yang urgent. Perda RTRW merupakan panglima pembangunan di Kabupaten  Malang.
”Perda RTRW Kabupaten Malang sudah memiliki sebetulnya. Tapi isinya sudah tidak bisa diterapkan saat ini. Makanya kami mengusulkan untuk revisi. Usulan revisi kami ajukan awal tahun 2019 lalu, dan sekarang sudah berjalan, mulai proses Peninjauan Kembali. Target kami revisi selesai tahun 2020. RTRW ini menjadi panglima pembangunan. Semua pembangunan mengacu pada perda tersebut,’’ urainya.
Sedangkan Plt Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA), Ir. Avicenna Medisica Sani Putera MT, yang hadir dalam diskusi, mendukung yang disampaikan oleh Wahyu maupun Didik. Namun demikian, sesuai tupoksinya, Avicenna memilih membahas tentang lahan hijau. Tapi sebelumnya, dia melontarkan pertanyaan, apakah lahan hijau itu sudah memberikan keadilan terhadap Kabupaten Malang. Tentu dengan membandingkan dua daerah lain di Malang Raya, yang tidak banyak memiliki lahan hijau.
Ketentuan lahan hijau itulah, menurut Avicenna menjerat kaki sendiri, sehingga perkembangan pembangunan pun terhambat dan investasi  tak berjalan. ”Kalau diukur kompetisi, kita ini sudah terhambat dengan ketentuan itu,’’ tegasnya.
Avicenna sudah melakukan mapping lahan hijau. Sesuai dengan data, di Kabupaten Malang ada 45 ribu hektare lahan hijau. Terkait pemakaian lahan hijau sesuai aturan diperbolehkan asal ada lahan penggantinya.
”Pada intinya kami sangat mendukung penataan Kepanjen jadi ibu kota. Kami ingin pembangunan di Kepanjen ini pesat, wajahnya pun layaknya wajah ibu kota, bukan ibu kota persawahan, hanya ramai siang hari, namun kembali sepi saat sore dan malam hari,’’ urainya.
Diskusi rutin Malang Post digelar Jumat (8/11), mengusung tema Menata Kota Kepanjen Sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang. Diskusi dipimpin langsung oleh Pemred Malang Post Dewi Yuhana. Menghadirkan narasumber berkompeten. Ketua DPRD Kabupaten Malang, H. Drs. Didik Gatot Subroto MM, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Dr. Ir. Wahyu Hidayat  MM, Plt Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA), Ir. Avicenna Medisica Sani Putera MT, Kepala Bidang Bina Teknik Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Kusuma, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Malang Indah Sulistyawati, pemerhati tata kota Arief Setiawan dan pemerhati komunikasi Sugeng Winarno.(ira/ary/bersambung)

Editor : bagus
Penulis : ira






WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...